Kementerian Pertanian menganggap dana untuk peremajaan kelapa masih minim. Selama ini masih sebatas dari anggaran pembiayaan belanja negara (APBN) yang nilainya tidak lebih dari Rp20-30 miliar/tahun. Padahal banyak perkebunan kelapa milik rakyat yang sudah uzur, sehingga produktivitasnya rendah.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Achmad Mangga Barani mengakui, tiap tahun pemerintah telah memprogramkan peremajaan tanaman kelapa milik rakyat. Namun skalanya terbilang masih minim hanya sekitar 18 ribu hektar (ha). Padahal luas perkebunan kelapa di Indonesia mencapai 4 juta ha.

Dari luas perkebunan kelapa tersebut diperkirakan hampir 50% atau 2 juta ha sudah harus diremajakan. Karena umurnya sudah tua, produktivitasnya sangat rendah hanya 500 kg/ha, padahal potensinya bisa mencapai 1,5-2 ton/ha.

Sayangnya dana untuk peremajaan tanaman kelapa yang sebagian milik rakyat sangat minim. Dari Rp1,4 triliun anggaran untuk Ditjen Perkebunan, Rp1 triliun untuk program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao, sisanya Rp 400 miliar dibagi-bagi untuk seluruh komoditi yang ditangani Ditjen Perkebunan sebanyak 127 komoditi. Untuk peremajaan kelapa, Kementerian Pertanian menyediakan anggaran dari APBN sekitar Rp20-30 miliar.

”Peremajaan kelapa akan punya arti kalau ada gerakan khusus dari pemerintah,” ujar Mangga di sela-sela Pertemuan Kelembagaan Kelapa di Jakarta, Senin. Dulu lanjut dia, Dewan Penasehat Presiden sudah merumuskan program peremajaan kelapa bersamaan dengan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu (Gernas) kakao. Namun pemerintah hanya menyetujui Gernas Kakao.

Dalam program Gernas Kakao yang berjalan sejak 2009, pemerintah menargetkan peremajaan tanaman kakao rakyat seluas 15 ribu ha/tahun dari total luas perkebunan kakao 400 ribu ha. Pemerintah menyiapkan anggaran pada tahun lalu sebanyak Rp1 triliun dan tahun ini sekitar Rp500 miliar.

”Karena itu jika ada pendanaan khusus dari pemerintah untuk peremajaan, maka hasilnya bisa terlihat, seperti yang terjadi pada perkebunan kakao rakyat,” kata Mangga.

Dengan minimnya anggaran untuk peremajaan kelapa, pemerintah berharap petani melalui kelembagaan petani bisa melakukan sendiri. Namun demikian syaratnya petani mendapatkan harga cukup baik minimal Rp1.000-2.000/buah. Sekarang ini yang terjadi harga kelapa hanya Rp300/buah, sehingga pendapatan petani menjadi rendah.

Ini karena posisi tawar petani rendah. Untuk itu pemerintah mendorong penguatan kelembagaan petani, sehingga posisi tawar terhadap pedagang menjadi tinggi dan harga kelapa juga lebih baik. ”Kalau harga bagus, petani pun bisa meremajakan sendiri. Jadi kata kuncinya harga menjadi sangat penting,” katanya. Julian