Hutan tanaman yang dikelola masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung pasokan bahan baku industri secara lestari, sekaligus menjadi perangkat bagi pelakunya untuk mencapai kesejahteraan. Hanya saja, masi ada sejumlah kendala yang bisa menghambat pengembangan hutan dengan model tersebut.

Rencana pemerintah memberikan lampu hijau kepada swasta baik dalam negeri dan asing menanamkan modalnya pada usaha budidaya tanaman pangan patut dicermati. Bahkan berbagai kalangan pun masih pro kontra terhadap invetasi besar-besaran di sektor yang selama ini menjadi penyedia hajat hidup orang banyak. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Hendri Saragih menyesalkan langkah yang diambil pemerintah [...]

Setelah sempat terjadi tarik ulur, kemudian tak terdengar kabarnya, rencana pengembangan food estate bergulir lagi. Menteri Pertanian, Suswono lah yang mencuatkan kembali keinginan pemerintah membangun food estate. Bahkan Peraturan Pemerintahnya menjadi target utama dalam program kerja 100 hari. Sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Departemen Pertanian, dalam beberapa kali kesempatan, menteri dari Partai Keadilan [...]

Jika tidak ada aral melintang, memasuki tahun 2010 Indonesia akan mencatat sejarah besar dalam sektor pertanian tanaman pangan. Departemen Pertanian tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) tentang food estate atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Inikah era pengesahan “perampasan tanah” (land grabbing), ketika pengusaha besar lokal dan asing datang atas mandat pemerintah untuk bersaing dengan petani [...]

Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman hasil pembicaraan Anggodo Wijoyo dengan koleganya di Kejaksaan dan Kepolisian, yang mengungkap masalah makelar kasus alias markus, seluruh masyarakat Indonesia tersentak dibuatnya.

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus bisa menepis tudingan dan tuduhan negatif yang memojokkan perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah akan memberikan sanksi pidana dan denda kepada semua pihak yang melanggar hak perlindungan varietas tanaman. Sesuai Undang-undang No.29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pelaku akan terkena ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda Rp2,5 miliar. Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Hasanuddin Ibrahim kepada wartawan usai membuka Seminar Nasional Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ke-4 [...]

Pemerintah diminta selektif dalam melepas kawasan hutan untuk kepentingan sektor lain. Pasalnya, hutan bukan saja punya nilai ekonomi tapi juga nilai konservasi berbagai keanekaragaman hayati.

Pembenahan kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang. Itulah satu dari 15 program pilihan yang diusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mesti tuntas dalam jangka waktu 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Luas hutan Indonesia yang mencapai ratusan juta hektare kemungkinan besar akan berkurang drastis. Lewat program pembenahan lahan dan tata ruang, satu dari 15 program pilihan 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II, terbuka kemungkinan “pemutihan” lahan hutan yang tumpang tindih demi pembangunan ekonomi. Perppu pun sudah dirancang untuk mengubah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang [...]