“Kalau yang ditanam jelutung pendapatan kami bisa lebih tinggi lagi. Saat ini harga getah jelutung paling rendah Rp25.000/kilogram. Kami bisa menyadap getah jelutung 25 kilogram setiap hektare setiap hari dan bisa dipanen 15 hari dalam sebulan. Jadi kalau dihitung, pendapatannya bisa mencapai Rp9.375.000 dalam sebulan”

Kementerian Kehutanan menjagokan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk menjembatani pencapaian kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Melalui program tersebut, masyarakat diberi akses yang luas untuk mengelola kawasan hutan produksi. Kemhut bahkan juga menyediakan pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan untuk menyediakan kredit berbunga rendah bagi masyarakat.

Namun, setelah sekitar tiga tahun berjalan, program tersebut masih belum bisa berjalan mulus. Belum satunya visi antara Kemhut dengan pemerintah daerah membuat pelaksanaan program tersebut tertatih-tatih. Lihat saja, dari 480.303 hektare areal hutan yang sudah dicadangkan untuk pembangunan HTR sampai Maret 2010, izin yang diterbitkan oleh Bupati baru sebanyak 25 unit oleh 12 Bupati dengan total luas baru 38.880,31 hektare atau hanya 8% saja.

Potret pelaksanaan HTR di daerah mungkin bisa tergambar dari apa yang diungkapkan oleh Ketua Koperasi Perisai Sinar Jaya, S. Sunarso. Menurut dia, meski sudah setahun lebih mengurus perizinan HTR, koperasi yang dipimpinnya tak juga tak mendapat izin HTR.

Padahal, 400 anggota Koperasi Perisai Sinar Jaya yang berbasis di Desa Sungai Gelam, Muaro Jambi, Jambi sudah tak sabar untuk membangun HTR. Berikut, petikan wawancara dengan Sunarso, beberapa waktu lalu.

Mengapa anggota Koperasi tertarik untuk membangun HTR?

Sebab, secara hitung-hitungan ekonomi, membangun HTR menguntungkan. Kami bisa menanam tanaman pulai atau tembusu yang harga kayunya cukup tinggi. Kami juga bisa menanam karet atau jelutung sehingga kami bisa panen getah sekaligus kayunya.

Bisa dijelaskan bagaimana perhitungannya?

Saat ini kayu Pulai banyak yang memanfaatkan. Kini juga ada industri kayu yang mencari kayu Pulai untuk sebagai bahan baku industri pensil. Harganya pun menarik bisa bisa mencapai Rp800.000/m3. harga kayu Tembusu bahkan lebih tinggi lagi, bisa mencapai Rp3 juta/m3 bahkan lebih, karena itu kayu keras dan bagus.

Memang kami harus menunggu lama sebelum panen, tapi kalau harganya tinggi tetap menguntungkan.

Kalau kami menanam karet juga tak kalah menarik. Tiap hektare tanaman karet bisa disadap 25 kilogram getah setiap hari. Kami bisa menyadap sebanyak 20 kali setiap bulannya. Itu berarti sudah bisa didapat 500 kilogram getah karet setiap bulan. Sekarang harga karet rata-rata Rp10.000/kilogram. Itu berarti kami bisa dapat Rp5 juta/bulan.

Kalau yang ditanam jelutung pendapatan kami bisa lebih tinggi lagi. Saat ini harga getah jelutung paling rendah Rp25.000/kilogram. Kami bisa menyadap getah jelutung 25 kilogram setiap hektare setiap hari dan bisa dipanen 15 hari dalam sebulan. Jadi kalau dihitung, pendapatannya bisa mencapai Rp9.375.000 dalam sebulan.

Getah jelutung kini banyak dicari karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis produk, salah satunya sebagai bahan baku permen karet.

Saat ini perkebunan kelapa sawit sedang naik daun, mengapa anggota koperasi justru berminat membangun hutan tanaman?

Secara hitung-hitungan, menanam tanaman kehutanan justru lebih menguntungkan. Tanaman sawit memang menghasilkan panen yang besar nilainya. Namun dana yang harus dikeluarkan juga besar.

Kami harus mengeluarkan biaya untuk pupuk, pestisida dan berbagai sarana produksi lainnya. Dan itu berlangsung terus sepanjang usia tanaman produksi. Belum lagi tanaman sawit dikenal banyak terkena hama dan penyakit.

Sebenarnya, masyarakat di sini rata-rata juga sudah memiliki kebun sawit . Tapi kami tetap berminat untuk menanam berbagai tanaman kehutanan. Dengan menanam tanaman kehutanan, selain mendapat keuntungan dari hasil panen kayu dan getah, kami juga bisa mempertahankan daerah resapan air sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau daerah resapan bisa berfungsi baik, maka yang diuntungkan tentu masyarakat juga.

Bisa dijelaskan bagaimana proses perizinan yang sudah dijalani oleh koperasi?

Awalnya, kami mengajukan permohonan seluas 4.000 hektare. Namun oleh Direktur Bina Hutan Tanaman Kementerian Kehutanan didorong agar diperluas, sehingga dalam pencadangannya dipetakan lebih luas.

Namun oleh Gubernur tidak diterima, alasannya tutupan hutannya masih lebat. Jadi hanya dicadangkan seluas 668 hektare yang dibagi dua antara Koperasi Perisai Sinar Jaya dan Koperasi Raja Mandiri. Kami mendapat alokasi 266 hektare. Kami terima kalau ternyata dikasihnya luas areal tersebut.

Lantas apa kendala untuk menanam di lahan HTR?

Meski kami anggota koperasi sudah tidak sabar untuk menanam, sampai saat ini izin HTR belum juga ditandatangani oleh Bupati Muaro Jambi. Padahal, sudah lebih dari setahun permohonan tersebut diajukan setelah seluruh persyaratan yang ditentukan dilengkapi. Kami tidak tahu masalahnya, mengapa sampai saat ini permohonan kami nyangkut. Yang pasti, kami sudah penuhi semua persyaratan, namun sampai sekarang perizinan tidak selesai-selesai.

Padahal sudah ada surat dari dinas kehutanan propinsi kepada Bupati. Hasil verifikasi juga sudah selesai. Jadi ibarat main bola, ini bola tanggung. Jadi kami telan dulu lah.

Kami sudah banyak keluar biaya. Empat kali ke Jakarta itu biayanya tidak sedikit. Tapi nyatanya kami hanya mendapat alokasi yang sedikit. Itupun belum selesai sampai saat ini. Katanya, Bupati ingin bertemu dulu dengan kami sebelum tandatangan izin HTR. Tapi sampai sekarang pertemuan itu belum ada. Padahal, kami sebenarnya juga pernah bertemu secara informal.

Jadi, apa harapan dari koperasi?

Kalau bisa izin HTR bisa dipercepat untuk diterbitkan, tolong pemerintah baik pusat dan daerah dan pihak-pihak yang berwenang bisa membantu. Selain itu, kalau bisa arealnya juga diperluas. Sebab kalau hanya 266 hektare cuma secuil. Padahal anggota kami sangat banyak dan semuanya berminat. Jangan sampai nanti sesama anggota berantem karena tidak mendapat alokasi.

Kami juga cuma bisa bersabar sekaligus cemas, karena kalau lahan hutan tersebut dibiarkan terbuka bukan tak mungkin diserobot pihak lain untuk ditanami kelapa sawit.

Kami memang sudah semangat untuk menanam. Tapi kami tidak berani karena izin belum ada. Daripada kami dituduh merambah hutan, lebih baik kami menunggu.

Apa yang terjadi di kabupaten sedikit berbeda dimana Bupatinya langsung ngasih ke masyarakatnya. sugiharto