Tuesday - August 7th, 2012
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Pemerintah Langgar Peraturan
Post Info Tuesday, August 7th, 2012 12:27 by agroindonesia Print Print this page

Pemerintah kembali membuat kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra dengan mengeluarkan ijin impor gula kristal putih (GKP). Padahal, sebelumnya dalam rapat Dewan Gula Indonesia (DGI), pemerintah sudah sepakat pada tahun ini hanya mengeluarkan ijin impor gula mentah (raw sugar).

Menteri Perdagangan melalui surat No.1194/M-DAG/SD/7/2012 tanggal 17 Juli lalu memberikan ijin impor GKP sebanyak 17.500 ton tersebut kepada CV Pusaka Khatulistiwa. Dalam surat tersebut, Menteri Perdagangan beralasan keputusan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) No.527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Landasan lainnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No.28/2012 yang keluar 1 Mei 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani GKP, surat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.400/473/BNPP tanggal 6 Juni 2012 dan No.470/808/BNPP tanggal 26 Juni 2012.

Alasan lain dari Menteri Perdagangan, yakni impor GKP itu untuk memenuhi kebutuhan gula masyarakat di lima kabupaten perbatasan Kalimantan Barat. Lima kabupaten itu yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Dalam surat Menteri Perdagangan tersebut, gula tersebut tidak boleh keluar dari lima kabupaten. Importir juga wajib melaporkan pelaksanaan impor setiap 15 hari kerja setelah keluarnya ijin.

Menteri Pertanian yang juga Ketua DGI, Suswono justru tidak mengetahui jika Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan ijin impor gula putih. “Saya tidak tahu, karena belum mendapat laporan,” ujarnya singkat.

Sementara Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian yang juga Sekretaris DGI, Gamal Nasir mengakui, keputusan impor GKP untuk lima kabupaten di Kalimantan Barat itu tidak melalui pembahasan di DGI. Tapi keputusan tersebut hanya dibahas antara Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri. “Kami hanya mendapat tembusan dari Menteri Perdagangan,” ujarnya.

Padahal, DGI telah sepakat bahwa tahun ini hanya impor gula mentah.  Keputusan menetapkan impor gula mentah untuk menutupi idle capacity pabrik gula dalam negeri. “Karena ijin sudah keluar, DGI tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang yang kita bisa hanya berpikir positif saja,” kata Gamal.

Petani menolak

Namun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikoen secara tegas menolak keputusan pemerintah tersebut. Alasannya, perusahaan yang mendapat ijin tidak termasuk importir terdaftar (IT) gula, sehingga ada indikasi kepentingan yang dipaksakan.

Padahal, menurut Soemitro, sesuai SK Menprindag No.527/2004 Pasal 8 dan 9, impor GKP hanya boleh dilakukan oleh IT gula. Bahkan IT gula tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai perusahaan yang memperoleh tebunya paling sedikit 75% bersumber dari petani tebu atau merupakan hasil kerjasama dengan petani tebu setempat.

Selain itu, sesuai SK Menperindag No.527/2004, GKP hanya dapat diimpor di luar musim giling atau satu bulan sebelum musim giling dan dua bulan setelah musim giling tebu rakyat. Padahal, saat ini tengah berlangsung musim giling tebu, sehingga stok dan pasokan gula melimpah, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi harga gula di tingkat petani.

Saat ini, sejalan dengan makin banyaknya pabrik gula yang mulai melakukan giling tebu, harga tender gula mulai menurun sekitar Rp10.400/kg. Padahal, harga yang normal antar Rp10.500-11.000/kg.

“Jadi, ijin impor gula yang pemerintah keluarkan itu bertentangan dengan SK 527/2004. Ijin impor untuk CV Khatulistiwa juga batal demi hukum,” tegas Sumitro.

Karena itu, Sumitro meminta pemerintah mengkaji kembali keputusan impor gula tersebut. Apalagi, dengan alasan harga gula di lima kabupaten di Kalimantan Barat sudah sangat mahal. Padahal, selama ini di wilayah perbatasan Kalimantan banyak beredar gula ilegal dari Malaysia yang masuk melalui Entikong.

“Jangankan ada ijin, tidak ada ijin saja banyak beredar gula ilegal di perbatasan,” tegasnya. “Seharusnya untuk menjaga stabilisasi harga gula di Kalimantan, pemerintah bisa menugaskan PPI yang sebelumnya mendapat ijin impor gula mentah,” tambah Sumitro.

Sumitro menilai, pemerintah sudah kebablasan karena telah melepas mekanisme pasar gula kepada pasar. Padahal, sebagai produk pangan strategis, pemerintah harus mengatur kebijakan perdagangan gula. “Harusnya pemerintah tidak melepas sepenuhnya perdagangan gula kepada swasta atau mengurangi peran Bulog,” katanya.

Ke depan, pemerintah justru harus mengembalikan peran Bulog sebagai penyangga harga gula di dalam negeri. Ketika harga gula jatuh, Bulog harus turun tangan untuk membeli gula petani. Untuk itu, peran Bulog harus menjadi lembaga yang tidak profit oriented.

PTPN berkelit

Sementara itu, General Manager Marketing PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, Adig Suwandi mengatakan, saat ini di sentra produksi gula tengah panen raya tebu atau masa giling, sehingga stok gula berlimpah. Karena itu, mestinya pemerintah tidak perlu mengeluarkan ijin impor.

Data DGI, stok GKP yang berasal dari impor gula mentah PT PPI sebanyak 124.858 ton, milik PT Industri Gula Nusantara (IGN) sebanyak 11.592 ton. Pada Agustus akan ada produksi gula sebanyak 464.110 ton, September 417.775 ton, Oktober 335.678 ton, Nopember 187.029 ton dan Desember 11.245 ton. Pada akhir tahun diperkirakan akan terdapat surplus gula sebanyak 861.060 ton.

Catatan Kementerian Pertanian, produksi gula pada 2011 mencapai 2.228.591 ton GKP, sedangkan perkiraan produksi gula pada 2012 mencapai 2.683.709 ton.  Berdasarkan roadmap swasembada gula, estimasi kebutuhan gula nasional pada 2014 sebesar 2.956.000 ton GKP.

Menurut Adig, berdasarkan aturan pemerintah, gula impor tidak boleh masuk selama musim giling. Bahkan kalau impor dilakukan, gulanya juga sudah harus habis sebulan sebelum musim giling. “Persoalannya mungkin distribusi, karena produksi gula memang terkonsentrasi di Jawa dan Lampung,” kata dia.

Mengenai alasan pemerintah bahwa keputusan memberikan ijin impor untuk wilayah Kalimantan Barat karena PTPN tidak mampu mendistribusikan gula ke Kalimantan Barat, Adig berpendapat, bahwa PTPN hanya produsen. Selama ini yang mendistribusikan gula adalah pedagang yang memenangkan tender dan bekerja sama dengan distributor.

Tidak serius

Situasi yang terjadi saat ini menurut penilaian anggota Komisi IV DPR, Ma’mur Hasanuddin menunjukan bahwa pemerintah tidak pernah serius mendorong industri dan keberhasilan swasembada gula. “Kelangkaan pasokan gula yang terjadi di perbatasan diselesaikan dengan importasi, bukan melakukan pengaturan tataniaga dan distribusi,” katanya.

Ma’mur mengatakan, dalam proses importasi pemerintah harusnya taat aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Jika ada kondisi darurat, maka harus berdasarkan pertimbangan matang dan analisis yang mendalam. “Pemerintah harusnya mendorong manajemen stok, tataniaga dan distribusi, karena pada dasarnya kebutuhan gula satu daerah dengan yang lain tidak sama,” tutur dia.

Keputusan pemerintah memberikan izin importasi dengan alasan kurangnya pasokan di daerah perbatasan, menurut Ma’mur, menunjukan ada permasalahan serius pada sistem distribusi dan tataniaga gula nasional. Jika kelangkaan gula di daerah perbatasan diatasi dengan kebijakan reaktif seperti importasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan jangka panjang.

“Pemerintah harus memastikan bahwa importasi gula 17.500 ton ini berdasarkan kebutuhan faktual, selain itu perlu ada pengawasan ketat distribusinya agar tidak terjadi perembesan di ke daerah lain,” tegas Ma’mur. Julian

Prognosa dan Neraca Gula 2012

Bulan Kebutuhan (ton) Produksi

(ton)

Impor

(ton)

Neraca

(ton)

Stok awal 603.181
Januari 185.385 20.816 - 438.612
Februari 154.153 17.690 - 302.149
Maret 203.280 14.014 - 112.882
April 172.122 115.827 10.100 66.687
Mei 215.243 305.904 9.900 167.248
Juni 218.069 487.025 - 436.204
Juli 321.515 474.038 - 588.727
Agustus 256.509 464.110 - 796.327
September 257.720 417.775 - 956.382
Oktober 233.663 335.678 - 1.058.397
Nopember 210.254 187.029 - 1.035.172
Desember 185.357 11.245 - 861.060
Total 2.613.271 2.851.150 20.000 861.060

Sumber: DGI

Catatan:

  1. Impor gula khusus untuk memenuhi kebutuhan di NAD
  2. Pada akhir tahun diperkirakan ada surplus 861.060 atau cukup memenuhi kebutuhan gula selama empat bulan.
  3. Perkiraan penyediaan gula GKP sebanyak 3.474.331 ton
  4. Konsumsi langsung sebanyak 2.613.271 ton