Keputusan KPWN berbisnis penanaman memang jadi berkah tersendiri. Seiring kepedulian dunia terhadap pemanasan global, bisnis tanaman pun bisa memberi nilai tambah signifikan dalam konteks perdagangan karbon. Pemerintah pun terus melibatkan KPWN.

Meski awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan ‘papan’ bagi karyawan Kementerian Kehutanan, KPWN kini terus melebarkan sayap bisnisnya. Siapa sangka pula keputusan menekuni bisnis penanaman yang melibatkan investor dan masyarakat melalui Usaha Tani Jati Unggul Pola Bagi Hasil (UJU PBH), KPWN akhirnya menemukan ceruk bisnis baru: pasar kredit karbon.

Kegiatan penanaman yang dlakukan KPWN memang potensial untuk dilirik pasar karbon, terutama untuk voluntary market. Apalagi, Kementerian Kehutanan (Kemhut) bersama LEI kini juga sedang mempersiapkan berbagai perangkat agar pengelola hutan produksi dan hutan rakyat bisa masuk ke pasar dengan putaran uang mencapai miliaran dolar itu.

Yang menarik, dukungan Kementerian Kehutanan sebagai pembina juga sangat besar. Terbukti, dengan keseriusan KPWN menggarap penanaman bersama masyarakat berbuah dengan berbagai dorongan dan ajakan resmi pemerintah agar KPWN lebih intensif menggarap bisnis tersebut.

“Kami sering diajak oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) dalam berbagai kesempatan, seperti seminar dan diskusi serta pertemuan-pertemuan dengan pihak asing. Untuk itu, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk mendulang dolar,” ujar Ketua KPWN, Ir Dibyo Poedjowadi.

Tekad besar KPWN sangat masuk akal. Apalagi, nilai serap dan penyimpanan karbon di areal hutan rakyat juga sangat menjanjikan. Simak saja berbagai taksiran karbon pada areal hutan rakyat yang tersebar di Jawa berikut ini. Di Jawa Timur terdapat potensi 8.651.821 ton (37%), Banten 1.122.798 ton (5%), Jabar 7.468.960 ton (33%), Jateng 4.092.931 ton (18%) dan DIY 1.613.735 (7%). Itu sebabnya, dengan potensi tersebut KPWN pun ingin menjadi bagian dari pengembang untuk menjual karbon atas hutan milik rakyat.

Menurut penelitian Wahyu Wardana dan tim BPKH XI Jawa Madura — yang kemudian dijadikan sajian dalam sebuah diskusi — data karbon pada hutan rakyat di Jawa itu berasal dari potensi kayu yang telah ditanam masing-masing Provinsi Jatim 9.324.000 m3, Provinsi Banten 1.354.739 m3, Jateng 5.126.540 m3, Jabar 8.821.114 m3 dan DIY sebanyak 1.734.429 m3.

Selalu dilibatkan kehutanan

Dibyo mengakui terus terang, belakangan ini pihaknya selalu ingin melibatkan dan setidak2nya ikut peran dalam persiapan perdagangan karbon di dunia. Oleh karena itu pada tahun 2009 telah menyelangarakan seminar nasional tentang perdagangan karbon dan work shop tentang perhitungan karbon pada Usaha Jati Unggul Pola Bagi Hasil.

“KPWN juga punya konsep untuk menangkap peluang tersebut. Memang tidak besar-besaran, tapi kita mulai dari yang kecil-kecil, tapi konkret. Caranya, KPWN akan mengajak maysrakat untuk melakukan penanaman pohon sengon dan jati. Bisnis yang sangat ekonomis. Di samping kayunya akan dijual mahal, daunnya dijual berupa karbon,” ujar Dibyo.

Menurut perhitungan ahli karbon, Indonesia berpeluang mendapatkan 10-17 miliar dolar AS tiap tahun atau mencapai Rp153 triliun (kurs Rp9.000/dolar). Sebuah angka yang bukan main. Angka itu tentunya didapat dengan perhitungan ilmiah terhadap stok karbon dari hutan Indonesia.

Namun, soal besarnya peluang dana yang bisa diraup masih menimbulkan banyak versi. Apalagi, sampai kini belum ada kesepakatan internasional tentang perhitungan serapan karbon dengan harga yang pantas untuk dijual-belikan. “Biarkan saja. Meski dalam konferensi internasional di Kopenhagen, Desember 2009 juga belum mendapat kesepakatan, namun KPWN tetap optimis bahwa pengembangan sengon dan tanaman unggulan lain tidak bakal rugi. Kalau belum laku karbonnya, maka kita jual lognya kan sama saja,” ujar Dibyo.

Menurut Dibyo, dari sisi bisnis, program penanaman sengon melalui bendera Sengon Unggul Nusantara (SUN) dan Jati Unggul Nusantara tetap menarik. Untuk itu, mulai tahun 2010 ini kegiatan kerjasama dengan masyarakat dengan pola bagi hasil akan terus dikembangkan.

Soal harga juga tidak kalah memikat. Untuk sengon diameter kecil, harga pasaran di kisaran Rp300.000-400.000/m3. Sementara SUN sendiri dipatok KPWN hanya Rp120.000/m3. Artinya, angka konservatif itu sangat berpeluang meraup keuntungan lebih besar.

Dengan hitung-hitungan seperti itu, KPWN pun mengajak masyarakat untuk mengembangkan SUN dan JUN. Polanya tetap sama dengan bagi hasil. “Masyarakat sebagai pemilik lahan, investor dan semua yang terkait dengan bisnis ini akan mendapat bagian keuntungan.”AI

Mendukung Tren Menanam

Setelah sukses melayani tugas utama, yaitu memberikan pinjaman berupa motor roda dua dan perumahan karyawan dalam tiga tahun terakhir, Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara (KPWN) akhirnya memutuskan melakukan ekspansi usaha. Ekspansi usaha ini juga tidak terlalu jauh dari bidang usaha kehutanan, yakni penanaman. Bahkan, yang menarik, program ini melibatkan langsung masyarakat untuk membangun hutan rakyat.

Tugas baru ini tentunya sekadar pengembangan usaha, sementara untuk tugas utamanya melayani pengawai golongan I dan II, khususnya bagi PNS Kementerian Kehutanan, jelas tidak ditinggalkan. Dengan kata lain, pengembangan usaha ibarat membantu meringankan tugas Kementerian Kehutanan, yaitu mensejahterakan masyarakat pendesaan dalam bentuk pembangunan kebun kayu. Bahkan, ibarat pepatah, usaha KPWN itu seperti “sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui”. Kayunya bisa dijual untuk kesejahteraan masyarakat, dan daunnya yang mengandung karbon akan dipasarkan lewat perdagangan (REDD).

Sekjen Kemhut Boen M Purnama menyatakan, pemerintah memang mendukung berbagai penetrasi bisnis yang dilakukan KPWN. Meski demikian, dia juga mengingatkan agar KPWN tetap menjalankan misi utamanya. “Tujuan awal pendirian KPWN adalah untuk memberi jalan kesejahteraan bagi karyawan Kemhut. Tujuan itu adalah prioritas,” tegasnya.

Dia melanjutkan, penetrasi bisnis yang dilakukan KPWN harus tetap berada di bawah payung kesejahteraan karyawan Kemhut. “Pengembangan jati unggul atau masuk ke pasar kredit karbon bisa dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan utama kesejahteraan karyawan itu,” paparnya.

Yang pasti, KPWN dinilai punya kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya. Latar belakang punggawanya yang memang lahir di sektor kehutanan membuat pengembangan bisnis KPWN dilakukan dengan pertimbangan matang.

Sebagai Sekjen, Boen juga punya pesanan khusus untuk KPWN. Dia meminta agar KPWN dengan program UJU PBH-nya bisa menarik masyarakat berlomba-lomba untuk menanam. “Saat ini tren menanam terus tumbuh di masyarakat. Yang perlu dilakukan KPWN adalah mendukung tren tersebut agar minat menanam masyarakat semakin tinggi,” kata Boen. AI