Monday - December 27th, 2010
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Konsumen Terus Dirugikan
Post Info Monday, December 27th, 2010 14:08 by agroindonesia Print Print this page

Hari-hari belakangan ini kalangan petani tebu yang dimotori Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Timur gencar melakukan aksi protes menolak rencana pemerintah merevisi tataniaga gula — yang selama ini mengacu pada SK Menteri Perindustrian dan Perdangan (Permendag) No. 527/2004.

Aksi protes kalangan petani tebu itu muncul setelah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menilai kebijakan tataniaga gula yang ada saat ini sudah tidak cocok lagi dengan kondisi pergulaan yang terjadi di dalam negeri, di mana hingga kini stok gula di dalam negeri belum juga aman.

Karenanya, tahun depan Kementerian Perdagangan akan merevisi kebijakan tataniaga gula. Salah satu target dari revisi tataniaga gula itu adalah soal aturan peredaran gula di dalam negeri. Dalam SK menperindag 527/2004, tercantum kategorisasi gula yang beredar di dalam negeri: gula kristal putih (GKP) dan gula kristal rafinasi (GKR).

GKP adalah gula yang diproduksi industri yang mengolah tebu rakyat seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sedang gula rafinasi diproduksi industri rafinasi yang gula mentahnya (raw sugar) dari gula mentah impor.

Dalam SK 527/2004 itu, pemerintah membatasi peredaran gula rafinasi hanya untuk industri makanan dan minuman saja. Sedang gula kristal putih boleh langsung beredar ke pasar. Nah, mulai 2011, Kementerian Perdagangan akan menghapus kategorisasi dua gula itu.

Menurut Menperdag Mari Pangestu, pembedaan kategori GKP dan GKR inilah yang menjadi penyebab pasokan dan permintaan gula nasional terganggu. Sehingga stok gula di dalam negeri kerap tidak aman. Mari  mengisyaratkan dengan adanya revisi SK Menperindag 527 itu, perbedaan gula nantinya hanya mengacu pada tingkat kualitas dan ICUMSA alias tingkat kejernihan gula saja.

Dengan membedakan ICUMSA, GKP maupun GKR nantinya bisa saling mengisi pasar masing-masing. Dengan kata lain, gula rafinasi yang selama ini khusus untuk industri makanan dan minuman, nantinya juga boleh mengisi pasar yang tidak bisa dipenuhi oleh gula Kristal putih.

Neraca gula

Jika melihat kondisi yang terjadi di dalam negeri, revisi tataniaga gula memang perlu dipikirkan agar kebutuhan gula nasional bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Berdasarkan hasil evaluasi akhir giling musim tanam 2009/2010 dan penyusunan neraca gula nasional yang ditetapkan di Solo, 8 Desember 2010 lalu, terlihat adanya kekurangan pasokan gula di dalam negeri untuk gula kristal putih.

Perkiraan produksi gula eks tebu sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar 2,203 juta ton atau hanya 73,7% dari target road map sebesar 2,99 juta ton.

Turunnya produksi atau tidak tercapainya sasaran produksi tahun 2010 dipicu oleh anomali iklim. Dengan begitu, produksi gula 2010 jauh di bawah kebutuhan gula konsumsi nasional yang mencapai angka sekitar 2,74 juta ton.

Memang, untuk tahun ini, kekurangan pasokan gula putih di dalam negeri dapat dipenuhi oleh sisa stok gula tahun sebelumnya.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan tahun depan, pemerintah telah memutuskan mengimpor gula putih sebanyak 450.000 ton. Izin impor itu telah dikeluarkan Menteri Perdagangan sejak September 2010. Namun, sampai sekarang, belum ada importir terdaftar (yang seluruhnya BUMN) yang mampu merealisasikan izin impor gula yang didapatnya.

Mengingat sulitnya impor gula saat ini, pemerintah pun melontarkan opsi untuk merevisi tataniaga gula dengan merombak isi Permendag Nomor 527 tahun 2004.

Salah persepsi

Opsi inilah yang kemudian memicu aksi protes dari kalangan petani. Pemberitaan media massa yang berasumsi opsi itu akan membiarkan peredaran gula kristal rafinasi di pasar yang selama ini dikuasai gula kristal putih, makin memicu aksi penolakan petani tebu.

Terkait dengan aksi protes kalangan petani, Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Deddy Saleh menjelaskan, adanya kesalahan persepsi dari media dalam menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan terkait dengan opsi revisi tataniaga gula. “Apa yang terjadi tidak seperti yang diberitakan media massa,” kata Deddy.

Menurutnya, yang akan dilakukan pemerintah adalah bagaimana mendorong efektivitas aturan yang ada agar peraturan itu bisa efektif dalam penerapannya. “Karena itu, muncul beberapa opsi soal pengamanan pasokan dan distribusi gula di dalam negeri. Apakah perlu adanya kuota atau threshold,” papar Deddy.

Hal senada juga dilontarkan Direktur Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian, Faiz Achmad. Wacana revisi SK 527/2004, ungkapnya, kini masih sebatas pada pembahasan di internal Kementerian Perdagangan dan segera dibahas bersama instansi terkait lainnya, termasuk dengan Kementerian Perindustrian.

Menurutnya, banyak opsi yang muncul dalam pembahasan revisi tersebut. Salah satu opsi yang diinginkan Kementerian Perindustrian adalah gula rafinasi dapat dijual di pasar umum apabila gula kristal putih tidak bisa memasoknya. “Gula rafinasi bisa beredar di pasar umum dengan harga tertentu, volume tertentu dan daerah tertentu,” ujarnya.

Dengan begitu, sebenarnya petani tebu tidak perlu khawatir dengan wacana yang muncul. Toh selama ini produk gula putih mereka tidak terganggu oleh ancaman gula rafinasi, karena pemerintah tetap mengutamakan peredaran gula putih di pasar umum.

Rafinasi terbatas

Sementara itu menanggapi kemungkinan diikutsertakannya gula rafinasi dalam memenuhi kebutuhan gula konsumsi, Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), H.M Yamin Rahman mengatakan, kalangan produsen gula rafinasi tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan gula rafinasi untuk kalangan industri terlebih dulu.

Yamin menegaskan, AGRI tetap mengedepankan kepentingan petani tebu serta produk nasional dalam hal pemenuhan kebutuhan gula di dalam negeri. “Kami baru mau masuk jika pasar memang kekurangan pasokan dan petani tidak mampu memenuhi spesifikasi tertentu pada komoditas gula yang dibutuhkan pasar,” ujarnya.

Yamin juga mengisyaratkan kalau kemampuan industri gula rafinasi di dalam negeri, jika memang diminta bantuannya untuk memasok ke pasar konsumsi, sangat terbatas.

Berdasarkan hitungannya, AGRI hanya bisa membantu pasokan ke pasar konsumsi atau umum maksimal sebanyak 200.000 ton/tahun. Itupun hanya bisa dilakukan dengan mendorong pemanfaatan idle capacity di sejumlah pabrik.

Pasokan juga harus dilakukan secara bertahap karena tidak mudah untuk mengimpor raw sugar (bahan baku gula rafinasi) dalam jumlah besar saat ini secara mendadak.

Tahun 2010 ini, produksi gula rafinasi di dalam negeri diperkirakan mencapai 2.100.000 ton. Sementara kebutuhan gula rafinasi oleh industri makanan dan minuman di dalam negeri berdasarkan survey PT Surveyor mencapai sekitar 2.167,5 juga ton. B Wibowo

Industri Gula Swasta Untung Besar

Kegiatan investasi di sektor pergulaan di Indonesia sangat menjanjikan keuntungan besar. Tak heran banyak investor yang menyatakan minatnya untuk terjun di bisnis tersebut.

Menurut H.M Yamin Rahman, mantan Direktur Makanan dan Minuman Kementerian Perindustrian, jika dilakukan secara efisien, industri gula di dalam negeri dipastikan akan meraup untung besar.

Kebijakan pemerintah yang menetapka harga pokok pembelian (HPP) gula yang didasarkan pada kodisi pabrik gula milik BUMN serta petani tebu, semakin menambah besar potensi keuntngan yang akan diraih industri gula yang efisien.

Sumber Agro Indonesia di lingkungan Kementerian Perindustrian menyebutkan, sebenarnya biaya produksi gula bagi industri gula yang efisien jauh di bawah HPP gula yang ditetapkan pemerintah saat ini, yakni sebesar Rp 6.350/kg.

“Banyak industri gula swasta, seperti yang ada di Lampung yang mampu memproduksi gula dengan biaya sekitar Rp3.500 atau maksimal Rp4.000/kg,” ujar sumber Agro Indonesia.

Hal ini juga dibenarkan oleh Yamin. Menurutnya, jika industri gula tersebut efisien dan memiliki kebun tebu sendiri, maka biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi gula putih bisa mencapai sekitar Rp3.500/kg.

Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya industri gula yang efisien mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ketidakefisienan industri gula milik pemerintah serta petani di dalam negeri.

Apalagi, saat ini harga gula di pasar dalam negeri mencapai di atas Rp10.000/kg, maka makin besar lagi keuntungan yang diraih oleh industri yang efisien.

Ketidakefisienan industri gula milik pemerintah itu, ungkap sumber Agro Indonesia, tentu saja merugikan masyarakat konsumen. Pasalnya, mereka harus membayar mahal untuk mendpatkan gula karena pemerintah setiap tahunnya menaikan HPP gula.

Melihat besarnya potensi keuntungan yang diraih, saat ini banyak investor yang menyatakan minatnya untuk terjun ke industri gula nasional. Sayangnya, mereka masih terbentur oleh keberadaan lahan tebu serta aturan birokrasi dari pemerintah.

Berdasakan road map industri gula nasional, pada tahun 2014 nanti Indonesia diperkirakan akan mampu memproduksi gula putih sebanyak 5,7 juta ton. Namun, melihat kondisi sekarang ini, di mana kemampuan produksi gula putih nasional baru mencapai angka sekitar 2,5 juta ton, diperlukan kerja keras untuk mencapai target yang ditentukan itu.

Untuk bisa menggenjot produksi hingga 5 juta ton, ungkap Yamin, setidaknya dibutuhkan minimal 20 industri gula dengan kemampuan produksi sebesar 10 TCD dalam tempo empat tahun. B Wibowo