Tuesday - September 11th, 2012
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Monopoli Bulog Dibenarkan
Post Info Tuesday, September 11th, 2012 10:29 by agroindonesia Print Print this page

Keputusan pemerintah merevitalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan diminta tidak dilakukan setengah hati. Penugasan terhadap Bulog harus dilakukan terus-menerus karena ada peran pembinaan yang harus dilakukan lembaga stabilisator harga ini. Selain itu, Bulog sebagai State Trading Enterprises (STE), sebenarnya sudah diakui WTO sebagai importir/eksportir monopoli.

Hal itu dikemukakan dua pengamat ekonomi pertanian, yakni Direktur Center for Agricultural Policy Studies, Tito Pranolo dan mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Pertanian, Kaman Nainggolan.

“Pemerintah tidak boleh memberi tugas Bulog bersifat temporer. Bulog kan harus ke pasar terus-menerus. Jika tidak, maka tidak akan ada pembinaan. Selain itu, Bulog juga harus menyerap produksi kedele dari dalam negeri untuk menggairahkan petani menanam,” ujar Tito.

Peran pembinaan Bulog menurut Tito sangat penting. Dalam komoditas kedele, contohnya. “Secara bisnis, Kopti dan perajin tahu-tempe itu bisa berjalan. Namun, secara administrasi dan pembukuan mereka tidak bankable. Di sini peran Bulog membina Kopti dengan meningkatkan dan memperbaiki pembukuan mereka, sehingga jika bankable mereka bisa bangkit sendiri,” paparnya.

Tito menilai, keputusan pemerintah merevitalisasi peran Bulog sudah tepat mengingat masyarakat negeri ini memang belum siap menganut pasar bebas dalam komoditas pangan. Apalagi, dari sisi produksi ternyata belum mampu mandiri dan menimbulkan ketergantungan impor yang berbahaya. “Produksi kedele kita terus menurun dan tinggal 800.000-an ton, sementara kebutuhan sekitar 1,8-2 juta ton/tahun. Ini terjadi karena kedele bukan lagi tanaman utama, tapi sekadar selingan,” paparnya.

Pada saat yang sama, ketergantungan impor bisa dibilang hanya pada satu pasar, yakni Amerika. Begitu produksi kedele Amerika terganggu akibat kekeringan, Indonesia pun kontan terimbas dan harga meroket tajam. Hal ini terjadi karena ketergantungan impor mencapai 60% dari kebutuhan. “Hal itu juga terjadi pada gula, di mana separuh kebutuhan gula, baik raw sugar maupun gula putih, harus impor,” katanya mengingatkan.

Dalam jangka panjang, ketergantungan itu sangat berbahaya. Itu sebabnya, Tito melihat masuknya Bulog, selain stabilisasi harga, juga punya fungsi menggairahkan produksi petani. “Untuk bisa melakukan stabilisasi Bulog harus punya stok. Stok ini, selain impor jika kurang, adalah kewajiban menyerap produksi kedele maupun gula petani untuk menggairah produksi dalam negeri,” ujarnya.

Mengenai besaran stok Bulog sekitar 6%, Tito tidak mempersoalkan. Pasalnya, dalam stabilisasi yang dicari adalah efek psikologisnya. Jika ada Bulog, meski dengan stok 6%, gejolak harga pasar sedikit banyak bisa diredam.

STE

Sementara itu, Kaman Nainggolan menilai dampak positif masuknya Bulog dalam komoditas kedele adalah bisa mencegah terjadinya distorsi pasar lewat gangguan struktur pasar yang didominasi segelintir pedagang, terutama importir.

“Biarlah Bulog sebagai State Trading Enterprises (STE) seperti yang telah kita notifikasi dulu tahun 1993 sebelum ada WTO, di mana Bulog diakui WTO sebagai importir/eksportir monopoli. Stabilnya harga tentu punya efek terhadap produksi,” papar Kaman.

Dia juga mengingatkan, begitu Bulog diminta menjadi penyangga kedele, maka Kementerian Pertanian harus all-out menyiapkan insentif untuk tanaman kedele. “Kalau Kementan sudah habis-habisan melakukannya, berarti dampak positif dapat dirasakan petani,” ujarnya.

Selain itu, tambah Kaman, Kementan juga tidak boleh melupakan soal produktivitas yang jeblok, dan memperluas areal untuk kedele. Ekstensifikasi ini memang perlu melihat keccokan ekosistemnya untuk kedele, terutama di luar Jawa (Jambi, Aceh, NTB). “Tanpa ekstensifikasi, mustahil kita meningkatkan produksi kedele. Apalagi mencari areal yang cocok juga sulit mengingat kedele tanaman subtropis,” papar Kaman.

Selama produksi kedele dalam negeri belum bisa meningkat signifikan menjadi sekitar 2,5 juta ton (konsumsi), kata Kaman, maka ketergantungan impor akan terus terjadi. Itu sebabnya, subsistem perdagangan, terutama impor, harus jadi perhatian pemerintah. “Struktur pasar kita untuk impor kan didominasi segelintir pedagang. Jika ini tidak terkontrol, maka harga akan ditentukan sekelompok pelaku pasar. Ini alasan perlunya Bulog ditugasi kembali sebagai lembaga penyangga kedele, di mana pemerintah bisa melakukan intervensi lewat Bulog.”

Cara itu bukan barang haram. “Di banyak negara, hal ini lazim dilakukan, seperti Kanada, Filipina (lewat NFA), atau China dengan COFCO. Jika struktur pasar sudah bagus, maka secara bertahap agribisnis kedele bisa diserahkan ke pasar,” pungkasnya. Jamalzen

Mentan: Sementara, Kedele tanpa HPP

Menteri Pertanian Suswono mengakui bahwa pemerintah menugaskan kembali Perum Bulog untuk menstabilkan komoditas kedele dan gula, selain beras. Untuk sementara, pemerintah belum memutuskan untuk menerapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk kedele.

“Dalam rapat koordinasi bidang perekonomian belum lama ini, keputusan soal HPP kedele tidak ditetapkan, tetapi instrumen untuk melindungi petani tetap ada. Karena tanpa itu tidak mungkin,” kata Suswono.

Suswono memaparkan, kendati tidak dibuat HPP kedele, tetapi masih banyak instrumen perlindungan komoditas bahan baku temped an tahu tersebut, yaitu melalui instrumen tarif bea masuk. Jika bea masuk kedele ditingkatkan, maka produksi kedele diharapkan bisa meningkat.

Pertimbangan lain belum dibentuknya HPP karena Indonesia pernah memiliki pengalaman, di mana produksi kedele cukup tinggi terjadi karena dengan meningkatkan tarif bea masuk kedele impor menjadi 30%.

Saat ini, tarif bea masuk kedele 0% sampai dengan akhir tahun menyusul kenaikan harga kedele impor yang dinilai sudah memberatkan perajin tahu dan tempe. Suswono menilai, penurunan tarif bea masuk hingga 0% justru mendorong petani untuk tidak menanam kedele dan beralih ke komoditas lain, terutama padi dan jagung yang lebih menguntungkan.

Dia menambahkan, selain insentif harga, upaya meningkatkan produksi kedele adalah penambahan luas areal. Kendati ada potensi lahan terlantar yang dapat dimanfaatkan, tetapi pembebasan lahan terlantar itu masih memerlukan waktu cukup lama. “Hal ini  mendorong  kita  memaksimalkan lahan pertanian yang sudah ada, termasuk lahan suboptimal,” katanya.

Terkait dengan peran Bulog di saat belum adanya instrumen HPP kedele, dia mengatakan Bulog akan membeli kedele dengan harga yang menguntungkan petani. “Bulog akan ditugaskan itu. Bulog sudah disediakan dana awal.” Jamalzen