Pemerintah seolah menjilat ludah sendiri. Di saat gembar-gembor ekspor beras juga belum terealisasi, Indonesia kembali mengikat perjanjian impor 1 juta ton beras dengan Vietnam sampai 2012. Sialnya, Departemen Pertanian justru mendukung langkah Departemen Perdagangan dengan Perum Bulog tersebut.

Fakta ini dikecam Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA). Bahkan, Ketua Umum KTNA Winarno Tohir menyebut klaim swasembada 2008 dipolitisir untuk kepentingan Pemilu. “Swasembada hanya gembar-gembor politik. Setelah Pemilu, kebanggaan itu hilang ditelan kontrak impor beras dengan Vietnam,” katanya.

Mantan menteri pertanian Bungaran Saragih malah menilai perjanjian impor itu menjadi bukti stagnannya pembangunan pertanian. “Kita kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya tidak beranjak kemana-mana. Jadi, hiruk-pikuk swasembada dan ekspor beras ini merupakan gambaran stagnasi pembangunan pertanian dan pangan kita,” tegas Bungaran.

Yang menyakitkan adalah pernyataan Bulog. Menurut Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar, Nota Kesepahaman (MoU) impor dengan Vietnam karena produksi beras nasional tidak pernah ada kepastian, baik karena kemungkinan banjir, kekeringan ataupun serangan hama penyakit. ”Jadi, MoU impor beras ini untuk mengantisipasi jika produksi dalam negeri tidak mencukupi,” katanya.

Biasanya, “sindiran” ini pasti membuat “merah padam” Deptan. Namun, kali ini, anehnya, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mandah saja. Menteri yang semasa kampanye disebut-sebut partainya (PKS) sebagai “arsitek” swasembada malah sependapat. Dia menyebut MoU dengan Vietnam seperti “sedia payung sebelum hujan” karena iklim tak mudah diprediksi. AI