Pemerintah kembali merevisi target swasembada daging. Setelah gagal pada 2005 dan 2010, swasembada kembali dicanangkan pada 2014. Sama seperti dua target pencanangan sebelumnya, mampukah Indonesia menggapai swasembada daging yang tidak mudah tersebut?

Salah satu kebijakan pemerintah adalah mencegah pemotongan sapi betina produktif. Kebijakan ini membuat pasokan daging dari dalam negeri berkurang. Sebagai konsekuensinya, pemerintah membuka peluang lebih besar impor sapi bakalan. Ini dilakukan untuk menutupi defisit daging.

Terlihat bagaimana pada 2009 pemerintah mengeluarkan SPP (Surat Permohonan Pemasukan) sapi bakalan impor hingga 1 juta ekor. Meski kemudian hanya terealisasi sekitar 700.000 ekor. Padahal, tahun-tahun sebelumnya impor sapi bakalan hanya sebesar 600-an ribu ton.

Pemerintah juga berharap akan ada tambahan populasi sapi 200.000 ekor/tahun. Jumlah itu terdiri dari 60% bibit sapi potong dan 40% sapi perah. Dengan bertambahnya populasi sapi dalam negeri, pemerintah impor daging dan jeroan secara bertahap bisa ditekan. Hingga 2014, komponen impor daging ditargetkan tinggal 10% dari total kebutuhan sebesar 467.050 ton. Komponen impor 10% tersebut terdiri dari 5% daging dan jeroan, serta 5% sapi potong.

Dengan penambahan sapi bakalan, pemerintah berharap kekurangan sapi potong dan daging di dalam negeri bisa tertutupi. Pada akhirnya, jumlah impor daging akan menurun, sehingga pada 2014 Indonesia mencapai swasembada daging.

Harga anjlok

Keputusan pemerintah memperbanyak populasi sapi bakalan dengan jalan impor justru berimbas pada harga sapi per ekor hidup di dalam negeri. Harga sapi yang sebelumnya mencapai Rp25.000/ekor berat hidup, anjlok menjadi Rp21.000/ekor berat hidup. Kondisi tersebut membuat kalangan peternak resah.

“Penyebab turunnya harga sapi karena banyaknya sapi impor. Ini terlihat dari arus perdagangan sapi yang biasanya dari Jawa ke Jakarta, sekarang justru berbalik dari Jakarta ke Jawa,” kata Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (BPO HKTI), Siswono Yudho Husodo.

Karena itu, Siswono – yang kini menjadi anggota Komisi IV DPR – meminta pemerintah untuk lebih memperkuat populasi sapi dari sumberdaya lokal. Sebab, potensi sapi lokal cukup besar. “Untuk mencapai swasembada daging tidak ada cara lain kecuali meningkatkan populasi sapi lokal,” tegas Siswono.

Apalagi, menurut Siswono, tren populasi sapi potong lokal sejak 2006 terus meningkat. Misalnya pada 2005, populasi masih sebesar 10,6 juta ekor. Kemudian pada 2006 naik menjadi 10,9 juta ekor, terus meningkat pada 2007 menjadi 11,5 juta ekor. Pada 2008 naik lagi menjadi 12,3 juta ekor dan 2009 lalu mencapai 12,6 juta ekor.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan, anjloknya harga sapi lokal akibat kelebihan pasok impor sapi. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak memperhitungkan dengan baik rencana impor.

“Masuknya sapi dalam jumlah besar tersebut sangat distortif terhadap sapi lokal. Pemerintah harus mengecek pasok dan permintaan daging. Pemerintah yang mengeluarkan izin harusnya sudah memperhitungkan berapa kebutuhan. Ini membuktikan pemerintah tidak cermat,” paparnya.

Teguh menganggap, berlimpahnya pasokan telah memukul peternak rakyat karena anjloknya harga sapi. Hal itu dialami peternak sapi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah lain.

Karut marut

Anjloknya harga sapi potong ternyata bukan sekadar berlebihnya pasokan sapi impor bakalan. Teguh menduga, maraknya daging beku juga berdampak terhadap penurunan harga daging dalam negeri.

Jika melihat data pemasukan impor daging, maka apa yang disinyalir Teguh ada benarnya. Data Pemberitahuan Impor Barang (PIB), impor daging mencapai 110.000 ton. Angka ini jauh lebih besar ketimbang data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan impor daging dan jeroan hanya 75.171 ton.

Dengan kondisi karut marutnya data mengenai peternakan, pelaku usaha peternakan justru meragukan swasembada daging bisa tercapai pada 2014. Beberapa hal yang bisa mengganjal target swasembada, yakni data populasi ternak sapi masih dipertanyakan.

Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian mencatat populasi sapi sejak 2005 hingga 2008 meningkat. Dari 10,5 juta ekor pada 2005 meningkat menjadi 10,9 juta ekor pada 2006. Pada 2007 naik lagi menjadi 11,5 juta ekor dan mencapai 11,9 juta ekor pada 2008.

Tapi kata Teguh, dari hasil studi Fakultas Peternakan UGM dengan mengambil sampel di kantong populasi sapi di Jawa tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat diperoleh fakta data populasi umumnya di mark-up 30% dari realita.

Tantangan swasembada daging 2014 juga jauh lebih berat ketimbang program swasembada daging 2010 atau 2005. Kalkulasinya, jika pada awal pencanangan PSDS 2010, yakni tahun 2006 kekurangan kebutuhan daging sapi hanya 40.000 ton daging dan 325.000 ekor sapi bakalan, maka pada PSDS 2014 kondisinya lebih berat. Pada 2009 saja, untuk memenuhi kebutuhan daging, Indonesia harus mengimpor sebanyak 85.000 ton daging dan sekitar 700.000 ekor sapi bakalan.

“Melihat kondisi impor tahun 2009 yang masih cukup banyak, asumsi dalam blue print PSDS 2014 menjadi tanda tanya. Bahkan tingkat kesulitan PSDS 2014 dua kali lipat pada PSDS 2010,” ujar Teguh, yang juga Direktur Eksekutif Dewan Persusuan Nasional (DSN).

Jika melihat alokasi anggaran pemerintah, maka untuk mencapai swasembada daging dengan skenario pesmistik harus tersedia sebesar Rp2 triliun. Padahal, dalam APBN Perubahan 2010, dukungan dana hanya sebesar Rp1 triliun. “Jadi pertanyaannya, apakah dengan dukungan anggaran yang hanya separuh bisa menjamin tercapainya swasembada daging. Padahal, tahun ini menjadi awal untuk pertumbuhan populasi ternak,” paparnya.

Banyak Faktor Turunnya Harga Sapi

Anjloknya harga sapi beberapa waktu bukan semata kebijakan pemerintah yang mengeluarkan izin sapi bakalan yang berlebihan. Menurut Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Turni Rusli Syamsuddin, banyak faktor yang membuat harga sapi di tingkat peternak turun hingga 25% atau sekitar Rp2.000-4.000/kg berat hidup.

“Dibanding sebelumnya, penurunan selama satu bulan terakhir terbilang cukup drastis,” katanya.

Penyebab turunnya harga sapi adalah karena harga daging di pasar global memang sedang turun. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menghentikan izin impor sapi bakalan membuat pasokan di Negeri Kanguru berlebih, sehingga berdampak terhadap penurunan harga. “Jadi, bukan karena impor sapi bakalan yang berlebih,” ujarnya.

Selama ini, hampir 50% ekspor sapi bakalan Australia ditujukan ke Indonesia, sehingga penghentian impor sapi bakalan berdampak signifikan terhadap pasar ternak di negara tetangga itu. Penurunan harga sapi di Australia menyebabkan harga daging di pasar global juga turun. Kondisi ini kemudian berimbas ke dalam negeri. “Apalagi, Amerika Serikat yang selama ini mengimpor daging dari Australia juga mengurangi impor,” katanya.

Turni mengungkapkan, penurunan harga juga dipicu musim pemotongan sapi betina produktif afkir (cow kill) di Selandia Baru selama tiga bulan terakhir. Jumlahnya sekitar 10% dari total populasi sapi. Hal itu menyebabkan harga daging di negara itu juga tertekan.

Di lain pihak, kondisi daya beli masyarakat di dalam negeri saat ini menurun karena berbarengan dengan tahun ajaran baru. Selain itu banyak peternak yang membutuhkan uang untuk menyekolahkan anaknya juga menjual ternak sapi mereka. Akibatnya, suplai ternak di pasar menjadi berlebih.

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan populasi adalah mengoptimalkan potensi ternak di dalam negeri yakni meningkatkan angka kelahiran (calving rate). Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berupaya meningkatkan angka kelahiran sapi betina produktif menjadi 80%.

Saat ini calving rate sapi betina baru 21% dari total populasi sapi di Indonesia yang mencapai 10 juta ekor, sehingga tingkat kelahiran sapi baru 2,1 juta ekor/tahun. Jika calving rate mencapai 80%, maka tingkat kelahiran sapi bisa mencapai 3,5 juta ekor/tahun. Julian