Tuesday - February 21st, 2012
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Belajarlah dari Impor Kedele
Post Info Tuesday, February 21st, 2012 14:14 by agroindonesia Print Print this page

Isu tentang perlunya pembatasan impor produk hortikultura mulai muncul pada pertengahan November tahun 2011 menyusul aksi protes petani kentang lokal terhadap membanjirnya impor kentang di pasar dalam negeri, yang berdampak pada kerugian petani kentang lokal.

Menanggapi banjir impor kentang itu, Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi menyatakan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan kebijakan soal pengawasan ketat masuknya produk hortikultura impor seperti kentang, sayur, dan buah impor.

Lewat kebijakan tersebut, ungkap Bayu, nantinya pemerintah akan meminta keterangan antara lain  mengenai kapan produk itu dipanen, sehingga produk yang masuk ke Indonesia itu benar-benar dalam kondisi baik dan tidak melebihi dari masa optimalnya.

Banyak pihak yang menduga kebijakan pembatasan impor produk hortikultura itu akan dilakukan lewat jalur Kementerian Perdagangan melalui Permendag. Namun, setelah ditunggu-tunggu selama dua bulan, Permendag tentang pembatasan impor horti itu tidak juga muncul.

Yang muncul terlebih dulu justru kebijakan dari Kementerian Pertanian melalui tiga Permentan, yang di antaranya mengatur tentang pelabuhan impor produk hortikultura. Melalui Permentan itu, hanya ada empat pelabuhan yang menjadi pintu masuk produk horti impor, yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuan Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar dan Bandara Soekarno Hatta.

Menurut sumber Agro Indonesia di Kementerian Perdagangan, pembatasan impor produk hortikultura melalui Permentan merupakan suatu strategi untuk meminimalisir tindakan retaliasi dari negara-negara eksportir hortikultura.

“Kalau kebijakan pembatasan itu dilakukan langsung melalui Permendag, bisa timbul persepsi dari negara luar kalau Indonesia telah menerapkan trade barrier dan hal ini bisa memicu retaliasi dari negara-negara pengekspor,” ujar sumber Agro Indonesia.

Menurutnya, isu yang diangkat pemerintah melalui Permentan, yakni soal kesehatan dan pengamanan lingkungan adalah isu yang diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk diterapkan terhadap produk impor.

“Dengan begitu, tidak ada alasan bagi negara lain untuk mengajukan protes terhadap kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pembatasan pelabuhan masuk impor produk hortikultura.”

Sumber Agro Indonesia menyebutkan, ada empat hal utama yang terdapat dalam Permentan, yaitu menyangkut keamanan pangan seperti pencegahan bakteri e-coli, perlindungan terhadap keamanan hayati dengan mencegah bibit penyakit tanaman masuk ke Indonesia, perlindungan terhadap lingkungan dan melindungi petani dalam negeri dari perdagangan tidak fair.

Walaupun tidak menggunakan skema trade barrier, ungkap sumber Agro Indonesia, tak ayal kebijakan yang diambil pemerintah melalui Permentan tersebut menuai pertanyaan dari sejumlah wakil negara pengimpor.

Setidaknya, hingga akhir pekan lalu, dilaporkan sudah ada 14 duta besar dari negara-negara yang selama ini menjadi pengekspor produk hortikultura ke Indonesia, seperti China, Thailand, yang mempertanyakan kebijakan pembatasan pelabuhan masuk terhadap impor produk hortikultura itu kepada Kementerian Perdagangan.

“Namun, kami tetap memberikan pemahaman kepada para Dubes itu kalau kebijakan tersebut demi melindungi lingkungan dan kesehatan serta tidak bertentangan dengan aturan internasional,” jelasnya.

Kasus kedele

Namun, sikap proteksi pemerintah yang “malu-malu” lewat Permentan dengan membatasi pintu masuk impor horti tersebut dinilai masih tidak tepat sasaran. Bahkan, jika tidak hati-hati dan terukur, yang ada malah membunuh petani.

“Saya sangat khawatir dengan kebijakan pemerintah ini. Maksud pemerintah mungkin baik, tapi tidak tepat sasaran. Bukannya menolong petani malah bisa mencelakakan petani,” ujar Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Yayat Supriyatna.

Justru menurut Yayat pelabuhan impor itu kalau bisa dibuat satu pintu hanya di Tanjung Priok. Dia menyebut Amerika dan Jepang juga menempuh kebijakan satu pelabuhan untuk impor hortikulturanya. “Janganlah memasukkan soal kepadatan barang dan pengawasan sebagai alasan memindahkan pelabuhan. Itu soal yang berbeda. Jangan dikaitkan dengan kebijakan perdagangan,” paparnya.

Dia khawatir karena pintu masuk yang dibuka justru sentra produksi hortikultura nasional. Dengan logika bisnis sederhana, Yayat coba menggambarkan ancaman itu. “Buat pedagang, daripada repot-repot mengumpulkan dan membeli apel Malang dari petani atau jeruk Brastagi yang membutuhkan cost transportasi, lebih baik dan gampang dia cari jeruk atau apel di pelabuhan saja. Kalau sudah begini, buah lokal tak terserap dan petani kan bisa mati,” katanya.

Dengan cara itu, berarti kompetisi biaya transportasi tidak berarti buat buah impor. Apalagi, katanya, jika dikaitkan dengan kualitas, kuantitas dan ketidakkenalan musim. Buah impor jelas bisa menggilas buah nusantara.

Yayat pun mengingatkan pemerintah tentang pengalaman pahit dan buruk negeri ini dalam hal importasi kedele. “Tahun 1982 sampai 1992 kita menempuh kebijakan pintu masuk impor kedele hanya satu, yakni Jakarta saja. Dengan kebijakan itu, porsi kedele impor hanya 30% dari total kedele nasional,” katanya.

Namun, setelah 1992 kebijakan itu berubah total. Impor kedele bisa masuk dari banyak pintu. Akibatnya? “Sekarang kedele impor mencapai 70% sampai 80%. Bagaimana petani mau menanam kedele jika kedele impor yang lebih murah masuk sampai ke sentra produksi,” ujar Yayat. B. Wibowo

Dibutuhkan Pemetaan Produksi

Pembatasan pelabuhan masuk bagi impor produk horti sebenarnya merupakan langkah yang cukup bagus. Mengingat hal ini dilakukan untuk pembatasan komoditi impor produk horti yang sebelumnya tidak tertata. Sebelumnya, di setiap pelabuhan diperbolehkan menjadi pelabuhan masuk komoditi impor produk horti, sehingga produk horti membanjir di mana-mana dan menekan harga produk horti lokal, contohnya kentang.

Menurut guru besar budidaya pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Prof. Tatik Wardiati, untuk produk kentang saja biaya produksi per hectare mencapai Rp50 juta. Jika produksi hanya mencapai 10 ton dengan harga pasar Rp5.000/kg, berarti petani hanya bisa menutup biaya produksi tetapi tidak mendapat keuntungan. Jika petani ingin meningkatkan produksinya, maka bibitnya harus bagus serta saprodinya harus cukup tersedia. Jika bibitnya bagus dan saprodinya memadai, maka produksi bisa digenjot menjadi 30 ton/ha.

Dengan produksi sebesar itu, petani akan mampu meraup keuntungan. Celakanya, di tengah usaha petani menggenjot produksi, pemerintah justru memberikan kelonggaran bagi barang ekspor produk horti yang pada gilirannya sangat memukul petani. Karena pada saat harga kentang lokal mencapai Rp6.500/kg kentang eks China justru membanjiri pasaran dengan harga Rp2.500-3.000/kg.

Dilakukannya pembatasan pelabuhan masuk, menurut Tatik, akan menjaga stabilitas harga produk horti. Karena produk horti dari China dengan harga murah sangat memukul petani dan itu bisa terjadi karena ditengarai adanya subsidi dari pemerintah China. ”Jika permainan importir saya rasa kok bukan itu, tetapi lebih pada subsidi pemerintah setempat karena panen yang melimpah sehingga jika dijual di sana tidak laku.”

Ditegaskan Tatik, hingga saat ini petani enggan menanam kentang untuk kripik atau French fries karena pasar lokal tidak mau menerima kentang jenis ini. Kandungan amilum (pati) nya tinggi. Kentang jenis ini hanya cocok untuk industri tetapi tidak cocok untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga sisa dari penjulannya di pasar modern tidak mampu diserap pasar lokal. Kentang jenis ini juga rentan terhadap serangan hama.

“Saran saya, khususnya Dinas Pertanian, hendaknya membuat peta produksi di tiap propinsi yang mencakup berapa yang terserap pasar setiap harinya sehingga supply dan demand berimbang. Yang terjadi selama ini karena tidak ada  pemetaan wilayah,” jelas Tatik.

Menurutnya, petani akan merasa senang jika tidak terjadi fluktuasi harga. Jika  harga komoditi di pasaran stabil, petani akan tenang. Sekarang yang menjadi program pemerintah adalah ketersediaan benih. Selain itu, pupuk jangan sampai hilang di pasaran. Karena itu, petani harus memperhatikan varietas yang tahan terhadap penyakit, perlu dilakukan rotasi tanaman serta dilakukan pengendalian secara hayati. Celakanya petani di sini sangat sulit untuk menuju go organic karena masih suka menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang hasilnya lebih cespleng dibandingkan produk yang ramah lingkungan.

Tatik tidak habis pikir, sebuah negara agraris tapi pemerintahnya tidak concern pada pertanian. Mestinya untuk produk horti harus diperhatikan supply and demand. Jika hal ini dilakukan, pasti  akan terjadi kestabilan harga. Kalau saat ini karena tidak ada pemetaan, maka jika terjadi panen raya harga akan merosot sebaliknya jika produksi menurun dan tidak mencukupi kebutuhan masyatakat pemerintah hanya mengandalkan impor.

“Tengoklah Taiwan, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahnya concern pada pengembangan anggrek dan hasilnya dari ekspor anggrek saja 350 juta dolar AS. Padahal, Indonesia tempatnya plasma nutfah dari tanaman anggrek kini justru impor dari Taiwan. Di sisi lain, pemerintah Korea juga sangat mendukung bidang pertanian. Jadi, pemerintah seyogyanya  menata  produk horti mulai dari hulu hingga hilir,” jelasnya. Shanty