Keputusan pemerintah menurunkan kuota impor daging 2012 secara drastis untuk mendukung swasembada daging 2014 memicu protes dan ketidakpuasan. Alih-alih dinilai menghasilkan swasembada, beleid baru itu malah bisa menghancurkan program swasembada. Apalagi, pembagian kuota impor juga tidak transparan dan malah menguntungkan kelompok usaha tertentu.

Pencitraan? Itulah yang dirasakan kalangan importir daging dan sapi ketika pemerintah secara mendadak menginjak rem menurunkan kuota impor daging sapi dari 98.000 ton tahun lalu menjadi 34.000 ton tahun ini. Hal yang sama berlaku untuk sapi bakalan. Dari kuota 600.000 ekor menjadi susut drastis tinggal 280.000 ekor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedloter Indonesia (Apfindo), Joni Liano dengan lugas meragukan kalkulasi pemerintah dalam menetapkan kuota impor. Pasalnya, ketersediaan pasok 2,6 juta ekor sapi ternyata komposisinya 1,4  juta jantan dan 1,2  juta betina. Pemerintah sendiri menyebut jumlah sapi betina berumur 6 tahun hanya 1,2 juta ekor. Dari jumlah itu, hanya 50% yang bisa dipotong atau 600.000 ekor. Dengan demikian, potensi pasok yang bisa dipotong hanya 1,9 juta ekor atau setara 340.000 ton daging. “Jika ini benar, maka akan sangat membahayakan program swasembada daging karena sapi betina akan habis terpotong,” ujar dia.

Itu belum seberapa. Yang menarik justru protes dari kalangan distributor daging. Di tengah penurunan kuota impor, ternyata pasok sapi lokal tak sesuai perkiraan. Kalaupun ada, kualitasnya jauh dari harapan. Buntutnya, harga daging di pasaran terus merangkak naik karena pasok yang menurun. Boleh percaya atau tidak, jurubicara Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI), Budi Mulyono melempar isu panas. “Pasar daging sekarang hanya dikuasai oleh dua grup perusahaan yang akhir tahun lalu mendapat kuota tambahan 17.500 ton,” katanya.

Mengacu pada keputusan pemerintah tentang pemberian kuota tambahan 28.000 ton tahun 2011,  yang memicu aksi protes importir, kuota impor sekitar 17.500 ton memang diberikan lebih dulu kepada kelompok Indoguna (Indoguna Utama, Cahaya Karya Indah dan Surya Cemerlang Abadi) sebesar 10.600 ton dan kelompok Berkat (Berkat Mandiri Prima dan Prima Jaya Mandiri) sekitar 7.000 ton. Sisa 10.400 ton harus “dikeroyok” puluhan importir.

Direktur PT Indoguna Utama, Effendi kontan membantah tudingan itu. Dia menyebut tidak benar perusahannya menguasai pasar daging impor di dalam negeri. Tapi, yang menarik, dia mengaku pemerintah bisa menugaskan perusahaannya untuk menstabilkan harga daging. “Kalau harga daging sudah mencapai tingkat yang tidak wajar, pasti pemerintah akan perintahkan kami melakukan stabilisasi harga dengan operasi pasar,” katanya.

Klaim ini secara tak langsung membenarkan Indoguna memang penguasa daging impor saat ini. Apalagi, dari kuota impor semester I/2012, kelompok ini (empat perusahaan) memperoleh kuota 3.550 ton atau 17,4%, Padahal, total ada 70 importir terdaftar. Jadi? Lengkap sudah. Pembagian kuota tak transparan, swasembada daging pun potensial terancam. AI