IKM dan SVLK

0
320

Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) seharusnya mendapat sambutan hangat bagi pelaku di industri kayu di dalam negeri. Pasalnya, dengan pemberlakuan SVLK oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, maka ekspor produk kayu asal Indonesia akan lebih mudah masuk ke kawasan tersebut.

Namun, di balik potensi positif itu, masih ada hal yang mengganjal pelaku industri berbasis kayu di dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM)  yang bergerak di bisnis berbasis kayu.

Para pelaku usaha kelas IKM menilai tenggat waktu penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada awal 2015 bagi IKM  sangat sulit untuk dicapai oleh IKM furnitur, karena ongkos implementasi dianggap terlalu memberatkan.

Untuk bisa mendapatkan sertifikasi SVLK,  paling tidak IKM membutuhkan dana sekitar Rp20juta atau paling tinggi sekitar Rp40juta-Rp50juta. Besaran biaya sebesar itu tentunya cukup memberatkan bagi pengusaha IKM berbasis kayu.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, dari 5.000 eksportir industri berbasis kayu, baru sekitar 600-700 eksportir yang sudah punya SVLK, Mayoritas eksportir yang belum memenuhi persyaratan SVLK adalah eksportir produsen kelas kecil dan menengah.

Memang masih ada waktu kurang dari setahun lagi bagi IKM untuk bisa memenuhi persyaratan SVLK, namun hal itu perlu dicermati dengan baik oleh pemerintah dan para pelaku usaha. Jangan sampai peluang peningkatan ekspor yang sudah didepan mata itu tidak bisa direalisasikan karena adanya ganjalan yang dihadapi IKM berbasis kayu.

Jika setiap IKM berbasis kayu membutuhkan sedikitnya Rp 20 juta untuk mengurusi proses sertifikasi SVLK nya, maka untuk 4.000 IKM paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 80 miliar.

Kalangan IKM sendiri menginginkan agar biaya proses sertifikasi SVLK itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian baru bisa menyanggupi menyediakan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membantu IKM melakukan proses sertifikasi SVLK pada tahun ini.

Kemenperin juga mengusulkan agar diberlakukan kelonggaran lagi bagi IKM dalam pengurusan sertifikasi SVLK nya. Untuk menyiasati belum seimbangnya anggaran dengan banyaknya IKM yang harus mengurus SVLK, Kemenperin  menginginkan agar sertifikasi bagi produk kayu ini tidak diwajibkan bagi tiap IKM. Tapi IKM-IKM tersebut membentuk sebuah koperasi bersama sehingga SVLK ini hanya diberikan kepada koperasi dan IKM mendapatkan kayu ber-SVLK dari koperasi yang dibentuknya ini.

Misalnya IKM pengguna jenis kayu tentu dengan jenis kayu yang sama membentuk koperasi bersama. Ini akan lebih efisien. Nanti yang mengajukan dana untuk mendapatkan SLVK dapat rekomendasi dari asosiasi untuk kemudian ditujukan ke Kemenperin.

Usulan ini memang baik, namun, tentunya hal itu juga bergantung kepada sikap negara pengimpor, apakah mereka juga mau memberikan kelonggaran kepada IKM. Untuk itu, dibutuhkan diplomasi yang cerdik dan lugas dari Indonesia untuk bisa mempengaruhi keputusan negara peingimpor.