Sengon kini memang bukan lagi kayu murah. Bahkan, untuk mendapatkan sengon di pasar Jawa pun harus berebut. Belum lagi waktu tunggu minimal 6 tahun. Namun, lewat program Sengon Unggul Nusantara (SUN), KPWN menjanjikan pasok sengon yang singkat dan berkualitas prima.

Menipisnya hutan alam memang berkah tersendiri buat kayu rakyat seperti sengon (jinjing). Sayangnya, permintaan yang tinggi masih belum mampu diantisipasi. Apalagi, meski spesies cepat tumbuh, menanam sengon untuk menghasilkan kayu yang prima dan berharga jual maksimal dibutuhkan waktu minimal 6 tahun.

Itu sebabnya, ketika Koperasi Perumahan Wanabhakti Nusantara (KPWN) muncul dengan program SUN, kalangan industri kayu pun seolah mendapat jawaban untuk mengatasi kekurangan pasok. Maklum, SUN mampu dipanen dalam tempo 3 tahun. Tidak heran, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) sepakat menjalin kerjasama dengan KPWN.

Dengan kerjasama ini, maka Asmindo pun bisa memiliki jaminan pasok di masa datang buat anggotanya. Apalagi, selain SUN, KPWN juga punya program Jati Unggul Nusantara (JUN) yang bisa dipanen dalam umur 5 tahun, dan sama-sama berpola bagi hasil yang menguntungkan petani.

Menurut Koordinator Bidang Pemasaran Asmindo, Andre Sundriyo, program KPWN untuk memproduksi kayu jati dalam jangka waktu sangat singkat dan berpola bagi hasil yang menguntungkan petani sangat menarik. “Ini bisa menjadi solusi untuk menutup kebutuhan bahan baku industri furniture,” kata dia.

Program JUN memang lebih dulu dikembangkan KPWN dengan pola bagi hasil (UJU PBH). Dalam skema tersebut, pohon jati bisa dipanen hanya dalam waktu 5 tahun. Sejauh ini, setidaknya sudah 318.000 pohon ditanam KPWN di areal sekitar 318 hektare (ha) dengan melibatkan 1.329 kepala keluarga (KK) petani.

Bersama dengan Asmindo dan KPWN, juga bergabung Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan PT Setyamitra Bhakti Persada. Empat sekawan tersebut membentuk Aliansi Pendukung Produk Indonesia Hijau Berbasis Hutan Kelola Masyarakat yang Lestari yang dilakukan tahun 2008 di sela gelaran pameran furniture terbesar di tanah air.

Dalam aliansi ini, Asmindo akan menampung produk kayu masyarakat yang dihasilkan secara intensif dan lestari, sementara LEI akan menjadi lembaga yang mengawal sertifikasi pengelolaan hutan oleh masyarakat dan PT Setyamitra Bhakti Persada akan menyediakan bibit unggul untuk masyarakat. KPWN sendiri akan membangun hutan dengan pola bagi hasil yang adil kepada masyarakat.

Selain waktu panen yang singkat, ketertarikan Asmindo menggandeng KPWN adalah pola bagi hasil yang ditawarkan. Pola tersebut bisa menjadi jalan bagi petani yang terlibat untuk menggapai kesejahteraan. Porsi bagi hasil yang ditawarkan menguntungkan semua pihak. Petani yang dilibatkan pun mendapatkan porsi yang yang adil sesuai dengan kontribusinya.

Meski belum ada bukti hasil panen SUN/JUN KPWN, Asmindo meyakini tanaman yang dikembangkan KPWN memang bisa dipanen hanya dalam waktu tiga dan lima tahun. Masa panen yang pendek itu sudah terbukti secara fisiologis dari pertumbuhannya.

Asmindo tidak akan mau bekerjasama jika memang secara ilmiah tidak ada bukti yang menguatkan. Apalagi, ada garansi yang diberikan KPWN yang menjamin kayu jati benar-benar bisa dipanen dalam waktu lima tahun. Malah kabarnya pengusaha anggota Asmindo juga ikut berinvestasi pada skema yang ditawarkan KPWN. “Karena apa yang ditawarkan KPWN memang menjanjikan,” papar Andre.

Ketua KPWN Dibyo Poedjawadi Soetardjo menuturkan, sampai 2013 mendatang, KPWN berencana menanam 2 juta batang pohon. Dari situ, KPWN bisa memanen sebanyak 300.000-500.000 batang pohon setiap tahun. Jika menggunakan angka moderat, di mana satu pohon menghasilkan kayu jati 0,2 m3, maka KPWN bisa memasok kebutuhan bahan baku jati sebanyak 60.000-100.000 m3 setiap tahun. “Ini jelas membantu pemenuhan bahan baku kayu industri mebel dan kerajinan,” kata dia.

Jadi, tanpa bermaksud mengecilkan perusahaan-perusahaan besar, untuk memasok kebutuhan bahan baku jati sebanyak 7 juta m3 bagi industri furniture, KPWN cuma butuh menanam 35 juta batang bibit di areal seluas 35.000 ha. AI

Bidik Hutan Energi Bersama Korsel

Bisnis kehutanan memang masih menjanjikan. Hal itu dibuktikan oleh KPWN yang serius menggarap penanaman sengon dengan melibatkan masyarakat. Bahkan, keseriusan KPWN ini akhirnya menarik investor asing menggarap bisnis kehutanan di luar Jawa. Kali ini, yang dibidik adalah pengembangan hutan energi.

Langkah besar itu yang belakangan tengah digarap koperasi binaan Kementerian Kehutanan ini di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. KPWN berhasil menggandeng investor Korea Selatan untuk membangun hutan energi seluas 20.000 hektare.

Menurut Ketua KPWN Ir Dibyo Poedjowadi,  KPWN berhasil menggandeng raksasa bisnis informasi dan teknologi Korea, GY Intech sebagai mitra investasi pengembangan hutan energi. “Untuk mengelola kerja sama tersebut, kedua pihak sepakat membentuk manajemen baru dengan nama PT. GY KPWN Bioenergy. Saat ini, kami masih memproses pendirian perusahaan Modal Asing (PMA),” katanya.

Untuk membangun hutan energi seluas 20.000 ha itu, dia mengaku dibutuhkan dana investasi sekitar Rp200 miliar. Nilai tersebut termasuk untuk pengembangan industri etanol sebagai bioenergi berbasis tanaman Sorgum. “Etanol yang dihasilkan akan ditujukan untuk pasar Korea,” ujar Dibyo.

Nantinya, hutan energi di bangun di lahan milik masyarakat. Tanaman yang
dikembangkan adalah tanaman yang sudah menjadi trade mark KPWN, yaitu Jati Unggul Nusantara (JUN). Sementara tanaman Sorgum sebagai penghasil etanol, akan ditanam dengan pola tumpangsari. “Pola penanaman yang akan dilakukan tidak berbeda jauh dengan yang sudah dijalankan selama ini di areal JUN lainnya. Bedanya, jarak tanam akan diperlebar untuk mengoptimalkan penanaman Sorgum,” kata Dibyo.

Dia melanjutkan, penanaman JUN di lokasi tersebut memenuhi persyaratan secara teknis. Terbukti, BUMN Kehutanan Perhutani pernah membangun hutan jati dengan baik di NTT. Bahkan, kondisi iklim NTT yang relatif kering membuat jati yang dihasilkan memiliki ciri khas warna kayu yang tersendiri.  “Warna doreng (loreng, red.) lebih gelap,” ujar Dibyo.

Sementara pemilihan sorgum sendiri dilatari oleh multimanfaat dari tanaman
tersebut. Sorgum, kata Dibyo, bermanfaat sebagai food (pangan), fuel
(bahan bakar) dan feed (pakan ternak). “Setiap pemanfaatan sorgum sebanyak 1.000 liter, akan menghasilkan bahan pakan untuk memenuhi kebutuhan 200 ekor sapi. Sementara kotoran sapi yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton, yang bisa kembali dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Jadi, pemanfaatannya akan terus berputar,” katanya.

Dia melanjutkan, pengembangan hutan energi tetap akan menggunakan pola bagi hasil yang berkeadilan. Meski demikian, bagaimana formula bagi hasil yang akan diterapkan masih akan dihitung bersama. “Itu agar semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat juga mendapat porsi bagi hasil yang seimbang dan adil,” kata Dibyo.

Kerja sama ini dinilai Dibyo merupakan wujud dari upaya KPWN ikut serta
mensukseskan program rehabilitasi yang diusung Kementerian Kehutanan melalui jaringan kerja dan hubungan bisnis. AI

Dalam mengembangkan bisnisnya, termasuk penanaman pola bagi hasil, KPWN menggandeng berbagai institusi, termasuk lembaga pendidikan seperti UGM. Tampak dalam gambar (ka-ki) Rektor UGM Prof. Ir Sudjarwadi, M.Eng, Ph.D, Dekan Fahut Prof. Dr. Ir. Moh. Naiem, Menhut (2004-2009) MS Kaban dan Ketua KPWN Ir. Dibyo Poedjowadi MM, saat melakukan peninjauan pameran penelitian di kampus UGM 22 Juli 2009 silam.