Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menyayangkan tidak ada satupun dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyinggung tentang gerakan ekonomi kreatif.
Pemerintah belum bisa menentukan lokasi pelabuhan yang akan dijadikan sebagai pelabuhan pengumpul nasional (hubnas) yang dapat menjadi pelabuhan utama bagi kegiatan ekspor Indonesia ke seluruh dunia.
Lemahnya koordinasi di negeri ini kembali menelan korban rakyat. Kebijakan pemerintah memberi stimulus bagi sektor riil di saat krisis ekonomi global malah menjadi senjata makan tuan. Departemen Pertanian (Deptan) pun baru sibuk setelah keluar Permenkeu 19/2009.
Hilang sudah gairah peternak sapi perah dalam negeri. Bahkan, nasib peternak sapi perah dalam negeri ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Bayangkan, di tengah rencana industri pengolahan susu (IPS) menurunkan harga susu dengan alasan harga susu di luar negeri turun, pemerintah justru mendukung dengan menurunkan tarif bea masuk impor susu.
Liberalisasi ekonomi akhirnya memakan korban petani dalam negeri. Yang menyakitkan, ada sikap ketidakpedulian (ignorance), bahkan kesan “takut”, mengingat yang dilawan adalah perusahaan raksasa asing (transnational corporations/TNC). Itulah yang sedang terjadi, ketika ribuan peternak sapi perah dibiarkan tak berdaya melawan “tekanan” Industri Pengolahan Susu (IPS) di bawah komando raksasa TNC global, Nestle.
Upaya Indonesia mengangkat laut sebagai penyerap karbon dalam rangka mitigasi pemanasan global masih jauh dari harapan. Deklarasi Kelautan Manado yang dihasilkan pun sulit dipakai untuk memperoleh dana dari perdagangan karbon di laut.
Departemen Kehutanan tengah melobi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan untuk melonggarkan kebijakan ekspor produk kayu Surface four Sides (S4S) dengan penampang yang lebih luas. hal itu dilakukan untuk mempertahankan laju ekspor produk industri kehutanan Indonesia.
Jika tetap menemui jalan buntu dalam pembahasan dana stimulus, Departemen Pertanian berniat mengalihkan dana sebanyak Rp650 miliar itu ke APBN Perubahan. Pemerintah sendiri berencana menggunakan dana stimulus untuk pembangunan infrastruktur pertanian.
Departemen Pertanian (Deptan) mengusulkan pengalihan sebagian anggaran subsidi pupuk sebesar Rp17,12 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pupuk organik. Usulan itu sudah disampaikan Deptan ke Departemen Keuangan dan Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pemerintah akhirnya mengubah kebijakan importasi daging dari sistem berbasis negara (country base) menjadi sistem zona (zone base). Empat negara yang diketahui belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Sapi Gila (mad cow) menyatakan minat memasok daging.
