Daging ternyata tidak hanya makanan mewah buat rakyat, tapi juga program “mewah” buat pemerintah. Dua kali proyek swasembada daging gagal, kini program ketiga yang dibidik terjadi tahun 2014 kembali di ambang kegagalan. Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Rp1,5 triliun ternyata sulit diakses. Perbankan hanya memberi kredit jika ada jaminan.

Ironis. Presiden SBY harus susah payah datang ke Australia dan menyatakan negeri ini menyediakan karpet merah di enam provinsi untuk sektor peternakan dan pertanian. Menteri Pertanian Suswono pun sibuk dan baru saja kembali pekan lalu dari negeri Kangguru untuk menindaklanjuti pinangan yang ditawarkan.

Sementara di dalam negeri, pemerintah coba melayani rakyatnya. Atas nama swasembada daging, dianggarkanlah subsidi Rp1,5 triliun kepada peternak untuk pengadaan bibit sapi. Baik untuk sapi potong maupun sapi perah. Dengan anggaran itu, peternak bisa meminjam kredit komersial di bank dengan bunga hanya 5% per tahun. Sisanya? Pemerintah yang akan menanggung.

Namun, program yang diluncurkan sejak 2009 itu seolah mampet. Padahal, Direktur Perbibitan, Ditjen Peternakan Kementan, Gunawan pernah menyatakan usulan permintaan KUPS mencapai 1.200 proposal. Namun, sampai pekan lalu, hanya 13 pelaku usaha yang sudah mendapat rekomendasi KUPS dari 34 perusahaan/koperasi yang mengajukan permohonan ke sekretariat KUPS.

Asal tahu, rekomendasi pemberian KUPS di pusat hanya untuk perusahaan atau koperasi. Sementara untuk peternak atau kelompok ternak cukup rekomendasi dari dinas peternakan daerah.

Sayangnya, rekomendasi pemerintah sekadar pertimbangan teknis tanpa “kekuatan” membuka brankas perbankan. Hal ini diakui seorang petugas di sekretariat KUPS di lantai 8 Gedung C, Kementerian Pertanian. “Keputusan dapat atau tidak KUPS ada di pihak perbankan. Pihak Ditjen Peternakan hanya memberikan rekomendasi teknis yang bisa diajukan kepada bank penyalur,” katanya, seraya menolak disebut jati dirinya.

Kondisi inilah yang sejak awal dikritik keras Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI). “Saya melihat ini (KUPS) kebijakan setengah hati,” ujar Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana.

Harap maklum. Subsidi bunga skim KUPS hanya bisa berjalan jika bank mau memberikan kredit. Padahal, bank hanya mau memberi kredit dengan cara sangat konvensional: adanya agunan. Ini jelas barang mahal buat peternak rakyat. Sialnya, pemerintah seolah melupakan kelembagan penjaminan (avalis). “Mereka (perbankan, Red.) minta jaminan kepada peternak berupa sertifikat lahan atau usaha. Ini kan sulit bagi peternak,” kata Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jawa Timur, Sulistiyanto.

Itu sebabnya, menjadi ironis ketika realisasi kredit bersubsidi seret, pemerintah malah jauh-jauh mengundang masuk Australia menanamkan modalnya di enam provinsi (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Bali). Bahkan, undangan itu dibumbui dalih Australia takut negeri ini swasembada.

Jika pemerintah memang punya anggaran dan rakyat pun siap menjalankan usaha, mengapa harus mengundang masuk investor asing? Mengapa tidak mencari jalan keluar keengganan perbankan menyalurkan kredit untuk peternak rakyat? Yang dikhawatirkan, undangan investasi justru dibuka untuk penggemukan, bukan pembibitan yang lebih panjang waktunya. “Kalau pemerintah membuka usaha penggemukan sapi untuk investor asing, Indonesia nantinya hanya akan jadi pasar sapi hidup saja. Saat ini saja impor sapi hidup mencapai 700.000 ekor,” ujar Teguh. AI