Kalau ada penyedia layanan sertifikasi yang paling andal dan ‘tahan banting’ di sektor kehutanan, PT Mutuagung Lestari (MAL) boleh jadi di urutan teratas. Maklum saja, perusahaan yang dipimpin Direktur Utama Arifin Lambaga ini sejak awal pendiriannya di tahun 1990 memang memfokuskan layanan pada sektor kehutanan.

Entah apa yang ada di benak para petinggi negara kita saat memutuskan memberikan BK (Bea Keluar) 10% bagi biji kakao yang akan diekspor. Yang jelas, mereka tidak belajar dari kasus larangan ekspor rotan.  Padahal, tujuan larangan ekspor rotan sangatlah mulia, yaitu agar industri mebel rotan bisa tumbuh. Namun, nyatanya, hal itu gagal total.

Kebijakan moratorium izin baru pemanfaatan hutan untuk mencapai penurunan emisi karbon boleh saja membuat kebat-kebit Kementerian Pertanian (Kementan). Apalagi setelah beredar rancangan Peraturan Presiden yang terkait dengan kebijakan tersebut. Namun, buat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) — intitusi yang punya tanggung jawab paling besar soal penurunan emisi — kebijakan moratorium izin justru tak perlu dikhawatirkan. Pengembangan pertanian [...]

Pasca penandatangan Letter of Intent (LoI) dengan Pemerintah Norwegia, Pemerintah Indonesia mulai menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Moratorium Lahan Gambut dan Hutan Alam. Kebijakan ini dibuat sebagai persiapan pelaksanaan LoI bernilai 1 miliar dolar AS tersebut, meski tidak eksplisit disebutkan dalam butir amar pertimbangannya. Namun, Perpres yang digarap Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Emil [...]

Upaya pemerintah menarik dana dari Norwegia untuk menerapkan REDD plus senilai 1 miliar dolar AS ternyata tidak mudah, bahkan menuai protes. Kementerian Pertanian “meradang” karena draf Peraturan Presiden (Perpres) yang digarap sebagai tindak lanjut LoI, meski tidak eksplisit disebut dalam amar pertimbangannya, berpotensi besar mengganjal pengembangan pangan dan perkebunan. Apalagi, dalam rapat pembahasan dengan Dewan [...]

Bank Dunia memberikan penilaian positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Lembaga keuangan tersebut menyebutkan Indonesia berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun ini.

Kementerian Pertanian menganggap dana untuk peremajaan kelapa masih minim. Selama ini masih sebatas dari anggaran pembiayaan belanja negara (APBN) yang nilainya tidak lebih dari Rp20-30 miliar/tahun. Padahal banyak perkebunan kelapa milik rakyat yang sudah uzur, sehingga produktivitasnya rendah.

Pemerintah memberikan dua alternatif kepada petani tembakau. Alternatifnya mengembangkan tembakau untuk bahan baku non rokok seperti biofarmaka atau mengubah usaha budidaya ke tanaman lain

Awal reformasi tahun 1998, Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang banyak menderita akibat penjarahan yang terjadi di dalam kawasan hutan konservasi maupun di dalam hutan produksi.

Direktur Keuangan Perum Perhutani, ANS Kosasih menegaskan, langkah Perhutani membenamkan investasi dalam bisnis reksadana penyertaan terbatas (RDPT) murni untuk tujuan penyelamatan dari kerugian selisih kurs. Pasalnya, Perhutani menghadapi potensi kerugian mencapai Rp23,5 miliar. Kosasih menjelaskan, di akhir tahun 2009, Perhutani menghadapi risiko kerugian yang besar akibat selisih kurs dari valuta asing yang ditahan. Valuta asing [...]