Monday - November 29th, 2010
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Menaikkan Margin bagi Rakyat
Post Info Monday, November 29th, 2010 21:34 by agroindonesia Print Print this page

Meski memberi manfaat yang besar, namun margin keuntungan yang dinikmati petani hutan rakyat dalam rantai tata niaga kayu ternyata hanya 10%. Empuknya bisnis kayu terbesar justru dinikmati oleh para pengepul dan pedagang kayu. Kementerian Kehutanan pun menjalankan strategi untuk memperbaiki situasi itu.

Masyarakat pengelola hutan rakyat benar-benar mereguk nikmatnya buah pengembangan industri berbasis kayu rakyat. Dengan harga kayu rakyat bervariasi antara Rp500.000-Rp900.000/m3, impian masyarakat untuk bisa hidup sejahtera kini benar-benar bisa diwujudkan.

Alhamdulillah, kini kami bisa menikmati jerih payah selama ini. Tanaman sengon kami yang dibeli oleh industri kayu bisa memberi kami penghidupan layak yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya,” kata Ketua Koperasi Murakapi, H. Surat.

Koperasi yang berbasis di Magetan, Jawa Tengah itu beranggotakan 64 petani dan mengelola sekitar 100 hektare (ha) hutan rakyat yang ditanami kayu Sengon.

Dia mengungkapkan, di setiap hektare lahan, petani bisa menanam Sengon hingga 1.700 batang. ”Saat ini satu pohon kayu sengon berumur delapan tahun setinggi 12 meter laku dijual Rp3 juta,” kata Surat yang mengaku bisa naik haji berkat tanaman Sengon.

Dia menuturkan, tanaman Sengon butuh waktu sedikitnya lima tahun untuk bisa dipanen. Meski demikian, hal itu tak menghentikan masyarakat untuk tetap bisa memperoleh pendapatan. Dengan pola pengelolaan wanatani, masyarakat bisa memanfaatkan lahan di bawah pohon untuk pertanian palawija dan penggemukan hewan ternak. “Kami bisa mendapat penghasilan dari nilam dan madu lebah yang dibudidayakan di areal yang sama dengan yang ditanami Sengon,” ujar Surat.

Nikmatnya pengembangan industri berbasis kayu rakyat juga dirasakan oleh Ebi Suhaebi dan rekan-rekannya di Kelompok Tani Margabakti, Lebak, Banten. “Setiap panen kami bisa memperoleh pendapatan sedikitnya Rp40 juta setiap hektare, jika dijual dengan sistem borongan,” kata dia.

Kelompok Tani Margabakti mengelola sekitar 300 ha hutan rakyat sejak tahun 2003. Untuk tahun depan, mereka berencana untuk memperluas areal pengelolaan menjadi 500 ha.

Ebi sendiri mengelola sekitar 22 ha lahan di mana 15 ha di antaranya dia menyewanya dari pihak lain, khusus untuk menanam sengon. Tiap tahun, dengan pengaturan daur tanam, dia bisa panen sekitar 2 ha.

Ebi menuturkan, pihaknya benar-benar terbantu dengan adanya kemitraan dengan industri pengolahan kayu. Sebab, selain mendapat pembinaan, industri juga tak ragu mengucurkan bantuan pembiayaan. “Pembiayaan sepenuhnya dari industri kayu. Kami pernah mengajukan pinjaman ke bank hingga 3 kali, tapi selalu ditolak,” katanya.

Hanya 10%

Meski demikian, masyarakat sejatinya bisa memperoleh manfaat lebih besar. Sebab ternyata ada ketidakadilan dalam rantai tata niaga kayu rakyat. Hasil kajian konsultan independen, PT Graha Inforesindo yang diungkap dalam workshop industri kehutanan berbasis hutan rakyat, Senin (15/11) menyatakan, petani hanya menikmati margin keuntungan sebesar 10% saja dalam rantai tata niaga kayu rakyat.

Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan data faktual yang dikumpulkan di enam kabupaten sampel di Jawa, yaitu Lumajang, Temanggung, Cilacap, Sukabumi, Ciamis dan Pacitan.  Proporsi keuntungan petani dihitung berdasarkan estimasi total biaya pengelolaan hutan rakyat, yang memakan 90% dari total pendapan.

Kajian tersebut mengungkapkan, proporsi keuntungan terbesar justru direguk oleh pedagang perantara (pengepul) dengan rata-rata margin keuntungan sebesar 37,5% (dengan kisaran dari 18,8%-57,9%). Sementara margin keuntungan industri pengelola kayu rakyat rata-rata sebesar 17,96% (dengan kisaran 5,8%-54,6%).

Menurut kajian tersebut, untuk membentuk proporsi margin yang lebih layak dan adil, maka perlu dibentuk melalui mekanisme pasar yang transparan dengan pembentukan forum komunikasi antarpihak. Selain itu juga didukung dengan pembentukan kelompok tani hutan dalam bentuk forest manajemen unit. Kajian juga mengungkapkan penyampaian informasi harga dari industri melalui media cetak, selebaran dan siaran radio bisa menopang pembentukan proporsi margin yang adil.

Menurut kajian tersebut, margin yang adil bagi petani hutan rakyat minimal 15%. Dasar pertimbangannya adalah tingkat suku bunga perbankan untuk pinjaman yang sebesar 12%. “Untuk petani keuntungan lebih besar atau minimal 15% agar usaha hutan rakyat menjadi menarik dan komersial serta dapat diperbandingkan dengan usaha lahan kering lainnya,” tulis kajian tersebut. AI

Memperpendek Rantai Tata Niaga

Kementerian Kehutanan siap memperpendek rantai tata niaga kayu rakyat agar tercipta pasar yang lebih adil bagi masyarakat pengelola hutan rakyat.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, Iman Santoso menuturkan, berkuasanya pedagang pengepul merupakan situasi yang terjadi di hampir seluruh perdagangan komoditas, termasuk kayu rakyat.

Iman menyatakan, saat ini petani rakyat cukup happy meski proporsi margin kecil. Namun, pihaknya tetap akan tetap mendorong terciptanya pasar yang lebih adil. Menurut dia, pihaknya akan mendorong agar petani bisa langsung menjalin hubungan bisnis langsung dengan industri.

“Intinya, bagimana mendekatkan antara petani sebagai penghasil kayu dengan industri sebagai pengguna,” ujar dia. Langkah yang dilakukan termasuk memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola hutan rakyat.

Iman menyatakan, upaya untuk menciptakan margin yang adil tetap akan berpijak pada penciptaan mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, langkah-langkah untuk membuat ruang usaha industri perkayuan yang efisien, kompetitif, dan sinergis antara usaha skala besar, menangah, dan kecil perlu terus dilakukan dengan menghilangkan berbagai hambatan.

Menurut dia, hambatan kelembagaan untuk ekspor produk, impor bahan baku, pungutan liar, hambatan tarif dan nontarif masih dirasakan oleh banyak industri di sektor perkayuan. Di sisi lain, dunia usaha juga memerlukan kebijakan berupa peningkatan kucuran dana dari lembaga keuangan perbankan dan nonbank untuk mendukung investasi.

Langkah memoles industri pengolahan kayu juga dilakukan dengan peningkatan kepercayaan terhadap produk kayu nasional. Salah satunya dengan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai sistem jaminan legalitas kayu. “Dengan penerapan SVLK diharapkan kepercayaan pasar semakin tinggi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri di tanah air,” katanya. AI