Simpang siur nama Menteri Pertanian (mentan) pada Kabinet Indonsia Bersatu jilid 2 akhirnya terjawab. Nama-nama bakal calon yang sebelumnya sempat muncul seperti Muhammad Jafar Hafsah, Ketua Kompartemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Partai Demokrat ternyata meleset.

Ketika mengumumkan pembantu-pembantunya, Rabu (23/10) pukul 22.00, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru memilih Suswono sebagai Menteri Pertanian periode 2009-2014. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menggantikan sobatnya Dr. Ir. H. Anton Apriyantono, MS yang juga kader partai tersebut.

Suswono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pangan. Posisi tersebut dijabatnya selama lima tahun sejak 2004. Selain itu, Suswono pun pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Kehutanan tahun 1999–2001.

Bidang pertanian bukanlah hal yang baru baginya. Lulus Program S1 Sosial Ekonomi Peternakan IPB (1984), pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 April 1959 ini, melanjutkan pendidikannya di Magister Manajemen Agribisnis IPB dan lulus pada 2004. Bahkan kini, Ayah empat anak (3 putri, 1 putra) itu sedang dalam proses menyelesaikan Program Doktoral Manajemen Bisnis di IPB (kandidat doktor).

Dalam sambutan perdana Suswono menegaskan bahwa dirinya sebelumnya tak pernah melamar menjadi Menteri Pertanian. “Saya hanya diminta CV oleh PKS, kemudian dipanggil ke Cikeas dan akhirnya diamanahi menjadi Mentan KIB II,” ujarnya.

Dengan jabatan baru sebagai menteri, Suswono menyatakan dirinya sudah melepas jabatan di DPP PKS. Bahkan dirinya berjanjian akan menjalankan fungsi secara profesional sebagai Menteri pertanian. “Harapan saya kini adalah dukungan dari semua pihak. Jika ada yang ingin mengkritik dan saran tidak usah sungkan-sungkan atau takut,” tegasnya.

Bagi Suswono, jabatan bukanlah kehormatan yang harus dikejar-kejar. “Jabatan ini amanah yang didalamnya terkandung beban dan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan. Tak hanya kepada Presiden dan rakyat di dunia. Tapi juga kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui,” tuturnya.

Usai serah terima jabatan, Agro Indonesia bersama beberapa wartawan berkesempatan wawancara dengan Suswono. Berikut petikan wawancaranya.

Sebagai Mentan yang baru, bagaimana Anda melihat pembangunan pertanian saat ini?

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak lepas dari pondasi yang telah dibangun menteri-menteri sebelumnya. Bahkan di bawah kepemimpinan Anton Apriyantono, telah membuat banyak prestasi membanggakan. Mulai dari capaian swasembada beras, jagung, gula konsumsi, telur dan daging unggas, kinerja ekspor dan kontribusi pertanian terhadap PDB, dan lain-lain. Terima kasih juga kepada Mentan pendahulu saya, yang telah meletakan pondasi pembangunan pertanian hingga kita meraih capaian-capaian yang menggembirakan. Untuk itu ke depan, mari kita bekerja lebih keras lagi agar prestasi-prestasi baik itu berlanjut. Kita ingin, swasembada pangan bisa berkelanjutan menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan. Bahkan kita ingin menjadi negara lumbung dan eksportir pangan.

Untuk mencapai cita-cita itu, pada jangka pendek apa yang Anda ingin segera lakukan?

Saya akan mengajak para stakeholder perhatian untuk sama-sama membangun pertanian lebih baik lagi. Sebab, masalah dan tantangan ke depan tak mungkin dijawab oleh Deptan sendirian. Apalagi untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai bukan persoalan mudah. Untuk itu saran, kritik dan masukan silakan disampaikan untuk membangun pertanian kita. Saya mengajak semua pihak berpartisipasi membangun pertanian, yang tidak saja sukses meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, tapi juga menyejahterakan petani dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Indonesia memang berhasil mencapai swasembada beras, tapi hingga kini nasib petani tetap menjadi keluhan?

Kita harus mengapresiasi petani yang selama ini menjadi pahlawan ketahanan pangan. Sayangnya apresiasi kepada petani masih kurang. Kesejahteraan petani memang meningkat, tapi belum sesuai dengan harapan. Karena itu upaya kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan nilai tukar petani. Jadi ke depan yang kita ingin capai bukan sekadar swasembada beras saja, tapi juga ketahanan pangan yang wujudnya berupa kemandirian pangan. Kita berharap pada 2014 semua itu bisa terwujud. Jadi ada tiga poin penting yang ingin kita capai yakni, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk agribisnis. Yang tidak kalah penting adalah berdampak pada kesejahteraan petani. Ini harus kita wujudkan.

Mengapa sebagai besar petani di Indonesia berada dalam kemiskinan?

Ini memang menjadi salah satu persoalan yang dihadapai pertanian Indonesia. Persoalan yang ada di petani kita adalah status dan luas lahan yang sangat sempit hanya 0,3 hektar. Jika dilihat dari skala ekonomi, maka tidak mungkin petani Indonesia akan kaya. Jadi tidak ada alasan lagi, untuk meningkatkan pendapatan petani tentunya status dan kepemilikan lahan harus ada peningkatan.

Bagaimana caranya?

Melalui reforma agraria. Dengan cara itu kita harapkan bisa meningkatkan luas garapan petani minimal 2 ha. Meski penambahan luas garapan itu tidak harus petani memiliki lahan. Saat ini ada jutaan lahan tidur yang bisa ditingkatkan pemanfaatanya. Reforma agraria ini harus ada keterpaduan antar sektor. Tidak bisa tidak, BPN (Badan Pertanahan Nasional,red) punya peran besar dalam reforma agraria ini. Dalam waktu dekat atau sekitar 2,5 bulan mendatang akan mengadakan audit lahan pertanian yang ada. Dengan demikian, menjadi jelas berapa besar sebenarnya luas lahan pertanian di Indonesia. Saya heran dari dulu hingga sekarang luas lahan baku pertanian sebesar 7 juta ha. Padahal konversi lahan sangat tinggi hingga 100 ribu ha/tahun. Sedangkan pencetakan lahan baru sangat minim. Ini menjadi langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah ke depan. Jika memang benar luas lahan pertanian Indonesia mencapai 7 juta ha, maka harus menjadi modal cukup besar bagi peningkatan ketahanan pangan. Sebab lahan pertanian, bukan hanya menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat besar sekitar 23 juta jiwa petani, tapi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi petani.

Selain reforma agraria, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani?

Selain peningkatan luas garapan lahan, kita akan meningkatkan akses permodalan bagi petani. Misalnya dengan memberikan bantuan permodalan secara langsung kepada petanian melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Pemberian bantuan secara langsung ini karena perbankan hingga kini masih sulit mengucurkan kredit ke petani. Contohnya, ketika pemerintah menyimpan dana penjamin kredit petani kepada bank sebanyak Rp1 triliun. Dengan cara itu pemerintah berharap perbankan bisa menyalurkan kredit empat kali lipat menjadi Rp4 triliun. Kenyataannya, petani hanya bisa menyerap sebanyak Rp2 miliar. Ini karena persyaratan perbankan sangat ketat dengan meminta berbagai syarat seperti agunan kepada petani.

Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah?

Untuk mengangkat kesejahteraan petani kita akan mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian. Visi yang kita terapkan adalah pertanian Indonesia Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lahan yang Berdaya Saing dan Memiliki Nilai Tambah. Karena itu pemerintah akan mendorong industri pasca panen, sehingga ekspor produk pertanian tidak hanya produk mentah seperti ekspor kakao. Untuk meningkatkan pasar produk pertanian, kita akan coba bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia di negara-negara tujuan ekspor. Saya sudah bicara dengan Menlu agar Duta Besar membantu jadi pemasaran produk pertanian di luar negeri.

Anda mengakui mempertahankan prestasi tidak mudah. Tantangan apa yang bakal dihadapi dalam mempertahankan prestasi itu?

Untuk mempertahankan prestasi yang kini telah dicapai seperti swasembada beras bukan soal mudah. Banyak persoalan yang bukan berada di tangan Departemen Pertanian, sehingga perlu keterpaduan dan kerjasama dengan instansi lain. Tantangan ke depan juga makin besar yakni dengan adanya perubahan iklim, kemiskinan dan belum berjalannya diversifikasi pangan lokal. Untuk menjawab tantangan itu harus ada kerjasama dengan seluruh stakeholder. Artinya bukan hanya instansi pemerintah saja, tapi juga dengan perguruan tinggi, pelaku pasar dan organisasi petani. Julian