Wednesday - April 17th, 2013
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
SOS, Alih Fungsi Lahan Pertanian
Post Info Wednesday, April 17th, 2013 11:59 by redaksi Print Print this page

Pemerintah diminta segera bertindak menahan laju alih fungsi lahan pertanian di Jawa karena kondisinya sudah memprihatinkan. Di Jawa Tengah, lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan properti mencapai 5%-9%, sementara kawasan Pantura paling banyak tergerus di Jawa Barat.

Winarno Tohir benar-benar gusar dan prihatin. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pusat ini menggelengkan kepala ketika mendengarkan laporan Kepala Dinas Pertanian Jawa Barat Doddy FN bahwa tiap bulan ratusan hektare kawasan pertanian di Pantura mengalami alih fungsi menjadi kawasan perumahan atau industri baru. “Alih fungsi lahan pertanian itu sebagian besar terjadi di kawasan Pantura,” ujar Doddy.

Tidak heran Winarno pun mendesak pemerintah segera mengambil langkah tepat untuk menyelamatkan lahan yang ada demi meneyelamatkan produksi beras nasional. “Jika produksi di Jawa terganggu, maka produksi beras nasional juga akan terganggu karena Pulau Jawa memberikan kontribusi sekitar 60% bagi produksi beras nasional,” katanya.

KTNA benar. Pasalnya, di Jawa Tengah — yang juga lumbung padi nasional — kondisi serupa juga sedang dan terus terjadi. Wakil Ketua KTNA Jawa Tengah Munaji mengaku banyak petani yang kepincut mahalnya harga tanah yang ditawar pengusaha. Akibatnya, alih fungsi lahan pertanian di sejumlah wilayah Jawa Tengah setiap tahunnya berkisar 5%-9% dari total luas lahan pertanian yang ada. “Alih fungsi lahan pertanian itu terjadi di daerah-daerah yang lahannya sangat subur untuk kegiatan bercocok tanam padi dan palawija, seperti di Boyolali, Karanganyar, Sragen dan Solo,” ujarnya.

Alih fungsi ini memang masalah pelik dan terkait kepentingan daerah. Namun, Menteri Pertanian Suswono mengingatkan bahwa ketahanan pangan adalah kepentingan bangsa yang harus dilindungi. Itu sebabnya, dia minta para Pemda melindungi dan menjaga lahan produktif di daerahnya. “Saya selalu berpesan kepada para Bupati agar lahan-lahan pertanian yang ada dijaga. Kalau perlu ditambah dengan mencetak sawah-sawah baru,” jelasnya.

Kementerian Pertanian memang instansi paling bertanggung jawab dalam masalah produksi pangan, terutama beras. Apalagi mereka sudah mencanangkan tahun 2014 terjadi surplus produksi beras sampai 10 juta ton. Namun, jika semua pihak tidak waspada dan segera bertindak, jangankan surplus beras, yang ada lahan pertanian subur di Jawa terus menyusut. Bahkan, kata Munaji, dalam 10 tahun lahan pertanian subur di Jateng bisa tinggal separuhnya. AI