Awal reformasi tahun 1998, Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi yang banyak menderita akibat penjarahan yang terjadi di dalam kawasan hutan konservasi maupun di dalam hutan produksi.

Bukan itu saja. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka menyusutnya lahan pertanian dan bertambahnya lahan kritis juga menghantui provinsi terpadat nomor dua di Indonesia ini. Namun, beruntung Jateng masih punya rimbawan potensial yang peduli untuk menghijaukan lahan kritis seperti Dr Ir Sri Puryono.

Pria berusia 50 tahun, kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini ternyata punya kesungguhan dalam menata kembali lahan kritis menjadi hijau. Dalam lima tahun, lahan kritis di luar kawasan hutan di Jateng hampir 90% berhasil dihijaukan kembali. Sisanya akan menjadi sasaran berikutnya, meski diakuinya membutuhkan tantangan tersendiri karena lahan kritis itu sebenarnya menjadi mata pencaharian petani.

Ayah dua putri dan bungsunya calon dokter ini ternyata seorang doktor ‘mangrove’ lulusan Undip, Semarang tahun 2009. Wajar jika dirinya sering diminta menjadi konsultan dalam menghijaukan pantai yang gersang di samping piawai dalam urusan mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan yang lahannya kritis dengan pola tumpangsari.

Sang istri yang dosen Universitas Diponegoro, Semarang ternyata juga mendorong karirnya hingga menjadi orang nomor satu di Dinas Kehutanan Jawa Tengah dalam usia 44 tahun. Jabatan itu dipercayakan sejak tahun 2004 sampai kini.

Mas Pur, demikian tetangga, anak buah dan rekan-rekannya menyapa. Sapaan itu hingga kini masih melekat. Dari kalangan kepala dinas, Puryono yang juga sarjana kehutanan lulusan UGM ini sering menjadi ‘wakil’ apabila ada acara dengan gubernur karena dianggap paling muda ketika itu. Berikut wawancara Agro Indonesia dengan anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani:

Lahan kritis di Jateng sudah bisa dihijaukan seluruhnya?

Belum seluruhnya berhasil dihijaukan. Masih ada lahan kritis di Jawa Tengah yang harus mendapat perhatian khusus. Maklum saja di beberapa wilayah kabupaten/kota masih ada lahan yang memang berat dihijaukan. Lahan kritis tersebut umumnya dikuasai atau dimiliki atau diakui milik masyarakat. Kalau lahan kritis yang dipakai untuk pertanian seperti tanaman sayur-mayur memang harus pelan-pelan dan bisa diyakinkan dulu mengingat lahan tersebut sangat menyangkut hajat hidup masyarakat.

Kabarnya lahan kritis di Jawa Tengah ada satu juta hektare?

Haaaa siapa yang bilang? Memang tahun 2004 menurut catatan lahan kritisnya mencapai 1,1 juta ha. Namun, semenjak tahun 2004, secara terprogram dilakukan terobosan. Targetnya adalah menghijaukan 100.000 ha/tahun. Dan tahun berikutnya bertambah, tahun berikutnya tambah lagi. Kini, tahun 2010, lahan kritisnya tinggal 110.000 ha. Gubernur mencanangkan tiada hari tanpa menanam, dan kami yang melaksanakan. Semangat kami bukan lagi ribuan atau jutaan pohon ditanam, tapi mengajak masyarakat agar selalu menanam selama masih ada air.

Apa konsep Anda mengajak masyarakat menanam, sementara antara populasi penduduk dan ketersediaan lahan pertanian seperti di Jawa Tengah tidak seimbang?

Memang ini tantangan tersendiri menyadarkan masyarakat untuk menanam pohon. Konsep awalnya sih sederhana saja. Kami canangkan pemberian bibit pohon secara gratis. Tahun 2004, kita mulai laksanakan program bibit gratis untuk beberapa wilayah sebagai proyek percobaan sekaligus menjadi percontohan tempat lain. Hasilnya lumayan bagus. Masyarakat saat ini sudah membeli bibit pohon sendiri dan hasilnya juga bisa dilihat dan jika Anda melakakukan perjalanan di sepanjang jalan Solo-Wonogiri dan Solo-Sragen dan Karanganyar kini sudah hijau semuanya.

Dari sisi penghijauan mungkin Anda berhasil, tapi bagaimana dengan ekonomi masyarakat?

Justru dari menanam pohon itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Pasalnya, di samping nanti akan memanen pohon bila sudah besar, sisi lain lahan di bawah tegakan pohon tersebut tetap dimanfaatkan untuk tanaman semusim seperti, jagung, padi gogo, kedelai, kacang-kacangan. Jadi, layaknya tumpangsari yang kita kenal selama ini.

Prinsip yang ingin dikejar dalam kegiatan penghijaukan lahan kritis adalah bukan lingkungan semata, tetapi tetap mengedepanakan swasembada pertanian.

Hasilnya?

Buktinya Jateng tetap mampu swasembada pangan. Untuk beras surplus sampai 3 juta ton setiap tahun. Artinya, meski lahan itu ditanami pohon, tidak mengurangi produksi pangan di Jateng. Sumber mata air yang selama ini kering kerontang di sejumlah daerah, namun dengan gerakan penghijauan, kini airnya mampu mengairi sawah tadah hujan.

Bagaimana dengan produksi kayu bulat hasil program apa sudah panen?

Untuk beberapa jenis pohon memang belum bisa dipanen kecuali sengon. Perlu diketahui, tanaman penghijauan yang dikembangkan masyarakat di sini adalah jati, mahoni, dan pohon asli setempat sehingga usia panen agak lama minimal menunggu 10 tahun. Namun, untuk tanaman rakyat tentunya sangat mendukung dalam memasok kebutuhan pasar dan industri perkayuan di Jawa Tengah.

Berapa pasok kayu dari tanaman rakyat disini?

Lumayan signifikan. Kalau Perhutani setiap tahun jatah tebangannya berkurang, dan hanya 300.000 m3, maka suplai kayu dari tanaman rakyat mencapai 3 juta m3. Untuk memenuhi pasok industri kayu di sini masih kurang dan tetap mendatangkan log dari luar provinsi.

Kabarnya di Jawa Tengah sekarang ini banyak ditemukan pengijon pohon. Anda punya konsep untuk mengatasi persoalan rakyat kecil ini?

Inilah keprihatinan kami selama ini. Kalau soal pasar kayu bulat dengan jumlah industri kayu yang ada, maka itu tidak ada masalah. Pasar log masih bagus sebab pasok dan permintaan masih kurang banyak. Untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, kami pernah mencoba mendekati bank atau lembaga keuangan lain, tetapi belum ada bank yang serius membantu memerangi ‘pengijon’ seperti yang Anda tanyakan.

Undang-Undang No.16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan sudah disahkan tahun 2006. Implementasi di lapangan?

Ooo iya di Jateng sudah dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai perintah UU. Badan itu dibentuk tahun 2008 lalu. Cuma di tingkat kabupaten/kota peran penyuluh kehutanan seringkali kurang dioptimalkan.

Contohnya?

Begini. Ada penyuluh kehutanan yang seharusnya dipekerjakan untuk tugas penyuluhan kehutanan, tetapi mereka malah ditempatkan pada posisi lain yang jauh dan tidak bersentuhan dengan bidangnya. Jadi, pemahaman beberpa kepala daerah masih belum seragam tentang peran dan fungsi penyuluh kehutanan. AI