Tuesday - August 20th, 2013
Home | Versi Cetak | Suara Anda | Layanan Media | Hubungi Kami
Remunerasi PNS Harap-harap Cemas
Post Info Tuesday, August 20th, 2013 11:01 by redaksi Print Print this page

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 dan tahun 2014, dipastikan lebih berat. Berat bukan saja karena sumbernya berkurang namun akan banyak APBN di seluruh kementerian, Badan dan Lembaga Negara harus dipangkas untuk pembiayaan lain seperti untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem). APBN 2014 pun diperkirakan juga akan menguras anggaran, pasalnya, sepanjang tahun itu akan berlangsung pesta rakyat berupa pemilihan umum (Pemilu) DPRD, DPR, DPD, hingga Pemilihan Presiden alias Pilpres. 

Mengingat sumber hulunya terbatas, akibatnya sejumlah program dan proyek yang sudah disetujui pun banyak yang dikorbankan alias ditunda atau minimal dikurangi. Contoh konkrit itu adalah tertundanya pembayaran remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 27 kementerian, salah satunya Kementerian Kehutanan. Pada awal tahun 2013 remunerasi pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh kementerian, badan dan lembaga negara akan diberikan per Januari sedangkan pembayarannya akan dirapel per Juli 20l3. Tampaknya rencana itu berubah-ubah. Jika semula remunerasi Januari – Juni akan dibayarkan Juli 2013. Istilahnya bicara bibirpun belum kering, muncul berita buruk bagi PNS. Kali ini sumbernya langsung dari  lapangan banteng dimana Kantor Kementerian Keuangan berkantor di sana. Dalam sosialisasi dari  Kementerian Keuangan kepada 27 kementerian berkembang masalah baru bahwa remunerasi PNS justru baru akan dilaksanakan untuk periode Juli – Desember [bukan per Januari - Juni 2013] sedangkan  pembayarannya bakal dirapel per Januari 2014.

Wajar jika berita gembira tentang pemberian remunerasi terhadap PNS sekejap menyebar luas yang intinya ditanggapi positif dan buktinya sejak Januari hingga Juni 2013 telah terjadi perubahan mendasar sikap PNS. Sebut saja PNS Kehutanan, saking rajinnya untuk masuk tepat waktu, sholat subuh pun di atas bus. Kendaraan yang membawanya dari rumahnya di Bogor ke Manggala. Mereka takut apabila menjalankan sholat subuh di rumahnya, bakal ditinggal bus.

Harapan hanya satu, tiba di kantor tepat waktu, lalu berebut untuk menempelkan jempol pada absensi otomatis yang disediakan di pojok-pojok kantor. Dan praktis seluruh PNS pun mengikuti program tersebut karena memang janji gaji tambahan yang akan diberikan cukup signifikan besarnya. Sisi lain, meski tunjuangan makan, transportasi, dan lain-lain dihapus sejak tahun 2013 pun tidak dihiraukan karena  akan diganti lebih besar lagi.

Dalam program remunerasi, PNS berhak untuk memperoleh tunjangan kinerja terhitung 1 Juli 2013.  Besarannya berdasarkan tunjangan kinerja minimum sama dengan 20 KL sebelumnya. Adapun tentang evaluasi besaran tunjangan kinerja dilaksanakan dengan indikator berupa indeks kepuasan stakeholder dan indeks persepi korupsi.

Bagi pejabat eselon I dan II Kementerian Kehutanan maksimal memperoleh 2 honor tim, sedangkan untuk eselon III, IV fungsional dan pelaksana maksimal memperoleh 3 honor tim.  Mengenai pembayaran Tujangan Peningkatan Prestasi Kerja (TPPK) dan honor tim terkait output kegiatan dapat dibayarkan sebelum bulan Juli 2013.

Namun harapan itu justru membuat kecewa bagi PNS yang belum sama sekali mendapatkan remunerasi tersebut. Bahkan tidak jarang mereka ingin menggalang untuk melakukan demonstrasi ke Kementerian Keuangan dengan tuntutan diskriminasi penghasilan bagi PNS. Pasalnya sejumlah Kementerian, Badan dan Lembaga Negara sudah lebih dahulu menerima remunerasi bahkan PNS Kementerian Keuangan sudah lama menerimanya bahkan nilainya pun jauh lebih besar dari apa yang diterima PNS di 27 Kementerian yang belum menerima remunerasi.

Negara memang tidak boleh memberlukan diskriminasi. Jika kemudian ukurannya adalah besarnya sumbangan bagi devisa negara dari direktorat jenderal atau kementerian maka tentu ukuran itu juga diskriminatif. Kini perbedaan itu sudah terjadi terhadap PNS dari 27 kementerian dengan kementerian, badan dan lembaga yang sudah menerima remunersi. Karena itu apabila belakangan akan terjadi penundaan pembayaran dan remunerasi maka itu bukan kebijakan yang adil dan bijak.

Sedangkan untuk adil dan bijaksana maka pemberian remunerasi harus dilakukan serempak dan remunerasi tidak berlaku bagi PNS yang malas – malasan alias jarang datang serta suka hura-hura mencuri waktu kerja termasuk tentunya koruptor.