Optimis Menangkan Persaingan

0
326

Indonesia dipastikan sulit untuk menambah komoditas lainnya untuk dimasukkan dalam sensitive list atau highly sensitive list dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN  (MEA) pada akhir tahun 2015.

Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional,Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan tidak ada lagi negosiasi di ASEAN soal penetapan tarif terhadap komoditas atau pos tarif.

“Semua sudah selesai setelah per 1 Januari  2010 ASEAN 6 sudah menolkan semua produk yang termasuk dalam inclusion list,” ujarnya kepada Agro Indonesia, akhir pekan lalu.

Dari kebijkan itu, ungkapnya, rata-rata lebih dari 98% pos tarif sudah nol persen alias dibebaskan bea masuknya. Bahkan untuk Indonesia, pos tarif yang sudah dibebaskan atau di-nol-persen-kan mencapai 98,87%.

Iman mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih menempatkan komoditas beras dan gula dalam highly sensitive list sehingga tarif atau bea masuk kedua komoditas tersebut belum dihapus.

Penetapan kedua komoditas itu dalam highly sensitive list ditetapkan berdasarkan protokol yang disepakati pada tahun 2007 lalu. Dengan masih diperbolehkannya menerapkan tarif, pemerintah Indonesia  menetapkan bea masuk (BM)  yang berlaku adalah Rp790/kg untuk gula rafinasi, sedangkan gula mentah (raw sugar) menjadi Rp550/kg. Tarif bea masuk gula ini  sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 2007 berdasarkan Permenkeu No. 110/2006.

Sementara untuk komoditas beras, pemerintah telah menetapkan bea masuk untuk impor beras sebesar Rp450/kg.

Walaupun begitu, untuk menjadikan kedua komoditas tersebut tetap berada dalam highly sensitive list,  Indonesia harus memperbaruinya setiap tahun dengan menyatakan alasan yang jelas tentang perlunya perpanjangan waktu untuk tetap masuk ke dalam highly sensitive list.

Menurut Iman, pada tahun 2015 nanti seharusnya kedua komoditas itu sudah masuk ke  dalam sensitive list, kategori di mana suatu komoditas masih diperbolehkan dikenakan tarif, namun tidak terlalu besar.

“Namun hingga saat ini belum ada pembahasan, baik di internal Indonesia maupun di ASEAN. Hal serupa juga yang dialami dengan Filipina, di mana komoditas berasnya belum dibahas lagi,” papar Iman.

Mampu menang

Walaupun hampir semua pos tarif telah dibebaskan, namun Kementerian Perdagangan tetap optimis Indonesia akan mampu memenangkan persaingan dengan negara ASEAN lainnya jika MEA diterapkan.

“MEA tidak perlu ditakutkan. Indonesia siap menyerbu pasar ASEAN,” ujar Menteri Perdagangan M Lutfi.

Menurutnya, pemerintah juga telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi serbuan komoditas negara-negara ASEAN ke pasar Indonesia dan mendorong ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara ASEAN  pasca penerapan MEA 2015 nanti.

Mendag juga meminta pemerintah daerah dan pelaku dunia usaha untuk aktif dalam menghadapi MEA. “Kami berharap adanya peran serta aktif pemerintah daerah dan dunia usaha dalam melakukan sosialisasi terhadap rencana diberlakukannya MEA nanti,” katanya.

“Kemendag akan memberikan dukungan  melalui strategi ekspor dan kerja sama perdagangan internasional dengan didasari semangat hilirisasi dan perlindungan konsumen,” ucapnya.

Dari sisi perlidungan konsumen, upaya Kementerian Perdagangan untuk membendung serbuan komoditas asing dan mendorong pengusaan pasar dalam negeri oleh produk lokal, dilakukan melalui beberapa terobosan dan strategi.

“Instrumen terpenting dari perlindungan konsumen yang bisa dipakai adalah dengan melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di dalam negeri,” ujar Dirjen Perlindungan Konsumen, Kemendag, Widodo.

Menurutnya, melalui instrumen itu pemerintah akan mengawasi secara ketat terhadap barang-barang yang beredar, apakah sesuai dengan SNI, label dan petunjuk dalam bahasa Indonesia  pada petunjuk penggunaannya.

“Jika terbukti melanggar, akan dikenakan penegakan hukum yang bisa berupa penarikan barang tersebut dari peredaran dan jika melanggar Undang-Undang Pelindungan Konsumen, bisa dikenakan tuntuta pidana,” ujar Widodo.

Dijelaskan, saat ini sudah ada 102 produk yang wajib SNI. Produk-produk itu berasal dari berbagai sektor, seperti elektronik, baja, mainan anak-anak hingga produk dari sektor pertanian atau perkebunan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan edukasi tentang konsumen cerdas kepada masyarakat secara luas. Jika masyarakat bisa menjadi konsumen cerdas, mereka bisa memilih barang-barang mana saja yang layak dibeli. “Belum tentu produk asing lebih baik dari produk lokal,” ucapnya.

Terkait konsumen cerdas, Widodo menyatakan pihaknya berusaha mendorong agar masyarakat lebih memilih mengkonsumsi atau menggunakan produk buatan negeri sendiri. “Jika masyarakat sudah lebih cinta kepada produk lokal, maka keberadaan produk asing di pasar dalam negeri tidak perlu dikhawatirkan lagi,” cetus Widodo. B Wibowo

SVLK Bisa Diboncengi

Meski produk kayu tercatat sebagai produk unggulan, namun berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan dinilai bisa menekan industri pengolahan kayu di tanah air. Produsen produk kayu ASEAN sangat mungkin akan memanfaatkan langkah maju Indonesia yang telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menembus pasar global.

“Kami khawatir, SVLK kita diboncengi oleh produk asal negara ASEAN, terutama Vietnam. Kalau itu yang terjadi, gawat. Sebab yang rugi akhirnya industri di tanah air,” kata Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Dwi Sudharto di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Dwi menjelaskan, Indonesia saat ini berada di posisi terdepan untuk produk-produk kehutanan seiring dengan diterapkannya SVLK. Sistem tersebut diakui oleh negara-negara konsumen, termasuk Uni Eropa, sebagai sistem yang bisa memastikan produk yang dikirimkan bersumber dari kayu legal. Sampai saat ini tidak ada negara ASEAN yang memiliki sistem serupa.

Persoalannya, lanjut Dwi, saat MEA diberlakukan, produk dari negara ASEAN bisa bebas mengalir ke tanah air. Indonesia akan dijadikan transit, untuk selanjutnya produk tersebut menembus negara konsumen berbekal SVLK Indonesia. “Jadi, cuma numpang lewat di Indonesia untuk mendapat sertifikat SVLK,” katanya.

Modusnya, bisa dengan melakukan reinvestasi sebagian pabrik dari negara ASEAN ke Indonesia. Sepintas, hal itu terkesan akan memberi Indonesia banyak keuntungan. Namun kenyatanya,  pabrik tersebut hanya mengolah pada proses finishing. Sementara pengolahan dari bahan baku, hingga secondary process tetap dilakukan di negara asal. Setelah diberi sedikit sentuhan akhir, baru ekspor dilakukan. Jadi, nilai tambah terbesarnya tetap berada di negara asal.

Menurut Dwi, dengan ongkos transportasi yang bersaing dari negara asal ke Indonesia, modus tersebut tidak akan membeban produsen produk kayu ASEAN. “Sebaliknya, bisa dipastikan industri yang asli merah putih bakal tergenjet,” katanya

Untuk mencegah hal itu, juga bukan perkara gampang. Dwi menyatakan, prosedur impor kayu bisa saja diperketat. Namun, hal itu juga dikhawatirkan bakal berdampak kepada industri pengolahan kayu nasional. Pasalnya ada beberapa jenis kayu impor yang memang dibutuhkan oleh industri di dalam negeri. Misalnya kayu eksotis seperti Oaks, asal Amerika yang banyak digunakan untuk lapisan face-back kayu lapis.

Ada juga bubur kayu serat panjang asal negara-negara subtropis yang pakai oleh industri pulp dan kertas. “Jadi, jangan sampai tujuannya menghambat produk pesaing, yang terjadi malah industri di dalam negeri kesulitan. Ibaratnya mau nepuk nyamuk, tapi pake bom,” kata Dwi.

Dia menuturkan, cara yang paling ampuh untuk menghadapi MEA adalah dengan terus meningkatkan inovasi dan desain produk. Kemenhut sendiri berkomitmen untuk melakukan relaksasi peraturan perundang-undangan dan percepatan pelayanan perizinan sehingga daya saing industri di tanah air bisa semakin terdongkrak. Sugiharto