Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) akan membeli biji kakao petani dengan patokan harga internasional, walaupun pemerintah menerapkan Bea Keluar (BK) terhadap biji kakao

Usia boleh kepala tujuh, tepatnya 77 tahun, namun pria bertutur halus dan santun ini ternyata masih energik mengikuti perkembangan berbagai masalah aktual di tanah air. Apalagi jika persoalan itu menyangkut masalah-masalah kehutanan, disiplin ilmu yang menjadi latar belakang keahliannya sebagai seorang rimbawan senior.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 mengenai penetapan Bea Keluar (BK) terhadap biji kakao mulai 1 April 2010 tidak hanya merugikan kalangan pedagang dan eksportir kakao saja. Kebijakan tersebut juga akan merugikan petani kakao di dalam negeri. “Kebijakan itu akan merugikan petani kakao di dalam negeri yang berjumlah 5 juta petani,” [...]

Kebijakan pemerintah menetapkan bea keluar (BK) terhadap biji kakao menuai pro-kontra di kalangan pelaku usaha kakao dalam negeri. Di satu sisi, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) tegas menolak kebijakan itu dengan dalih akan menekan harga kakao petani. Sebaliknya, Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) justru mendukung pemberlakukan BK. Alasannya, kebijakan itu akan mendorong pertumbuhan industri berbahan baku [...]

Keputusan pemerintah menerapkan bea keluar (BK) terhadap biji kakao menandai “perang terbuka” antara industri kakao yang didukung pemerintah dan eksportir kakao yang menjadi kepanjangan tangan asing. Bahkan, kalangan eksportir berencana memboikot pembelian kakao petani selama satu bulan. Mampukah pemerintah bertahan?

Pemerintah Indonesia berniat  mengimpor lupin, kedelai dari Australia Barat, yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu Indonesia. Kebijakan itu dilakukan  dikarenakan harga lupin yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kedelai impor asal AS.

Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan program peningkatan kesejahteraan jutaan petani kelapa dengan melakukan reindustrialisasi pengolahan kelapa. “Kementerian Perindustrian telah menyiapkan program yang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas industri pengolahan kelapa,” ujar Wamenperin, Alex Retraubun, di Jakarta, Kamis (8/4). Untuk jangka menengah, program akan diarahkan untuk meningkatkan jaminan pasokan bahan baku, diversifikasi produk dan optimalisasi industri pengolahan kelapa. [...]

Pemerintah memperpanjang masa konsesi penyelenggaraan sarana wisata alam menjadi 55 tahun dari sebelumnya 30 tahun dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2010 yang mengatur tentang wisata alam di kawasan hutan.

Terhitung 1 April 2010, Undang-undang No.42/2009 resmi dberlakukan. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) itu dirancang untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan serta mencipatakan sistem perpajakan yang sederhana. Namun, untuk sektor kehutanan, UU tersebut justru sangat tidak adil dan menimbulkan dampak yang sangat rumit. Bagaimana tidak. [...]

Bukan cuma pengusaha kehutanan yang kaget dengan lenyapnya ketentuan pembebasan hasil hutan dari PPN dalam UU PPN dan PPnBM. Kementerian Kehutanan, yang notabene bagian dari pemerintah, juga tak kalah kaget. Inilah cermin buruknya koordinasi di negeri ini. Sayang, ketika berkali-kali Agro Indonesia mencoba mengkonfirmasi situasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, [...]