Udang boleh kebal krisis. Namun, tidak demikian dengan petambak plasma PT Aruna Wijaya Sakti (AWS), anak usaha raksasa PT Centralproteina Prima (CP Prima). Meski harga sedang tinggi, petambak malah gigit jari. Maklum, program revitalisasi dihentikan.

Ironis. Kata itu sangat tepat untuk menggambarkan nasib petambak yang tergabung dalam plasma eks Dipasena. Pasalnya, di tengah harga udang yang menanjak tinggi, mereka tidak bisa menikmati keuntungan. Yang ada, justru mereka sedang terbelit masalah.

Maklum, dari 16.250 hektare (ha) tambak AWS, kondisinya tidak memadai untuk memelihara dan memanen si bongkok. Padahal, luasan itu merupakan gantungan hidup sekitar 7.221 plasma yang tergabung dalam Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) PT AWS. Dan mereka sangat berharap banyak ketika CP Prima berhasil mengambil alih tambak udang terbesar di dunia itu dari tangan Dipasena Citra Darmaja melalui tender pembelian Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Namun, apa lacur, program revitalisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara plasma dengan CP Prima yang diteken Desember 2007 — untuk diselesaikan selama 18 bulan — terhenti di tengah jalan. Pengentian itu dimulai sejak Januari 2009 atau masih beberapa bulan dari tenggat Juli 2009.

Sialnya, pemerintah cq. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) malah terkesan lepas tangan atas mandeknya proses revitalisasi. Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Made L. Nurjana yang dimintai komentar hanya bisa mendesak CP Prima agar secepatnya memberdayakan karyawan inti di tambak bumi eks Dipasena.

“Pemerintah tidak bisa menekan CP Prima, lantaran revitalisasi adalah urusan bisnis perusahaan. Pemerintah hanya bisa mendorong supaya tambak secepatnya diberdayakan, jangan sampai potensi yang ada terbengkalai. Apalagi bisnis udang saat ini lagi membaik,” kata Made.

Membingungkan, memang. Itu sebabnya, sikap tersebut dinilai Ketua Komisi IV DPR, Arifin Djunaedi sebagai cermin kegagalan pemerintah gagal mengawal revitalisasi tambak udang milik petambak plasma AWS. Menurut Djunaedi, penghentian revitalisasi tambak eks Dipasena tersebut menyebabkan ribuan petambak plasma dirugikan. Bahkan, jika tidak segera diatasi, petambak sulit bangkit dari keterpurukan.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan komitmen pelayanan publik. ”Pemerintah harus tegas meminta perusahaan untuk melaksanakan komitmen awal program revitalisasi CP Prima. Krisis global jangan dijadikan alasan untuk mengingkari kepedulian terhadap rakyat kecil,” tegas Djunaedi.

Turun tangan

Hal senada juga disampaikan pengamat kelautan dan perikanan IPB, Arif Satria. Menurutnya, pemerintah harus segera mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan petambak plasma PT AWS. Apalagi, penghentian revitalisasi tambak eks Dipasena tersebut juga bisa menjadi ancaman bagi ekspor perikanan.

“Pemerintah juga harus segera memediasi untuk menyelamatkan petambak dan aset tambak eks Dipasena. Jangan sampai rakyat dikorbankan,” tandas Arif, yang juga Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB.

Menurut Arif, terganggunya revitalisasi usaha tambak eks Dipasena akan menjadi ancaman serius bagi ekspor perikanan. Apalagi, produksi udang AWS berkontribusi besar bagi ekspor nasional. Pemerintah harus segera turun tangan memfasilitasi perundingan perusahaan inti dan petambak plasma guna mencari solusi pemecahan atas mendeknya revitalisasi. “Kalau perlu pemerintah harus menelusuri kondisi keuangan CP Prima. Untuk itu, CP Prima harus transparan,” tandasnya. Umarwanto

Pemerintah Bisa Ambil Alih Tambak

Banyak pihak yang menyayangkan kebijakan CP Prima menghentikan kegiatan revitalisasi tambak PT Aruna Wijaya Sakti (AWS). Bahkan, Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Iwan Sutanto secara pribadi menilai, pemerintah sebaiknya mengambil alih tambak eks Dipasena.

Alasannya, pemerintah secara finansial melalui bank milik plat merah mampu mengucurkan dana ke petambak. “Pemerintah bisa membentuk semacam badan pengelola tambak. Fungsinya menyediakan fasilitas pertambakan dengan baik, plasma sebagai penggarap,” kata Iwan kepada Agro Indonesia.

Menurut Iwan, walaupun pendapat tersebut keluar dari pakem yang ada, namun bisa menjadi pertimbangan demi kehidupan petambak sendiri. Pasalnya, sudah saatnya petambak diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Apalagi, pada saat ini harga udang sangat bagus di pasar domestik maupun internasional. Namun, petambak plasma masih saja berkutat dengan berbagai masalah.

“Jika pemerintah berniat untuk mensejahterakan petambak, pemerintah bisa mengambil alih fungsi perusahaan inti. Jadi, pemerintah bisa memberikan stimulus, sertifikat, benih dan sebagainya. Saya yakin pola ini bisa diterapkan,” tegas Iwan.

Menurutnya, bisnis udang masih sangat menjanjikan. Bahkan, sejak tahun 2004, harga udang terus membaik. Apalagi sejak awal 2009 harga udang kembali melonjak tajam hingga 30%. Sayangnya, justru selagi harga udang melangit, banyak petambak saat ini baru menebar benih.

“Harga udang memang tidak terlepas dari supply dan demand. Terutama akhir-akhir ini, di mana Cina dan Thailand gagal dalam budidaya udang. Harusnya Indonesia bisa mengambil peluang tersebut. Namun, sayang, tidak banyak petambak bisa memanfaatkannya,” ujarnya.

Pengambilalihan tambak oleh pemerintah, kata Iwan, juga punya dampak positif bagi petambak. Terutama terhadap kemandirian mereka untuk mengelola tambak dan pada saat menjual hasil panen udangnya. Prinsipnya, pemerintah sebagai pengelola hanya memberi fasilitas kerja, sedangkan hasil panen petambak diberi kebebasan dalam menjual.

“Terjadinya konflik inti-plasma banyak berhubungan dengan penetapan harga udang. Seperti saat ini, di pasar umum harga udang ukuran 50 (1 kg berisi 50 ekor) berada pada kisaran Rp45.000/kg. Sedangkan harga udang yang ditetapkan untuk plasma dalam kisaran Rp35.000/kg. Contoh ini sering menjadi pemicu konflik,” ujarnya

Wakil Ketua Perhimpunan Petambak Udang Windu PT AWS, Thowilun sependapat dengan usulan Iwan. Menurutnya, pemerintah bisa mengkaji kemungkinan mengambil alih tambak eks Dipasena. Pendapat tersebut tidak terlepas dari keinginan petambak agar revitalisasi bisa berjalan aman.

“Hingga Desember 2008, revitalisasi hanya menyentuh setengah blok tambak di Blok 3 Desa Dipasena Utama. Padahal, dalam perjanjian kerja sama CP Prima dengan petambak plasma, Desember 2007, menyebutkan, perusahaan akan merevitalisasi 16 blok tambak di delapan desa di lokasi PT AWS seluas 16.250 ha,” jelasnya. Umarwanto

Petambak Buntung, Perusahaan Untung

Petambak boleh nelangsa dengan terhentinya program revitalisasi tambak. Namun, kebijakan tersebut secara bisnis justru menguntungkan bagi perusahaan inti. Setidaknya, beberapa analis pasar modal menunjukkan tren positif tersebut.

Contohnya, Ike Rahmawati dari Samuel Sekuritas. Dalam risetnya disebutkan, total penjualan PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima) diperkirakan bisa menembus Rp7,84 triliun hingga akhir tahun atau naik 8,5% dibandingkan proyeksi 2008 sebesar Rp7,23 triliun. Sedangkan laba bersih diharapkan meningkat 163,7% menjadi Rp451 miliar dari perkiraan laba bersih 2008 senilai Rp171 miliar.

Menurut Ike, CP Prima mungkin menunda sementara program revitalisasi tambak PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) yang tengah berjalan saat ini, menyusul krisis finansial global. Namun, penundaan justru berdampak positif di tengah tren penurunan permintaan udang. 

“Perseroan bakal mengurangi pasokan ekspor ke Amerika Serikat sekitar 10%-15% dari total penjualan seiring penurunan daya beli akibat krisis. Ekspor ke AS menyumbangkan 58% terhadap penjualan CP Prima. Oleh sebab itu, perseroan juga lebih aktif menjajaki pasar baru yang dianggap masih potensial,” jelasnya.

Prospek cerah

Analis lain, Andrew Siahaan dari Reliance Securities, juga memprediksi terjadinya potensi penurunan ekspor udang sejalan krisis finansial global. Namun, permintaan komoditas tersebut tetap ada, sehingga kinerja keuangan diproyeksikan lebih bagus tahun ini.  Di samping itu, keberhasilan CP Prima menerbitkan saham baru (rights issue) berdampak positif terhadap arus kas. Rights issue juga berhasil menyerap investor baru. “Artinya, investor melihat prospek bisnis perseroan masih tetap menjanjikan ke depan,” ujarnya.

Andrew menegaskan, rights issue akan lebih berdampak positif bagi perusahaan, bila hasilnya digunakan untuk melunasi utang. Sebab, perseroan bisa mendapat kepastian dana untuk pembayaran sebagian kewajiban.
Untuk itu, dia memprediksi harga saham CP Prima yang listing dengan kode CPRO berpeluang menguat sampai akhir tahun dan jangka panjang, menyusul ekspektasi membaiknya kinerja keuangan. 

“Kehadiran tujuh investor baru yang menguasai 33,6% saham CP Prima, hal itu berpengaruh positif,” kata Andrew. Belum lama, tujuh perusahaan memang membeli 33,68% saham CP Prima. Saham tersebut dibeli dari PT Pertiwi Indonesia sebagai pengendali utama perseroan. Pertiwi Indonesia melego 4,92% saham CP Prima ke Snow Lion Investment Ltd. Selain itu, Raintree Assets Inc. memborong 4,8%, Bedarra Ventures Inc (4,84%), dan Tara Group Pte Ltd (4,8%). Sedangkan Arcotel Pacific Ltd membeli 4,85%, Elite One Corporation (4,8%), dan Enchanted Rise Investments Ltd (4,67%). Kendati telah melepas 33,68% sahamnya, namun Pertiwi Indonesia tetap menjadi pengendali saham perseroan.

Sentimen positif tersebut juga diakui George Basoeki, Corporate Communications Manager CP Prima. Menurutnya, kinerja keuangan tahun 2009 juga diperkirakan tetap bagus, bahkan tidak menutup kemungkinan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut ditopang tingginya permintaan produk-produk perseroan di pasar global di tengah resesi ekonomi dunia. Pasalnya, udang termasuk salah satu makanan pokok. “Artinya, permintaan tetap tinggi di pasar internasional, walaupun terjadi krisis finansial,” jelasnya. Umarwanto