Monday - May 17th, 2010
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Kayu Rakyat Ungguli Produksi Perhutani
Post Info Monday, May 17th, 2010 14:46 by agroindonesia Print Print this page

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membasuh wajahnya dengan handuk basah begitu tiba di kantor industri pengolahan kayu PT Kutai Timber Indonesia (KTI), Rabu (5/5) lalu. Gurat lelah tergambar jelas di wajah setelah seharian itu berkeliling Jawa Timur, tepatnya ke Pasuruan, Probolinggo dan Lamongan.

Apalagi, helikopter yang ditumpangi Menhut bersama Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Indriastuti dan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto, sempat nyasar akibat ketidakjelasan titik koordinat pendaratan.

Namun, keletihan tidak memupuskan semangat untuk terus mempromosikan penanaman dan penggunaan kayu rakyat oleh industri pengolahan kayu. Inilah alasan yang membuat Menhut dan jajarannya aktif bertemu dengan perusahaan-perusahaan dan para petani hutan rakyat.

Menurut Menhut Zulkifli, industri pengolahan kayu semestinya memang punya kesadaran untuk mendorong masyarakat melakukan penanaman dan membangun hutan rakyat. Pasalnya, kayu dari hutan rakyat terbukti bisa menyokong pasokan bahan baku. “Saat pasokan bahan baku kayu dari hutan alam menurun, terbukti kayu dari hutan rakyat bisa diandalkan,” kata dia.

Fakta menunjukan, pasokan kayu dari hutan rakyat di Jawa memang sudah jauh lebih besar dari hutan negara. Mengutip Laporan Hutan Rakyat di Jawa yang dirilis Balai Pemantauan Kawasan Hutan XI Yogyakarta dan lembaga donor Multistakeholder Forestry Programe, produksi kayu rakyat tahun 2007 di Jawa Barat mencapai 1,1 juta m3 dan di Jawa Tengah mencapai 704.650 m3. Untuk Jawa Timur, laporan tersebut memang tak mendapat data. Namun, sebagai gambaran, Kabupaten Lumajang pada tahun 2008 memproduksi kayu bulat dari hutan rakyat sebesar 640.000 m3 yang sebagian besar adalah kayu sengon. Bandingkan dengan produksi kayu dari areal hutan negara di Jawa yang dikelola Perum Perhutani, yang rata-rata hanya 900.000 m3 setiap tahunnya.

Tak salah juga jika Menhut dan jajarannya menyambangi KTI. Pasalnya, industri primer kayu itu memang termasuk salah satu pelopor penggunaan kayu rakyat sebagai bahan baku industrinya.

Menurut Direktur Muda KTI, Capt. M. Sain Latief, sekitar 50% bahan baku industrinya kini menggunakan kayu yang berasal dari hutan rakyat. “Ke depan kami menargetkan 100% bahan baku adalah kayu rakyat,” kata dia.

KTI yang sebagian besar sahamnya dimiliki kelompok usaha asal Jepang, Sumitomo memproduksi 148.000 m3 kayu lapis setiap tahun. Selain itu, dalam setahun, KTI juga memproduksi sekitar 38.000 m3 kayu pertukangan dan 120.000 m3 papan partikel.

Menurut Latief, secara kualitas, kayu rakyat tak kalah dengan kayu dari hutan alam. Terbukti, produk KTI yang diproduksi dengan bahan baku kayu rakyat bisa menembus pasar ekspor, termasuk Jepang, yang dikenal rewel akan kualitas. “Pasar ekspor bisa menerima produk yang berbahan baku kayu rakyat. Mereka tidak mempermasalahkan bahan baku yang digunakan sepanjang produk yang dibeli memenuhi standar,” kata Latief.

Hampir seluruh hasil produksi KTI ditujukan untuk pasar ekspor. Sebanyak 13% ditujukan untuk pasar Jepang, 8% untuk pasar Amerika Utara, 18% untuk pasar Uni Eropa dan 61% lainnya adalah negara Asia lainnya.

Sadar peran strategis kayu rakyat, KTI pun ikut melakukan pembinaan terhadap hutan rakyat. Menurut Latief, pihaknya sejak tahun 1997 sudah membagi bibit kepada masyarakat secara gratis. Kayu hasil panen, nantinya akan dibeli oleh KTI sesuai dengan harga pasar. Tahun lalu, tak kurang dari 10 juta bibit mereka sebar secara gratis.

Dia memaparkan, pihaknya tidak sekadar membagi bibit secara gratis, tapi juga membimbing petani dalam proses budidaya. “Jadi, yang kami kejar bukan kuantitas pembagian bibit, tapi kualitas hasil panen. Itu sebabnya, bimbingan teknis kepada petani terus kami lakukan,” katanya.

Lestari

Kayu rakyat juga sudah sejak lama dimanfaatkan oleh industri mebel. Menurut General Manager PT Jawa Furni Lestari Jajak Suryoputro, produk yang dihasilkan dari hutan rakyat mudah untuk menembus pasar ekspor karena legalitasnya tak diraguskan. Apalagi, produk berbasis kayu rakyat bersaing dalam hal mutu dan harga dengan produk yang berbasis kayu alam. “Konsumen menyukai produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kualifikasi ini bisa dicapai dengan mudah oleh kayu rakyat,” kata Jajak.

Saat ini, 100% bahan baku Jawa Furni menggunakan kayu rakyat. Perusahaan mebel itu mampu memproduksi sekitar 20 kontainer produk jadi mebel yang kesemuanya ditujukan untuk pasar ekspor. Dari produk yang diekspor, sekitar 60% ditujukan untuk wilayah Eropa, 20% untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada, 10% pasar Timur Tengah dan 10% sisanya untuk Eropa Timur.

Dia memaparkan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hutan rakyat, pihaknya bersama dengan para pihak terkait mendorong pengelolaan hutan rakyat yang lestari yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Menurut dia, pengelolaan hutan rakyat yang lestari sangat menguntungkan bagi masyarakat karena memastikan keseimbangan alam. “Hutan rakyat yang lestari juga memastikan masyarakat bisa secara berkelanjutan mendapat nilai ekonomi dari hutan rakyat,” kata Jajak. AI

Insentif Bagi Pengguna Kayu Rakyat

Pemerintah ternyata tidak sekadar mendorong dan mengimbau perusahaan dan rakyat mau menanam. Pemerintah juga memberi apresiasi positif dengan memberi insentif terhadap industri pengolahan kayu yang memanfaatkan kayu rakyat dan melakukan pembinaan terhadap hutan rakyat. Janji itu yang dikemukakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, yakni kemudahan memperoleh perizinan.

“Bagi mereka yang mendorong peningkatan pengelolaan hutan rakyat, Kementerian Kehutanan akan memberikan kemudahan dalam proses perizinan,” tegasnya.

Sejumlah kemudahan yang sudah diberikan bagi industri yang membina hutan rakyat di antaranya kebebasan untuk tidak menggunakan faktur cetak untuk angkutan kayu industri. Mereka juga dipermudah untuk perluasan industrinya. Tidak perlu ke Kemenhut lagi, tapi cukup ke Dinas Kehutanan setempat.

Menhut Zulkifli juga menyatakan, mereka yang membina hutan rakyat akan diberi prioritas dalam mendapatkan izin konsesi hutan tanaman industri (HTI). Dia menegaskan, peningkatan kualitas pengelolaan hutan rakyat pada akhirnya akan berdampak positif bagi industri itu sendiri karena bisa mendapat pasokan bahan baku yang terjamin mutu dan legalitasnya sehingga mudah menembus pasar.

Menurut Menhut, dengan mengandalkan hutan rakyat, maka ke depannya setiap daerah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan bahan baku kayu industri kayu dari wilayahnya sendiri. “Dengan kondisi iklim yang mendukung, menanam pohon bisa dipanen dalam waktu enam tahun saja. Kita harus optimalkan potensi itu,” kata dia.

Berdasarkan data Kemenhut, pemanfaatan kayu rakyat oleh industri kehutanan terus meningkat. Tahun 2008, pemanfaatan kayu rakyat oleh industri pengolahan sebesar 2,01 juta m3 atau 6,07% dari total pemanfaatan bahan baku kayu nasional yang mencapai 33,2 juta m3. Jumlah pemanfaatan kayu rakyat naik pada tahun 2009 menjadi 3,2 juta m3 atau 9,25% dari pemanfaatan bahan baku kayu nasional yang 34,6 juta m3. Untuk tahun 2010, berdasarkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), pemanfaatan kayu rakyat direncanakan sebanyak 3,8 juta m3 atau 11,76% dari rencana pemanfaatan bahan baku kayu tahun yang sebanyak 33,06 juta m3.

Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Indriastuti menambahkan, dalam program penanaman satu miliar pohon tahun 2010, industri kehutanan diharapkan bisa berkontribusi untuk membangun hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 hektare (ha). AI