Thursday - December 1st, 2011
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Hutan Bukan Melulu Kayu
Post Info Thursday, December 1st, 2011 16:44 by agroindonesia Print Print this page

Ketika menanam makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dari panen kayu, upaya pemerintah membangkitkan kesadaran masyarakat menanam sudah maju selangkah. Apalagi, selain kayu, potensi hasil hutan bukan kayu juga melimpah dan tak kalah menggiurkan. Rehabilitasi pun menemukan makna ekonominya.

Gerakan menanam satu miliar pohon sejatinya adalah gerakan moral untuk mengedukasi masyarakat. Ketika kesadaran itu muncul, maka tugas berat pemerintah untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan tentunya menjadi lebih ringan. Apalagi, keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bisa dipetik manfaatnya yang tidak kecil.

“Manfaat itu bukan hanya berasal dari hasil hutan kayu (HHK) seperti yang makin populer saat ini, tapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk karbon dan ekowisata. Jika selama ini manfaat itu masih wacana, maka ke depan harus jadi primadona,” ujar Direktur Bina Perhutanan Sosial, Ditjen BP DAS-PS, Haryadi Himawan.

Menurutnya, dampak kerusakan hutan dan lahan — yang saat ini mencapai 1,08 juta hektare — memang masih mengkhawatirkan diukur dari kuantitas dan kualitasnya. Itu bisa dilihat dari seringnya banjir, tanah longsor, kekeringan, erosi serta anomali iklim, sehingga perbaikan kawasan hutan mutlak dilakukan.

Di sisi lain, banyak analisa yang menyatakan rendahnya kesejahteraan masyarakat mempunyai korelasi positif dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan. Banyak fakta memang menunjukkan kondisi sosial masyarakat di sekitar hutan kurang kondusif untuk pembangunan kehutanan karena banyak permasalahan land tenure yang sangat rumit untuk diselesaikan.

“Itu sebabnya, keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi  masyarakat di sekitar hutan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam kegiatan ini mutlak dilakukan. Memberdayakan mereka adalah roh dalam setiap proses pengembangan pembangunan hutan, termasuk dalam kegiatan RHL,” papar Haryadi.

Upaya awal yang dilakukan pemerintah, kata Haryadi, adalah melakukan pengembangan kapasitas dan pemberian akses. Dengan cara itu, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan dan lahan bisa dioptimalkan, yang ujungnya adalah meningkatnya kesejahteraan. “Di luar pembuatan KBR, pemberdayaan itu antara lain meningkatkan pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan,” paparnya.

Paradigma baru

Menurut Haryadi, kini sektor kehutanan memiliki paradigma baru dalam jangka menengah dan panjang. Hutan adalah sistem sumberdaya yang bersifat multifungsi, multiguna dan memuat multikepentingan serta pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui program yang jelas dan terarah, hutan pun tidak melulu soal kayu, tapi juga terus dikembangkan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat sekitar hutan. HHBK juga terbukti dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi penambahan devisa negara.

“Malah ketika rawan pangan, khususnya ketika awal reformasi bergulir atau sebelumnya, sumbangan berbagai produk kehutanan non kayu memberikan makna yang cukup berarti karena di dalam hutan banyak menyimpan potensi pangan, penyerapan tenaga kerja dan serta nilai ekonomis lainnya, ” jelas Haryadi.

Ditambahkan, guna menjawab paradigma baru sektor kehutanan, isu strategis, tantangan dan peluang bagi pembangunan sumberdaya yang tersedia, maka perlu dibuat suatu konsepsi/inovasi strategi penelitian HHBK Indonesia. “Kami akan memanfaatkan Litbang Kehutanan atau penelitian lebih lanjut mengenai sumber kekayaan yang belum dioptimalkan tersebut.”

Jika sebagian komunitas kehutanan masih mengimpikan produk kehutanan hanya kayu dari hutan alam maupun hutan tanaman sebagai yang paling baik, maka mimpi itu keliru. Sebab, masih banyak terdapat potensi di dalam hutan yang bernilai ekonomis tinggi yang belum tergali serta dioptimalkan pengelolaan, pemanfaatan, maupun pemungutannya. Aneka usaha kehutanan dari HHBK sepertinya hampir tidak terjamah, meskipun potensinya sangat besar.

Sejalan dengan itu, pembangunan kehutanan diharapkan tidak lagi hanya berorientasi produk hasil hutan kayu, tetapi sudah selayaknya menggali potensi HHBK, sehingga perlu kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan HHBK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal itu telah diatur dalam pengelolaan pemanfaatan HHBK pada UU No.41 tahun 1999, pasal 26 (pemungutan HHBK pada Hutan Lindung), pasal 28 (pemanfataan HHBK pada hutan produksi). Demikian juga halnya pada PP No.6 tahun 2007, upaya optimalisasi HHBK juga terdapat pada pasal 28 (Pemungutan HHBK pada Hutan Lindung), pasal 43 (Pemanfaatan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi).

Agar kekayaan sumber alam ini dioptimalkan dan dimanfaatkan, maka perlu penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan panjang yang matang sehingga pembangunan produk HHBK Indonesia akan ditemukan konsep yang jelas. Dengan demikian, pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya hutan, ekonomi rakyat dan peningkatan devisa bagi negara akan terwujud. AI

Potensi Besar, Pengembangan Lamban

Meski berpotensi besar, hasil hutan bukan kayu (HHBK) memang seperti “tenggelam” di bawah popularitas hutan sebagai penghasil kayu. Padahal, HHBK memiliki produk turunan yang jauh lebih beragam.

Kemenhut juga sudah lama memiliki program prioritas pengembangan HHBK, seperti Rotan, Bambu, Lebah, Sutera dan Gaharu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 558 spesies tumbuhan dan hewan.

Di luar kelima jenis HHBK prioritas, sebetulnya ada satu HHBK yang menghasilkan devisa sangat besar tapi belum sempat masuk dalam produk nonkayu unggulan, yakni gondorukem. Produk yang dihasilkan dari getah pinus ini terbukti menjadi andalan Perum Perhutani serta PT Inhutani IV.

Direktur Bina Perhutanan Sosial Kemenhut, Haryadi Himawan mengakui, saat ini gondorukem memang belum termasuk dalam lima HHBK unggulan. “Tapi kami segera menetapkannya sebagai salah satu dari HHBK unggulan,” kata dia.

Dengan status prioritas dan unggulan, diharapkan pengembangan getah pinus pun bisa all out. Saat ini, Perhutani memang masih menjadi produsen terbesar gondorukem nasional dengan produksi hampir 70.000 ton/tahun. Jika program ini menjadi prioritas, maka pengembangan getah pinus menjadi produk lanjutan seperti terpentin, yang memiliki nial jual lebih tinggi, makin terbuka lebar. AI