Departemen Kehutanan (Dephut) tengah menggali alternatif pendanaan dari potensi yang ada pada kawasan konservasi. Urusan pendanaan ini harus dicari jalan keluarnya, mengingat adanya komitmen global untuk segera memenuhi target dalam waktu 2-4 tahun ke depan agar seluruh kawasan konservasi, baik daratan maupun lautan, dikelola secara efektif.
Itu sebabnya, Dirjen PHKA Darori berharap pengelola TN lebih kreatif mencari terobosan pendanaan tanpa harus mengorbankan tujuan utama dari kawasan konservasi yang mengedepankan jaringan keterwakilan ekosistem nasional termasuk global.
“Potensi yang saat ini paling siap untuk dikembangkan adalah jasa ekoturisme. Ekoturisme tidak memerlukan infrastruktur dan fasilitas yang mewah, namun diperlukan keahlian memasarkan, pengelolaan pengunjung dan interpretasi serta pengembangan jaringan operator,” ujar Darori.
Ekoturisme yang dimaksudnya adalah wisata minat khusus dengan pengunjung ekslusif yang akan mendatangkan uang jauh lebih besar dibandingkan dengan turis massal. Potensi ini ada pada semua TN. Jadi, tinggal meningkatkan profesionalisme agar ekoturisme tersebut bisa berkembang. Lagi pula, kawasan konservasi kita lebih banyak di gunung dari pada di dataran rendah.
Selain itu ekosistem pegunungan merupakan potensi besar untuk dijadikan sumber pendapatan dari pengaturan tata air. Pengembangan insentif hulu-hilir bisa digali. Di mana masyarakat hilir yang mendapat keuntungan dari perlindungan hulu harus membayar kepada masyarakat hulu. Industri air mineral, air minuman dan listrik tenaga air adalah sedikit contoh.
Kawasan konsevasi yang memiliki potensi jasa lingkungan seperti keindahan alamnya, air dan karbon memang memungkinkan untuk “dijual” dan dikembangkan. Nantinya, dari income itu bisa dikembalikan untuk mendanai kegiatan konservasi itu sendiri bahkan menyokong kawasan konservasi lainnya.
Maklum saja. Meski pada pada 2006, Indonesia menetapkan kawasan hutan konservasi seluas 28.260.150 hektare (ha). Namun, dana pengelolaannya sangat kecil. Hingga 2006, pemerintah termasuk bantuan luar negeri dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengalokasikan sekitar 2,5 dolar AS/ha/tahun untuk pengelolaan seluruh kawasan konservasi di nusantara.
Angka tersebut memang sedikit lebih tinggi ketimbang Peru yang hanya mengalokasikan dana konservasinya 1,6 dolar AS/ha/tahun. Namun, dibandingkan dengan Thailand, sangat jauh. Negeri yang seumur-umur tak pernah dijajah ini menganggarkan sekitar 20 dolar AS/ha/tahun dan ini sama dengan negara-negara maju.
Pada 2006, suatu kajian menunjukkan bahwa untuk bisa mengelola kawasan hutan konservasi secara efektif diperlukan dana sekitar 160 juta dolar AS/tahun. Asumsinya, cukup 5 dolar AS/ha/tahun.
Namun, berdasarkan catatan Darori, hasil kontribusi masyarakat internasional terkumpul sekitar 15 juta dolar/tahun. Dari pemasukan nasional berupa APBN dan sumber lainnya seperti LSM dan swasta mencapai 38 juta dolar/tahun. Berarti, kurang 107 juta dolar/tahun.
Hasil kajian juga menyebutkan, meskipun ada peningkatan sebesar 74% dari 2004 ke 2006, tapi belum cukup menutup kekurangan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi. “Sehingga untuk mencapai keefektifan pengelolaan kawasan, paling tidak anggaran harus ditingkatkan tiga kali lipat,” kata Darori.
Darori mengakui dana pemerintah sendiri tak cukup untuk memenuhi kebutuhan peningkatan anggaran konservasi. Alhasil, keterbatasan ini kerap dijadikan alasan klise untuk membenarkan kegagalan pengelolaan kawasan konservasi.
Menurut Kepala Balai TN Komodo, Tamen Sitorus, kunjungan wisatawan dalam empat tahun terakhir juga terus meningkat. Pada 2006, tercatat 16.559 wisman dan 1.114 wisdom melancong kesana. Beranjak 2007, wismannya naik menjadi 19.307 namun wisdomnya turun menjadi 762. Kemudian menginjak 2008, wismannya kembali naik hingga mencapai 20.818, begitu juga wisdomnya yang 948. Sementara hingga Maret 2009, ada 4.455 wisman dan 110 wisdom.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima TN Komodo pun relatif banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Terutama berasal dari tiket masuk ke KPA yang pada 1991 ditetapkan sebagai Warisan Dunia (World Heritage Site) versi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) itu. Jika pada 2006 terkumpul Rp361.795.631, namun 2007 menjadi Rp401.156.589. Lalu 2008 bertambah menjadi Rp502.230.348. Sementara hingga Maret 2009 terkumpul Rp65.754.898.
Daya tarik utama dari TN Komodo yang kini dinominasikan sebagai satu dari tujuh keajaiban alam ini apalagi kalau bukan si komodo (Varanus komodoensis). Satwa purba ini bisa ditemukan di pulau Rinca, pulau Komodo, Gili Montang dan Nusa Kode.
Selain memiliki keanekaragaman hayati daratan yang unik, TN Komodo juga mempunyai keanekaragaman hayati di perairan laut. Bahkan, KPA ini termasuk salah satu wilayah laut paling kaya di dunia karena berada pada Garis Wallacea dan jantung Coral Triangle. Tak kurang dari 1.000 spesies ikan, 260 spesies karang, 70 spesies bunga karang, 10 spesies lumba-lumba dan 6 spesies paus terdapat di TN yang merupakan satu dari 5 TN tertua di Indonesia. Tak ketinggalan, dugong (Dugong dugon), penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia mydas) beruaya disana.
Menurut Tamen, keberadaan TN Komodo telah memberikan nilai dan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi serta perkembangan ekonomi kabupaten Manggarai Barat. ”Perkembangan ini terlihat jelas pada pesatnya pertumbuhan industri pariwisata. Mulai dari penerbangan, hotel, restoran, tour operator, dive operator hingga guide lokal,” ujar Tamen.
Memang, saat ini ada 3 maskapai penerbangan melalui Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai pintu masuk utama ke TN Komodo. Di tempat yang sama pula pada 2008 terdapat 25 hotel, 14 restoran, 15 tour operator, 9 dive operator dan 64 guide lokal. Fenny