Monday - April 18th, 2011
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
APHI Siap Gugat Menteri Kehutanan
Post Info Monday, April 18th, 2011 14:41 by agroindonesia Print Print this page

Menteri Kehutanan tapi pro pertambangan. Itulah kritik keras yang disampaikan pelaku bisnis pengusahaan hutan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Kebijakan terbaru Zulkifli terkait izin pertambangan di kawasan hutan menjadi pangkalnya.

Menyandang jabatan sebagai menteri kehutanan, maka selayaknya kebijakan yang diambil lebih mendahulukan berbagai kepentingan pengelolaan hutan. Namun, kondisi itu berbeda dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Menteri yang berangkat dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini dituding justru lebih mengedepankan kepentingan pengusaha pertambangan.

Kritik itu yang disampaikan pelaku bisnis pengusahaan hutan. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Salahudin Sampetoding menilai kebijakan menhut sangatlah tidak fair. “Menteri (Zulkifli Hasan) ini menteri kehutanan atau menteri pertambangan? Bagaimana mungkin menteri kehutanan justru malah lebih mengedepankan pertambangan?” sergah Sampetoding.

Kritik keras dan tajam tersebut bukan datang ujug-ujug. Penyebabnya sangat jelas dan mengenaskan, yakni dilansirnya dua Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) terbaru terkait pertambangan di kawasan hutan. Yang pertama adalah Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang terbit pada 10 Maret 2011. Yang kedua, Permenhut No.P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dirilis 30 Maret 2011.

Inilah dua kebijakan yang dinilai sebagai kebijakan untuk melempangkan kegiatan pertambangan di kawasan hutan dan pada saat bersamaan melemahkan kegiatan pengusahaan hutan.

Tuduhan serius, memang. Harap maklum, siapa yang tidak sakit hati ketika beberapa poin dari kebijakan tersebut melukai pengusahaan hutan lestari. Misalnya, dihilangkannya kewajiban untuk berkoordinasi antara perusahaan peminjam pakai dengan pemegang izin pemanfaatan hutan. Situasi tersebut dinilai akan mengganggu perencanaan dan pengelolaan konsesi hutan secara keseluruhan. “Ini sama saja dengan ‘pemerkosaan’ yang dilegalkan terhadap izin pemanfaatan hutan oleh perusahaan tambang,” cetus Sampetoding.

Yang juga dinilai tak kalah nyeleneh adalah keistimewaan terhadap perusahaan tambang yang mendapat izin pinjam pakai kawasan. Hak terhadap kayu hasil tebangan (izin pemanfaatan kayu/IPK) dijadikan milik mereka. Dengan keistimewaan tersebut, meski tak punya latar belakang kehutanan, perusahaan tambang itu bahkan boleh berlagak seperti perusahaan kehutanan yang melakukan penebangan, pembagian batang, pengukuran tebangan hingga pelaporan hasil tebangan.

Tak heran, Sampetoding pun sampai melakukan sintesis “panas” yang bukan mustahil ada benang merahnya. Dia menilai, kebijakan yang diambil Menhut merupakan bagian dari upayanya menjaga citra politik. Meski mengaku tak bisa menyimpulkan bahwa Menhut Zulkifli ditekan dalam pengambilan kebijakan tersebut, namun, katanya, sulit menghindari kenyataan bahwa ada kepentingan bisnis pertambangan di sekitar Menhut.

Sudah jadi rahasia umum, katanya, bahwa keluarga Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) punya bisnis pertambangan. “Anak Hatta Rajasa (Ketua umum PAN), Reza Ichsan Rajasa, kini bahkan duduk sebagai Ketua Komite Tetap Pertambangan Batubara KADIN,” papar Sampetoding.

Itu sebabnya, tegas Sampetoding, APHI tidak akan tinggal diam dengan kebijakan Menhut tersebut. Pihaknya akan berupaya agar kebijakan tersebut dibatalkan. “Kami akan melakukan langkah hukum. Kami akan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) agar kebijakan tersebut dibatalkan. Bila perlu kami juga akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” tegas dia.

UU Minerba justru menghormati

Kritik tajam juga dikemukakan Direktur Eksekutif APHI Nanang Roffandi Ahmad. Menurut Nanang, kebijakan baru Kemenhut tersebut menghilangkan kepastian lahan pengusahaan hutan sekaligus menghilangkan kepastian hukum bisnis pengusahaan hutan. “Padahal, pengusahaan hutan adalah bisnis berkelanjutan, di mana kepastian lahan dan kepastian hukum harus ada,” kata dia.

Nanang menyatakan, sebelum jalur hukum diambil, pihaknya akan menyampaikan surat keberatan resmi kepada Kemenhut terkait kebijakan tersebut.

Menurut Nanang, keberatan pelaku bisnis pengusahaan hutan terhadap proses pinjam pakai kawasan sejatinya sudah dilontarkan sejak ketentuan pinjam pakai masih diatur dalam permenhut No.P.43/2008. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan tambang yang ingin mengajukan proses pinjam pakai tidak diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan.

Ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, hilangnya kewajiban koordinasi dengan pemegang izin pemanfaatan hutan semakin ditegaskan.

Padahal, kata Nanang, dalam Undang-undang No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) justru menegaskan bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan harus dihormati. “Dalam UU No.4/2009, perusahaan pertambangan baru bisa melaksanakan kegiatan jika sudah ada persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Jadi, tidak bisa sembarang masuk,” kata Nanang.

Yang mengherankan, lanjut Nanang, UU No.4/2009 yang begitu menghargai pemegang izin pemanfaatan hutan, justru malah tidak dijadikan acuan dalam PP No.24/2010.

Setelah terbitnya PP No.24/2010, pemerkosaan izin pemanfaatan hutan semakin dilanggengkan dengan dilansirnya Permenhut No.14/2011 dan Permenhut No.P.18/2011.

Menurut Nanang, sejumlah pasal dalam kedua permenhut tersebut menimbulkan situasi sulit bagi perusahaan pemegang izin pemanfatan hutan. Pada pasal 16, misalnya, disebutkan bahwa perusahaan tambang pemegang izin pinjam pakai harus mengganti semua biaya yang diakibatkan dari kegiatannya.

Namun, yang mengherankan, pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, perusahaan tambang cukup mengganti biaya investasi dan iuran yang sudah dibayarkan. “Padahal, biaya yang dikeluarkan pemegang izin bukan cuma itu. Ada biaya pengelolaan hutan yang nilainya jauh lebih besar ketimbang biaya investasi dan iuran,” ujar Nanang.

Belum lagi, perhitungan biaya investasi masih akan diatur dalam permenhut terpisah yang belum terbit. “Padahal, kegiatan pinjam pakainya sudah jalan. Ini jelas merugikan,” kata Nanang.

Nanang mengungkapkan, pada sejumlah kasus, ada perusahaan tambang yang bersedia memberi ganti rugi yang memadai pada perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sayangnya, kasus tersebut seperti itu justru malah memunculkan tudingan miring bahwa perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan mengenakan pungli kepada perusahaan tambang. “Itu kan ironis,” katanya.

Sementara pada Permenhut No.P.14/2011, ketentuan yang dinilai tidak tepat adalah diberikannya izin pemanfaatan kayu (IPK) bagi perusahaan tambang pemegang izin pinjam pakai seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 3.

Perusahaan tambang itu juga diberi kewenangan untuk berperan sebagai perusahaan kehutanan yang bisa menebang, membagi tebangan, mengukur dan aktivitas kehutanan lainnya.  Yang miris, kayu hasil IPK secara otomasti menjadi milik perusahaan tambang tersebut seperti diatur dalam pasal 25 permenhut tersebut.

Nanang menegaskan, pihaknya bukan diam saja sebelum kedua ketentuan tersebut terbit. APHI, kata Nanang, pernah menyampaikan draft usulan dalam pembahasan kedua Permenhut tersebut, yang intinya agar perusahaan pemegan izin pemanfaatan hutan lebih dihargai. “Namun, semua usulan kami ditolak. Usulan kami sama sekali tidak ada yang diadopsi,” keluhnya.

Nanang menegaskan jika situasi tersebut berlanjut, bisa dipastikan akan mengganggu perencanaan dan pengelolaan konsesi hutan secara keseluruhan.

Nanang juga menilai, langkah memberi kemudahan bagi perusahaan tambang bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020. Menurut dia, kegiatan tambang mengemisi karbon mulai dari pembukaan hutan, ekplorasi dan eksploitasi yang mengupas lapisan top soil tanah, pengapalan bahan tambang, hingga saat bahan tambang seperti batubara digunakan sebagai bahan bakar. Sugiharto


Pasal-pasal Krusial

Permenhut No. P.14/2011

Pasal 2

(3) Areal pada penggunaan kawasan hutan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.

Pasal 23

(1)  Berdasarkan    keputusan    pemberian    izin    pinjam    pakai  kawasan  hutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (3), pemegang izin pinjam pakai kawasan  hutan  dapat  melakukan  penebangan  pohon  dalam  rangka  pembukaan  lahan, yang  pelaksanaannya  wajib  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  rencana  kerja pembukaan  lahan  tahunan,  dengan  membayar  lunas  kewajiban  PSDH,  DR  dan penggantian nilai tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pembukaan  lahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), meliputi  kegiatan  penebangan pohon,  penyaradan,  pembagian  batang,  pengukuran, pengumpulan kayu, dan pelaporan di dalam arealnya.

Pasal 25

Dalam hal areal  izin pinjam pakai berada di kawasan hutan yang tidak dibebani atau dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, kayu hasil penebangan dalam  rangka pembukaan lahan menjadi milik pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

Permenhut No.P.18/2011

Pasal 16.

Ayat 1

Huruf c

4.  menanggung  seluruh  biaya  sebagai  akibat  adanya  pinjam  pakai  kawasan hutan;

Huruf d.  dalam  hal  kawasan  hutan  yang  disetujui  berada  pada  areal  yang  telah  dibebani izin pemanfaatan hutan, mengganti:

1.  biaya  investasi  pengelolaan/pemanfaatan  hutan  sesuai  dengan  luas  areal pinjam  pakai  kawasan  hutan  kepada  pengelola/pemegang  izin  pemanfaatan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan; dan

2.  iuran izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan

luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pedoman penghitungan penggantian biaya  investasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal

16 ayat (1) huruf d angka 1 diatur dengan peraturan tersendiri.