Wednesday, April 1st, 2009 15:54 by
agroindonesia
Print this pagePemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian memprioritaskan dana stimulus fiskal untuk mengembangan jaringan irigasi dengan alokasi Rp448,1 miliar atau sekitar 75 persen dari total Rp650 miliar.
Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Deptan, Hilman Manan di Jakarta, Jumat mengatakan, pembangunan jaringan irigasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis 2004-2009 yang telah ditetapkan. “Pembangunan jaringan irigasi ini akan dilakukan di 32 provinsi mencakup sekitar 300 kabupaten di seluruh Indonesia,” katanya.
Dari data Ditjen PLA terungkap pembangunan jaringan irigasi desa seluas 137.125 hektar (ha) mendapatkan alokasi dana stimulus terbesar yakni Rp137,125 miliar kemudian disusul jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) seluas 188.000 ha senilai Rp131,600 miliar.
Kemudian pembangunan irigasi sentra produksi pangan, peternakan dan hortikultura sebanyak 8.237 unit senilai Rp123,555 miliar, tata air mikro seluas 45.100 ha mendapatkan dana Rp45,1 miliar dan pembuatan embung sebanyak 224 unit dengan nilai Rp11,2 miliar.
Selain jaringan irigasi, dana stimulus fiskal di Deptan juga dimanfaatkan untuk pembangunan jalan usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan sepanjang 2.217 km dengan nilai Rp110,85 miliar, jalan produksi karet sepanjang 409 km senilai Rp40,9 miliar dan jalan produksi sawit 264 km dengan anggaran Rp26,4 miliar. Sedangkan sisanya sebanyak Rp21,32 miliar dialokasikan untuk keperluan administrasi, pembinaan, persiapan dan lain-lain.
Hilman mengakui dana stimulus fiskal untuk Deptan sebanyak Rp650 miliar tersebut masih jauh dari usulan yang disampaikan sebanyak Rp1 triliun. Dengan demikian belum cukup untuk menutup pembangunan yang ditargetkan dalam rencana strategis (renstra).
Namun demikian kata Hilman, dengan pembangunan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani maupun perekonomian desa. Dengan proyek pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 10 juta hari orang kerja (HOK) dan 100 persen dana berputar di pedesaan.
Pembangunan infrastruktur pertanian tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. “Diharapkan proyek pembangunan infrastruktur bisa selesai pada 2009. Jika tidak terselesaikan akan terkena pinalti,” katanya. Julian