Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengendalikan penangkapan ikan dan menggenjot perikanan budidaya, dinilai tepat kalangan perikanan internasional. Penilaian tersebut terungkap dalam Sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-28 di Roma, Italia, pada bulan Maret 2009 lalu.

Masa depan perikanan dunia tergantung kepada perikanan budidaya, mengingat perikanan tangkap produksinya makin menurun, sementara kebutuhan ikan dunia makin meningkat. Demikian dilontarkan Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan, seusai menghadiri hasil sidang COFI ke-28 di Roma pekan lalu.

Menurut MenKP, citra Repulbik Indonesia dalam ajang perikanan internasional maupun regional semakin baik. Terutama bila dilihat dari produksi, pengelolaan dan keanggotaannya pada organisasi perikanan dunia. Terbukti dari status perikanan dunia pada saat ini berdasarkan statistik tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam produksi. Sedangkan peringkat diatasnya adalah RRC, Peru dan USA.

“Namun apabila peringkat ini dijadikan acuan menggunakan angka statistik akhir tahun 2008, dimungkinkan Indonesia dapat naik peringkat menjadi ketiga dunia.” ujarnya

Kedepan, menurut Freddy, pengelolaan perikanan memerlukan upaya bersama dan serius dalam mengendalikan penangkapan fishing capacity dan pemberantasan IUU fishing melalui berbagai instrumen. Diantaranya  Code of Conduct for Responsible Fisheries atau tatanan perikanan yang bertanggung jawab.

Di samping itu, masalah pembangunan pelabuhan seperti yang diiinginkan dalam ketentuan Port State Measure (PSM) akan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar. Demikian juga dengan Global Record, yaitu system pencatatan semua data kapal yang ada, serta fish trade tetap menjadi acuan setiap negara. “Dibandingkan dengan negara-negara lain, tampaknya Indonesia cukup siap dalam melaksanakan intsrumen tersebut.” tandasnya

Freddy menjelaskan, kerjasama regional dalam pengelolaan perikanan akan semakin penting terutama dalam pengelolaan ikan di laut lepas (high seas) atau perikanan samodera. Oleh karenanya keanggotaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organization (RFMO), baik di Samudera Pasifik maupun Samudera Hindia, merupakan keharusan. Demikian pula kerjasama regional dalam pemberantasan IUU fishing menjadi sangat penting.

“Inisiatif Indonesia bersama Australia dalam membentuk Regional Plan of Action (RPOA) merupakan model pertama FAO yang akan ditiru kawasan lain,” ujarnya

Isu menonjol

Freddy menegaskan, perdagangan produk ikan antar negara akan semakin ketat pengaturannya. Apalagi badan dunia FAO akan mengadopsi berbagai ketentuan fish trade, baik yang dikehendaki oleh negara pengimpor maupun kolaborasi dengan aturan World Trade Organisation (WTO), serta ketentuan catch certification dan ecolabeling. Bahkan isu mengenai food safety, seperti traceability, Good Manufacturing Practice ataupun Good Aquaculture Practice, akan menjadi keharusan bagi setiap negara.

“Ada beberapa isu yang menonjol dalam sidang dan berkait dengan kepentingan Indonesia. Diantaranya IUU Fishing; Fishing Capacity, Small Scale Fisheries, Fish Trade dan terakhir masalah Aquaculture,” jelasnya

Menurut Freddy, pembangunan perikanan ke depan akan menjadi tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Terutama pada komitmen dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab harus diwujudkan dengan mengendalikan perikanan tangkap untuk menjamin kelestarian sumberdaya. Apalagi berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sudah sangat padat, seperti Laut Jawa, Laut Arafura, Selat Karimata, atau Laut Sulawesi. Penambahan kapal harus dihindari, bila perlu malah harus dikurangi.

“Waktu penangkapan ikan serta peralatan yang digunakan harus diatur secara ketat. Itu semua harus didukung oleh pelaksanaan riset yang mengkaji kondisi atau stok sumberdaya ikan,”ujarnya. Umarwanto