Nama Fadel Muhammad memang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Apalagi, sejak menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009, tokoh pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini dikenal dekat dengan rakyat.

Kiprahnya untuk mengangkat harkat dan pendapatan rakyat tidak diragukan lagi. Gorontalo, propinsi yang telah ia pimpin selama kurang lebih delapan tahun, menjadi contoh nyata dari perjuangnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan dari 23.000 ton menjadi 100.000 ton per tahun.

Kini masyarakat akan makin mengharapkan kiprah tokoh yang lahir di Ternate, Maluku, 20 Mei 1952 dengan nama Fadel Muhammad Al-Haddar. Kepiawaian Doktor Ilmu Administrasi Negara dengan predikat Cum Laude dari Universitas Gadjah Mada ini dalam membuat program pertanian, kelautan dan perikanan selama menjabat sebagai Gubernur Gorontalo menjadi alasan bagi Presiden untuk menugaskan dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2014.

Ia mengaku diberi arahan Presiden untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan kaum nelayan. Selain itu, Fadel juga diminta untuk memperhatikan sumber daya alam yang tersedia, demi kemajuan daerah pesisir dan terbelakang. “Hal yang pokok adalah supaya bagaimana terutama rakyat kecil di pesisir dan nelayan meningkat pendapatannya,” tegasnya

Ditangan tokoh yang telah mengantongi sedikitnya 34 penghargaan selama dua periode menjabat menjadi Gubernur Gorontalo ini, banyak masyarakat terutama nelayan berharap bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Apalagi menurut insinyur teknik fisika lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini bahwa produksi perikanan di tanah air masih sangat rendah.

Karena itu, selama lima tahun ke depan, dirinya berupaya meningkatkan produksi perikanan dengan menciptakan berbagai inovasi baru “Kami akan mengembangkan nelayan dan memberdayakan komoditas andalan di daerah tersebut. Misalnya lele, bandeng, dan komoditas lainnya yang bisa dikembangkan di dearah bersangkutan. Nah, konsep-konsep baru ini namanya Minapolitan. Untuk tahap pertama sedang dipersiapkan untuk 56 daerah di 33 provinsi di Indonesia,” tuturnya.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat dan pemikirannya berikut petikan pernyataan dan jawaban atas pertanyaan wartawan dalam berbagai kesempatan.

Apa yang akan menjadi perhatian utama Anda guna memajukan sektor kelautan dan perikanan Tanah Air?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan peningkatan taraf hidup nelayan. Hal tersebut merupakan bagian dari tiga pilar pemerintahan untuk pro-job, pro-growth dan pro-poor. Maka, keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan hal yang mutlak diupayakan. Saya mengerti benar kondisi masyarakat nelayan, terutama nelayan tradisional masih banyak yang berpendapatan jauh dari kata wajar. Seperti nelayan di Pulau Jawa ini hanya berpendapatan Rp890.000 per bulan. Sementara di luar Jawa seperti Sumatra rata-rata dapat mencapai Rp l juta per bulan. Hal ini membuat saya ingin agar para nelayan dapat berpikir secara business oriented. Dengan demikian.nelayan akan memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Program lain?

Sebagai upaya mendukung program 100 hari ini, Departemen Kelautan dan Perikanan akan fokus pada kegiatan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas pelayanan dan tata operasional pelabuhan perikanan. Dengan demikian, memudahkan nelayan dan pembudi daya ikan untuk memasarkan hasil tangkapan atau panennya. Upaya menciptakan kemudahan dalam berusaha di sektor perikanan bagi nelayan dan pembudidaya ikan termasuk dalam program kami. Untuk itu kami akan sinergikan anggaran DKP yang terbatas dengan Departemen Pemberdayaan Wanita, Kemenkop dan UKM serta instansi terkait lainnya untuk memajukan kehidupan nelayan di pesisir. Dengan adanya sinergi program peningkatan pendapatan para nelayan akan berjalan maksimal. Selain itu DKP, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Departemen Perindustrian, yang memiliki program yang sama, dapat saling bekerja sama sehingga lebih efisien.

Program apa yang disiapkan DKP untuk mendukung perbaikan mutu perikanan?

Setiap tahun DKP menetapkan program penyelenggaraan Bulan Mutu yang diselenggarakan selama 1 bulan, dari Oktober hingga November. Program ini bertujuan memasyarakatkan mutu dan keamanan hasil perikanan pada semua stakeholders antara lain. nelayan, pembudi daya ikan, dan konsumen baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, juga meneruskan program pengembangan sistem rantai dingin di 34 kabupaten dan kota. Tujuan sistem ini untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyuluh, kompetensi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah produk. Sementara untuk para pengusaha perikanan, DKP berupaya menyosialisasikan sertifikat hasil tangkapan seperti yang disyaratkan untuk produk perikanan dari Uni Eropa. Sosialisasi ini diharapkan agar jelas bahwa produk perikanan asal Indonesia merupakan hasil tangkapan yang sah sehingga dapat diterima di negara-negara yang gencar memerangi illegal fishing.

Apa program yang akan dilakukan MenKP dalam waktu dekat?

Semua hambatan yang berhubungan dengan nelayan seperti retribusi nelayan akan dipastikan dihapuskan untuk nelayan yang memiliki kapal-kapal kecil. Apalagi biaya retribusi selama ini dinilai memberatkan para nelayan. Dengan demikian kami mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghapusnya, semoga disetujui. Apalagi penghapusan retiribusi terhadap nelayan sudah kami lakukan sejak menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, beberapa waktu lalu. Jadi, kebijakan ini akan coba diterapkan di DKP. Ini adalah program pertama yang akan saya realisasikan di DKP. Dan, pastinya semua dilakukan untuk lebih menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir.

Untuk ketersediaan modal?

Kami akui untuk mendapat modal hingga saat ini sektor perikanan masih relatif kecil. Untuk itu DKP akan memberikan akses perolehan kredit, dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan. Dimana dari target serapan KUR yang ditentukan Presiden SBY dari Rp 2 triliun menjadi Rp 20 triliun per tahun. Dengan komposisi itu, maka nelayan akan mendapatkan 20% hingga 25 % dari target tersebut.

Apa yang akan dilakukan DKP untuk mendukung ketersediaan BBM Nelayan?

Dalam rangka mengatasi kesulitan nelayan untuk mendapatkan bahan bakar nelayan, kami akan mengatur kembali formula kuota bahan bakar bagi nelayan. Untuk itu, pada akhir bulan ini akan segera membicarakan hal tersebut dengan Pertamina dan Menteri ESDM. Apalagi bahan bakar bagi nelayan harus diutamakan karena sebagai unit produksi, dan itu memang menjadi masalah nelayan hampir di seluruh Indonesia.

Bagaimana pengaturann jatah tiap nelayan?

Untuk mendapatkan jumlah penggunaan BBM tiap SPDN (solar packed dealer untuk nelayan) dalam waktu dekat akan dihitung secara cermat. Nantinya, direncanakan kuota bahan bakar akan disesuaikan dengan jumlah produksi nelayan sehingga nelayan akan berlomba untuk meningkatkan produksinya. Kuota tersebut akan diatur di setiap tempat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pelabuhan, dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur nelayan?

Memang, infrastruktur sangat penting dalam mendukung peningkatan taraf hidup nelayan. Untuk itu kami akan segera memperbaiki Infrastruktur seperti jalan masuk ke pelabuhan ikan dan saluran air dan lain lain. Untuk mempercepat proses tersebut, dalam waktu dekat akan dibentuk tim kecil. Karena ini berkaitan dengan departemen lain, maka saya juga sudah melakukan koordinasi dengan menteri-menteri terkait. Seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Semoga mereka menyetujui program yang memang kami prioritaskan dalam waktu dekat ini. Umarwanto