Setelah dua kali gagal mencapai target swasembada daging pada 2005 dan 2010, pemerintah cq. Kementerian Pertanian kembali mencanangkan program kecukupan daging pada 2014. Bahkan program ini masuk dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional 2010 yang jadi bagian kontrak kinerja Menteri Pertanian, Suswono kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu program pemerintah mendongkrak produksi daging adalah penyediaan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Kredit bersubsidi ini telah diluncurkan pemerintah pada akhir 2009. Dalam skim kredit itu, pemerintah memberikan subsidi bunga. Peternak hanya membayar bunga 5%, sedangkan selisih bunga dengan bunga komersial akan disubsidi pemerintah.

Namun, keinginan pemerintah mencapai swasembada daging 2014 dengan memberikan kemudahan kredit ternyata tak mudah. Peternak tetap kesulitan mengakses kredit bersubsidi dengan total nilai Rp1,5 triliun atau Rp145 miliar/tahun.

Alasannya? Klasik. Peternak kepentok aturan perbankan yang meminta jaminan atau ada lembaga penjamin terhadap kredit yang dikucurkan. KUPS kemungkinan bakal bernasib sama dengan skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Data Pusat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian menunjukkan pengucuran KKPE untuk usaha peternakan juga tak selancar usaha pertanian tebu. Misalnya pada 2009 hingga Nopember, realisasi KKPE usaha peternakan hanya Rp411,86 miliar. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan untuk budidaya tebu yang mencapai Rp974,38 miliar.

Ada satu faktor yang membuat seretnya pengucuran kredit usaha peternakan, yakni tidak adanya lembaga penjamin kredit. Ketika peternak atau kelompok ternak akan meminjam kredit, tidak ada satu pun lembaga penjaminnya. Bahkan, jaminan ternak hidup juga ditolak perbankan. Berbeda dengan usaha budidaya tebu, petani mendapat jaminan (avalis) dari pabrik gula yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Jadi, meski sebelumnya perbankan sudah berkomitmen membantu pemerintah dalam program swasembada daging, tapi seretnya pencairan KUPS menjadi bukti perbankan masih ragu mengucurkan kredit. “Jalan keluarnya adalah keputusan politik pemerintah untuk mengembangan usaha peternakan rakyat,” kata Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana.

Keluhan terhadap sulitnya pencairan KUP juga diungkapkan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Sulistiyanto. Sebelumnya, kalangan peternak menyambut baik program KUPS karena berharap dengan kredit bersubsidi itu bisa mengembangkan usaha lebih besar. Tapi faktanya, ketika peternak ingin mendapatkan tambahan modal, pihak perbankan justru mempersulit pengucuran pinjaman.

“Mereka (perbankan, Red.) meminta jaminan kepada peternak berupa sertifikat lahan atau usaha. Ini kan sulit bagi peternak. Jadi, terlihat bank masih ragu menyalurkan kredit untuk peternakan rakyat,” ujarnya. Padahal, sebagian besar peternak sapi adalah peternak tradisional yang kepemilikan modalnya serba terbatas, baik berupa sapi maupun lahan tempat usaha.

Sulistiyono juga menyesalkan sikap perbankan yang masih belum memandang usaha sapi potong dan sapi perah sebagai usaha yang menjanjikan. Bahkan, peternakan pernah membuat pernyataan resmi kepada perbankan mengenai kelayakan usaha peternakan dan jaminan mengembalikan pinjaman. Bukan hanya itu. Peternak juga siap menjadikan sapinya sebagai jaminan ke perbankan. “Ini juga tidak dipandang mereka,” keluhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anna Muawanah mengakui, anggaran sebanyak Rp1,5 triliun yang disediakan pemerintah untuk subsidi KUPS masih jauh dari harapan. Apalagi, dalam subsektor peternakan ada empat klausul yang saling terkait, yakni perbibitan, pengembangbiakan, pemeliharaan anak dan penggemukan. “Sekarang ini anggaran Rp1,5 triliun itu hanya untuk usaha perbibitan. Sedangkan anggaran untuk usaha lain belum ada,” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain KUPS, kata Anna, untuk mendukung kecukupan daging di dalam negeri, anggota dewan dan pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp1,7 triliun dalam APBN untuk penyelamatan sapi betina produktif. “Secara anggaran, pemerintah bisa mengalokasikan lebih besar untuk mendukung swasembada daging. Tinggal bagaimana kemauan politik pemerintah,” tambahnya.

Kaji ulang KUPS

Pertanyaannya, bagaimana jalan keluar seretnya penyaluran KUPS? Teguh justru minta pemerintah segera mengkaji ulang program tersebut karena sulit diakses.  Apalagi, program tersebut menjadi andalan meningkatkan populasi sapi. “Pemerintah harus memberikan dukungan dana atau kredit murah yang mudah diakses,” katanya.

Teguh menganggap, jika kredit untuk usaha peternakan tetap memakai  konsideran Undang-undang No.7/1992 tentang Perbankan, maka sulit bagi bank mencairkan kredit untuk peternak. Meski dalam KUPS pemerintah memberikan subsidi bunga, tapi pihak bank tetap menggunakan prosedur dan ketentuan baku perbankan.  Apalagi, risiko terhadap kredit menjadi tanggungan perbankan

Persoalan lain, tambah Teguh, yang jadi ganjalan bank mencairkan kredit adalah pengembalian modal usaha pembibitan sapi (breeding) cukup lama. Untuk bisa menghasilkan anak sapi yang layak untuk dijual memerlukan waktu minimal 2-3 tahun.

Dengan kondisi seperti itu, perbankan akan berpikir ulang mengucurkan kredit. Apalagi, untuk peternak atau kelompok ternak yang tidak mempunyai jaminan dan lembaga penjamin (avalis). “Gapoktan yang diharapkan bisa mengakses kredit itu juga bakal kesulitan. Persoalannya adalah Gapoktan bukan badan usaha sehingga tidak ada jaminannya,” ujar Teguh.

Menurutnya, masalah klasik kemudian akan muncul, yakni serapan anggaran untuk subsidi bunga akan sangat kecil. Apalagi, selama ini semua orang tahu, di sektor pertanian kecuali perkebunan, perbankan akan sulit mengucurkan kredit. “Jadi, saya melihat kebijakan pemerintah setengah hati,” tegasnya.

“Jika tahun ini kredit yang terserap sedikit, apakah pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan akan memberikan anggaran lagi untuk tahun depan? Kalau tidak, maka salah satu instrumen swasembada daging akan hilang. Artinya, untuk mencapai swasembada daging  makin berat,” tambahnya.

Padahal, dibandingkan program swasembada daging sapi (PSDS) 2010, untuk mencapai target PSDS 2014 tantangannya lebih berat. Kalkulasinya, jika pada awal pencanangan PSDS 2010, yakni tahun 2006, kekurangan kebutuhan daging sapi hanya 40.000 ton daging dan 325.000 ekor sapi bakalan.

Sedangkan pada PSDS 2014, kondisinya lebih berat. Sebab, saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, Indonesia harus mengimpor sebanyak 85.000 ton daging dan 700.000 ekor sapi bakalan. “Jadi, tingkat kesulitan PSDS 2014 dua kali lipat pada PSDS 2010,” ujar Teguh, yang juga Direktur Eksekutif Dewan Persusuan Indonesia. Julian

Bank Persulit KUPS? Lapor ke SMS 08129263363

KUPS boleh jadi menjadi harapan pemerintah memberikan modal pada usaha peternakan, khususnya pengembangan pembibitan sapi. Sayangnya, sejak diluncurkan pemerintah pada akhir 2009, realisasi KUPS masih seret. Padahal pemerintah harus berkejaran dengan waktu untuk mencapai swasembada daging 2014.

Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Suswono meminta perbankan tidak mempersulit penyaluran KUPS. Apalagi, mereka sudah berkomitmen membantu upaya pemerintah mencapai swasembada daging 2014. “Kalau ada perbankan yang mempersulit realisasi KUPS, laporkan langsung ke saya. Bisa melalui surat ataupun SMS,” tegasnya. Nomor ponsel Mentan sendiri adalah 08129263363.

Kegusaran  mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu terhadap sikap perbankan itu menjadi sesuatu yang wajar. Sebab, swasembada daging 2014 menjadi salah satu target pemerintah. Bahkan menjadi satu dari empat sukses pembangunan pertanian.

Setelah dua kali gagal mencapai target swasembada daging, yakni pada 2005 dan 2010, pemerintah kembali mencanangkan pada 2014. Saat ini lebih dari 40% kebutuhan daging sapi dalam negeri dipasok dari impor. Setiap tahun Indonesia mengimpor sebanyak 70.000 ton daging dan sekitar 400.000 ekor sapi bakalan. Secara keseluruhan diperkirakan negeri ini akan mengimpor sapi sebanyak 630.000 ekor. “Ini jumlah yang sangat besar dan menguras devisa negara,” kata Suswono.

Sementara itu, kondisi populasi sapi di dalam negeri juga sangat miris. Suswono mengakui, hampir 200.000 ekor sapi betina produktif harus dipotong. Padahal, betina produktif itu merupakan ‘pabrik’ untuk menambah populasi sapi. Jika ini terus terjadi, maka Indonesia akan sulit mencapai swasembada daging.

Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik, konsumsi daging diprediksi bakal meningkat. Saat ini konsumsi daging masyarakat Indonesia relatif rendah, hanya 7 kg/kapita/tahun. Padahal, negara-negara lain seperti Malaysia sudah mencapai 30 kg/kapita/tahun.

“Jadi, mau tidak mau kita harus mengoptimalkan segala sumberdaya yang ada untuk mencapai  swasembada daging,” katanya. Setidaknya, lanjut Suswono, ada tiga potensi besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pencapaian swasembada daging.

Pertama, lahan pertanian cukup luas. Bahkan dengan kondisi iklim tropis, bahan baku pakan hijauan seperti rumput cepat tumbuh. Kedua, Indonesia mempunyai plasma nutfah sapi lokal jenis peranakan ongol (PO) dan sapi bali. Kedua jenis sapi ini tidak kalah dengan sapi impor. “Potensi ini yang kita belum optimalkan,” ujarnya.

Potensi lainnya adalah banyak hasil penelitian, baik dari lembaga penelitian pemerintah dan perguruan tinggi yang belum dimanfaatkan. Selain itu, Indonesia juga mempunyai sumberdaya peternak yang cukup besar. “Tapi memang dukungan anggaran untuk pembangunan peternakan masih kecil,” kata Suswono. Julian

Skim Kredit Program (Subsidi Bunga)