Bisnis gula benar-benar manis. Bahkan, di saat pasok dalam negeri masih tersedia saat inipun, harga gula tetap meroket tidak rasional mengikuti pasar internasional yang terbang mencapai rekor. Sementara wacana penghapusan segmentasi gula malah tak terdengar lagi.

Hanya dalam hitungan hari, tahun 2009 akan ditutup. Namun, di saat bisnis lain sedang sibuk berhitung tutup buku, bisnis gula justru tengah kencang-kencangnya menyedot untung. Bayangkan, harga gula putih lokal dengan kualitas “butut”, berwarna kuning kecoklatan, di tingkat eceran mencapai Rp10.500/kg.

Harga itu jelas sangat wah. Padahal, jika mau berhitung dari harga patokan pemerintah (floor price) — yang menjadi dasar diberikannya dana talangan — tak lebih dari Rp5.100/kg atau naik dari patokan tahun 2008 sebesar Rp5.000/kg. Jadi, bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diraup pedagang. Apalagi, tingginya harga itu terjadi pada saat gula petani sudah di tangan mereka.

Yang menyedihkan, pemerintah seperti tak berdaya dan membiarkan konsumen membayar harga gula lokal dengan perbandingan harga dunia yang melambung akibat defisit pasok. Bahkan, alih-alih meredam gejolak harga internasional, pemerintah malah secara terbuka mengumumkan rencana impor gula putih (white sugar) sebanyak 500.000 ton. Alhasil, harga gula dunia pun ngacir.

Di bursa London (LIFFE), gula putih di pasar future mencatat rekor pada penutupan menjelang libur Natal, Kamis (24/12). Harga gula putih ditutup naik 0,9% menjadi 690,80 dolar AS/ton setelah sebelumnya sempat menyentuh 692,5 dolar/ton. Kalangan trader berspekulasi harga itu akan tembus 700 dolar/ton sampai tutup tahun. Sementara raw sugar juga mendekati rekor harga tertinggi dalam 28 tahun terakhir sebesar 26,76 sen dolar/pon.

Dengan kondisi itu, izin impor pun diakui banyak pihak sulit direalisasikan. Artinya, ada barang, tapi harga tinggi. Mau? “Yang penting kita punya barang. Ini lebih baik daripada punya uang tapi nggak punya barang. Apalagi kalau nggak punya uang, nggak punya barang,” ujar Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi.

Jawaban terdesak alias orang butuh, memang. Kondisi ini jelas tidak sehat buat konsumen. Dengan logika pasar yang terjadi di dunia dan stok gula lebih banyak di pedagang, maka kenaikan harga lebih lanjut menjadi keniscayaan. Apalagi, bukannya memprioritaskan gula rafinasi sebagai “bemper”, yang berarti memberi nilai tambah di dalam negeri karena mengolah raw sugar impor, pemerintah membuka kran impor gula putih yang sebetulnya juga gula rafinasi.

Sialnya lagi, rencana menghapus segmentasi gula, yakni pembedaan gula rafinasi dengan gula konsumsi, seolah mati di tengah jalan. Padahal, Dirjen Perkebunan Achmad Mangga Barani sudah melontarkan masalah itu. “Kita tidak ingin ada pembedaan gula rafinasi dan gula konsumsi. Apalagi dua-duanya gula dari tebu,” katanya.

Penghapusan pembedaan itu sangat penting dan bisa menjadi senjata ampuh pemerintah meredam gejolak harga gula. Apalagi, mekanisme harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp6.500/kg yang ditetapkan Departemen Perdagangan seperti “macan kertas”. Kalau sudah begini, kemana wibawa pemerintah dan apakah rakyat produsen (petani) saja yang butuh perlindungan? AI