Buat warga Jakarta, banjir satu-satunya “langganan” yang tidak diinginkan tapi harus diambil. Langganan ini tiap tahun datang di musim penghujan. Padahal, untuk menyetop ritual tersebut, ibukota negara Indonesia ini punya segala sumber daya. Mulai dari institusi pemerintah, aturan perundangan, master plan, pendanaan sampai gubernur yang mengaku sebagai ahlinya. Tapi semuanya seperti tumpul dan mati langkah untuk menghadapi sang langganan di musim hujan tersebut.

Pengendalian banjir di Jakarta memang tidak bisa ditunda lagi dan diperlukan langkah jitu. Untuk saat ini, Pemda DKI Jakarta memang tengah menggarap proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang nilainya triliunan rupiah. Namun, BKT sendiri belum akan menjawab tuntas masalah banjir yang kerap menyambangi warga Jakarta, dan itu diakui Pemda bahwa BKT hanya akan mengurangi banjir di sejumlah titik.

Di luar proyek BKT, ada masalah krusial yang kerap terlupakan. Rusaknya hulu sungai dan daya dukung alam di pinggiran Jakarta dan sekitarnya. Persoalan hulu inilah yang mencuat dalam acara diskusi panel Strategi Menghadapi Krisis Air di Pulau Jawa yang diprakarsai oleh Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) di Manggala Wanabakti, pekan lalu.

Menurut anggota Tim Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kehutanan Strategis YSWJ, Soeparno, kerugian langsung akibat banjir tiap tahunnya mencapai Rp5 triliun lebih. Ini mencakup sektor perekonomian, industri, sarana dan prasarana DKI Jakarta. Nilai kerugian itupun belum termasuk dampak kerugian tidak langsung.

Itu sebabnya, Soeparno mengaku punya terobosan pemikiran. Katanya, untuk mengendalikan banjir di Jakarta, mutlak diperlukan pembuatan bangunan penghambat aliran (BPA) run off di daerah hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

“BPA ini berupa sejumlah bangunan check dam (dam pengendali) yang dibangun pada Sub DAS cabang sungai Ciliwung orde ke-2 dan orde ke-1, serta minimal sebuah bendungan di bagian hulu sungai Ciliwung. Dengan cara itu akan terbentuk sistem BPA majemuk yang menyerupai ‘sirip ikan’,” ujar Soeparno.

BPA ini dirancang berfungsi ganda. Selain menghambat aliran run off dari Sub-Sub DAS ke sungai Ciliwung, juga berfungsi sebagai konservasi air dan sekaligus untuk pengairan, budidaya perikanan dan tempat rekreasi.

Crash program

Menurut Soeparno, jumlah dan tempat BPA yang perlu dibangun tergantung dari peta: DAS Ciliwung, Citra Landsat, topografi dan tipe tanah serta data sosial ekonomi setempat.

Sedangkan penyusunan rencana aksi dan rancangan BPA harus dapat diselesaikan tahun 2010, terutama untuk BPA di Sub DAS orde ke-2 dan 1. Selanjutnya, beranjak tahun 2011, stakeholders secara terpadu mengerahkan segala potensi untuk mengimplementasikan rencana aksi BPA DAS Ciliwung hulu.

Mengingat Jakarta sebagai penerima manfaat utama, dia menilai pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta disarankan sebagai penyandang dana utama crash program pembangunan sistem BPA DAS Ciliwung hulu. Pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor memfasilitasi kemudahan pembebasan lahan dan berbagai urusan yang berkaitan dengan prakondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Penanggulangan banjir Jakarta sendiri, kata Soeparno, melihat kondisi lokal yang berkaitan dengan karakteristik wilayah DKI Jakarta yang terbagi-bagi menjadi beberapa daerah tangkapan air (DTA) sungai yang panjangnya relatif pendek, bahkan beberapa arealnya membentuk cekungan yang dikenal dengan “situ”.

Sebagai gambaran, DKI Jakarta yang luasnya sekitar 650 km² ini merupakan kawasan hilir (down stream) DAS atau cathment area sungai Ciliwung yang hulunya (up stream) di wilayah Puncak. Jakarta juga memiliki topografi spesifik sedemikian rupa, sehingga kawasannya terbagi menjadi beberapa DTA sungai yang terpisah dengan sistem DAS Ciliwung.

Banjir Jakarta sendiri berdasarkan dalil kodrat alami dan kondisinya dapat dikenali dalam 2 tipe, yakni banjir Ciliwung dan banjir lokal. Banjir yang pertama akibat rusaknya DAS Ciliwung hulu. Sedangkan banjir yang kedua, terkait dengan hancurnya areal resapan DTA dan situ-situ di wilayah Jakarta.

Banyak areal resapan dan kawasan situ di DKI Jakarta yang sekarang ini telah berubah menjadi “hutan beton” untuk pengembangan kota. Untuk kasus ini, memang tidak mungkin untuk mengembalikannya ke fungsi alam seperti sebelumnya.

Jadi, metode pengendaliannya yang tepat memang membuat water pond (WP) raksasa atau situ buatan di wilayah tertentu yang berfungsi mengurangi aliran air sungai agar tidak melimpah mengalir secara liar ke kawasan pemukiman, pusat-pusat perekonomian dan jalan protokol di Jakarta.

WP ini harus dibangun di kawasan tertentu sebagai konsekuensi dari pengambil-alihan fungsi kawasan resapan sebelumnya. Kawasan Kelapa Gading, contohnya. Faktor lainnya adalah berkaitan dengan sistem drainase di beberapa wilayah DKI Jakarta yang tidak terkoneksi dengan baik, sehingga aliran run off menjadi liar keluar dari sistem drainase yang ada dan berubah menjadi banjir lokal.

Drainase

Selain itu, dalam pengendalian banjir lokal diperlukan pemetaan sistem drainase Jakarta yang tidak hanya mencakup saluran primer dan sekunder, tapi juga saluran tersier yang umumnya berada di daerah-daerah pemukiman dan belum terkoneksi dengan jaringan drainase primer.

Peta sistem drainase dan banjir lokal (SDBL) DKI Jakarta bisa dilaksanakan serempak pada Januari-Februari 2010. Karena bulan-bulan ini bertepatan dengan musim hujan. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di seluruh Jakarta yang akan diberdayakan. Pasalnya, RT/RW merupakan institusi yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan wilayahnya. Berbekal peta desa/kelurahan, para RT/RW dengan mudah dapat memetakan sistem drainase tersier, arah aliran air, interkoneksi saluran antarwilayah RW dan lokasi banjir.

“Jika peta SDBL RW ini digabung menggunakan teknologi geographic information system (GIS) akan menjadi peta detil SDBL DKI yang memiliki multiguna tinggi. Dengan demikian, pemerintah DKI Jakarta dapat mengambil tindakan pengendalian banjir lokal di Jakarta secara cepat, tepat, efektif dan efisien,” kata Soeparno.

Dia menjamin, jika langkah-langkah terobosan pengendalian banjir Jakarta itu diimplementasikan dengan niat tulus dan sungguh-sungguh oleh stakeholders tanpa terkontaminasi oleh politik, maka bukan mustahil 2012 nanti Jakarta memasuki era baru: bebas banjir. Fenny

SWJ dan Kepedulian Keseimbangan Alam

Yayasan Sarana Wana Jaya (YSWJ) kembali menunjukan eksistensinya dengan menggelar dua seri diskusi panel berkualitas. Diskusi pertama yang terkait dengan pembangunan hutan tanaman merupakan bagian dari kepedulian yayasan tersebut yang terkait langsung dengan sektor kehutanan. Sementara diskusi kedua yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya air menunjukan kepedulian yayasan tersebut soal keseimbangan alam, di mana banyak pemangku kepentingan yang terlibat. Dua diskusi yang digelar diharapkan bisa memberi masukan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Ketua YSWJ, Ir.Soegeng Widodo dalam sambutannya saat membuka dua diskusi tersebut menuturkan, diskusi yang digelar merupakan bagian dari misi yayasan untuk kemanusiaan dan sosial dalam rangka mendukung pembangunan hutan dan kehutanan.

Di bidang kemanusiaan, YSWJ memberikan bantuan secara hibah dan  langsung kepada masyarakat atau melalui lembaga/badan kemanusiaan. Sedangkan di bidang sosial, YSWJ selain memberikan bantuan dan atau memfasilitasi peningkatan kualitas SDM kehutanan, juga ikut serta dalam melestarikan sumber daya alam (SDA), sumber daya hutan (SDH) dan lingkungan hidup.

Untuk tujuan ini, YSWJ membentuk Tim Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kehutanan Strategis yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kelompok Rimbawan Senior.

Menurut Soegeng, diskusi tentang hutan tanaman dilatari keprihatinan terhadap luasnya hutan yang dalam kondisi rusak. Dia menyatakan, pemerintah memang telah melakukan sejumlah program untuk merehabilitasi hutan yang rusak, termasuk dengan pembangunan hutan tanaman. Namun, fakta di lapangan, membangun hutan tanaman  dengan  konsep HTI ternyata  tidak mudah.

“Meski pembangunan HTI secara besar-besaran telah dicanangkan sejak 20 tahun yang lalu, tetapi berjalan lambat dan hasilnya jauh lebih rendah dari target nasional. Padahal, konsep HTI sebenarnya telah dirancang oleh para rimbawan kita sejak tahun 1955,” kata Soegeng.

Menurut dia, beberapa faktor krusial penyebab pembangunan hutan tanaman di Indonesia berjalan tersendat-sendat. Pertama, sering terjadi konflik kepentingan dan sosial dalam penyediaan lahan. Kedua, kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah pusat-provinsi-kabupaten sering bertabrakan. Dan ketiga, ditambah dengan sumber pendanaan yang kurang mendukung sehingga para pengusaha kehutanan kurang berminat membangun HTI.

Sementara topik diskusi yang terkait dengan sumber daya air dilatar-belakangi mencuatnya krisis air di Pulau Jawa. Krisis tersebut, kata Soegeng, telah meresahkan banyak kalangan dan masyarakat.
Menurut dia, isu kelangkaan sumber daya air di Jawa pada dekade tahun 2020 ke depan  sudah mulai dikawatirkan oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, para pakar maupun masyarakat. Situasi ini dicirikan oleh kemerosotan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa sehingga fungsi hidroorologisnya dalam mengatur dan menyimpan air sudah sangat menurun. Bahkan, sebagian besar DAS-DAS di pulau Jawa kondisinya telah  kritis.

“Jika kemerosotan fungsi DAS di pulau Jawa tersebut berlangsung terus, maka tidak mustahil jika 10 tahun  mendatang pulau Jawa akan mengalami kelangkaan air,” kata dia.

Soegeng mengutip peneliti BPPT, Prof. Dr. Ikhwanudin Mawardi, yang menyatakan pada tahun 2025 pulau Jawa akan mengalami krisis air. Hal ini didasarkan pada proyeksi kebutuhan air yang akan meningkat menjadi 199,6 miliar m3 tetapi ketersediaannya hanya 50,09 miliar m3. “Sehubungan dengan itu, perlu dicari jalan keluar untuk menanggulangi atau sekurang-kurangnya memperlambat percepatannya,” kata dia mengingatkan. Sugiharto