Akhir Penundaan Sementara

0
90

Bubarnya Badan Pengelola REDD+ seolah menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi kebijakan moratorium hutan alam primer, termasuk Surat Kesanggupan (Letter of Intent/LoI) dengan Norwegia yang menjadi payung besarnya. Pelaku usaha berbasis sumber daya lahan pun kompak menyampaikan dukungannya.

Dorongan untuk mengevaluasi kebijakan penundaan izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang populer dengan moratorium hutan seolah tak terbendung begitu Presiden Joko Widodo membubarkan BP REDD+. Apalagi ada sinyal jelas yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Menurut Siti, pihaknya saat ini sedang mengkaji kebijakan moratorium hutan. Langkah evaluasi moratorium hutan dilakukan untuk menyerap aspirasi dari kalangan dunia usaha yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. “Kebijakan itu kan banyak dasarnya, seperti dasar hukum, praktisinya, scientific bagaimana, kita masih beri ruang untuk pertimbangan kepada dunia usaha untuk argumentasi,” kata Siti usai memberikan pemaparan tentang 100 hari kerja Kementerian LHK, Selasa (3/2/2015).

Meski demikian, dia memastikan pemerintah tidak akan gegabah. Pihaknya akan menjaring masukan dari beberapa pihak terkait agar keputusan yang diambil nantinya bisa memberikan manfaat kepada semua. Selain meminta masukan dari pakar kehutanan dan lingkungan hidup, Siti mengatakan kementeriannya juga akan meminta masukan dari pakar ekonomi. Dan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan meminta pertimbangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Siti menegaskan, keputusan perpanjang atau tidaknya moratorium ini perlu disesuaikan dengan berbagai pertimbangan. Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan ini. Nantinya, jangan sampai kebijakan moratorium yang akan ditetapkan ini dicabut kembali kemudian. “Sudah mulai dibahas. Sudah dua minggu lalu. Intinya kita jaga hutan kita,” katanya.

Siti menambahkan, keputusan soal moratorium hutan diharapkan sudah bisa diambil sebelum tenggat waktu Mei tahun ini, saat kebijakan moratorium berakhir.

Moratorium hutan pertama kali diterapkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Instruksi Presiden No.10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang terbit 20 Mei 2011.  Berakhir pada tahun 2013, kebijakan tersebut kemudian diperpanjang selama dua tahun lewat Inpres No.6 tahun 2013, dan akan berakhir pada 13 Mei 2015.

Pada awalnya, berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menyetop pemberian izin baru pada areal sekitar 69,1 juta hektare (ha). Lewat peninjauan selama enam bulan sekali, luas areal moratorium terakhir ditetapkan pada Desember 2014, seluas 64,1 juta ha. Pengurangan luas terjadi setelah pengecekan di lapangan ternyata areal yang dimoratorium telah dibebani izin atau hak.

Ditolak

Akibat moratorium, sejumlah permohonan izin ditolak. Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam alias HPH, pemerintah menolak lima permohonan dengan total luas 421.326 ha. Sementara untuk IUPHHK hutan tanaman industri (HTI) terdapat 17 permohonan yang ditolak dengan luas permohonan mencapai 523.040 ha. Jumlah yang ditolak, di luar dari permohonan IUPHHK yang luasnya harus terpangkas karena areal yang dimohon menjadi bagian dari moratorium.

Sementara untuk permohonan pinjam pakai hutan untuk kegiatan pertambangan, terdapat 123 permohonan yang terindikasi beririsan dengan areal moratorium. Sebanyak 96 unit telah diterbitkan izinnya setelah areal yang terindikasi moratorium dikeluarkan, sementara 25 unit lainnya sedang dalam proses penelaahan. Sedang, dua permohonan seluas 3.000 hektare sudah dipastikan ditolak.

Situasi yang sama juga terjadi pada sektor perkebunan. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dampak moratotium membuat ekspansi perkebunan melambat. Jika sebelumnya perluasan areal kebun sawit bisa mencapai 350.000 ha/tahun, maka setelah kebijakan moratorium berlaku perluasan melambat menjadi hanya 200.000 ha/tahun.

Kebodohan

Jadi, tak heran jika para pelaku usaha berbasis sumberdaya lahan pun kompak menyuarakan harapan agar kebijakan moratorium izin baru di hutan primer tak lagi diperpanjang. Waktu pelaksanaan moratorium sekitar empat tahun dinilai sudah mencukupi, apalagi perbaikan tata kelola hutan telah dilakukan di sana-sini. Apalagi, kompensasi senilai 1 miliar dolar AS yang dijanjikan Norwegia seperti dalam LoI, dinilai banyak pihak tak setimpal dengan upaya dan potensi yang hilang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bidang Hutan Tanaman Industri, Nana Suparna menyatakan, jika kebijakan moratorium dilanjutkan hal itu memperlihatkan ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk mendapatkan metode mengelola hutan lestari. “Perpanjangan moratorium malah menunjukan kebodohan kita,” kata dia di Jakarta, Kamis (5/2/2015).

Nana menjelaskan, sesuai dengan filosofinya, kebijakan moratorium hanyalah bersifat sementara alias tidak permanen. Dalam masa moratorium, tersedia waktu untuk mencari cara dalam perbaikan tata kelola hutan. Perpanjangan moratorium hanya membuktikan bahwa Indonesia gagal menemukan metode cara untuk perbaikan tata kelola hutan. “Itu kan bodoh namanya,” katanya.

Meski demikian, Nana menegaskan, Indonesia sejatinya tak layak menyandang status bodoh. Sebab sejatinya, Indonesia bisa mengelola sumber daya hutan dan gambut secara berkelanjutan. “Jadi, satu kali perpanjangan sudah cukup,” katanya.

Nana juga mengingatkan, pemberlakuan moratorium terbukti malah tidak efektif menahan laju deforestasi. Situasi ini berbanding terbalik dengan kawasan hutan yang dibebani izin pengelolan di mana hutan bisa dikelola dengan lebih baik. “Data dari sejumlah lembaga menunjukan, di areal moratorium malah terjadi hot spot, perambahan, dan pembalakan ilegal. Ini kan ironis,” katanya.

Mengacu data yang di rilis Forest Watch Indonesia, Desember 2014, dalam buku Potret Hutan Indonesia 2009-2013, terjadi kehilangan hutan alam sekitar 1,1 juta ha di areal moratorium pada periode 2009-2013. FWI memang tak memilah apakah kehilangan tersebut terjadi pada masa sebelum moratorium mulai diberlakukan (tahun 2011) atau selama moratorium. Namun, bisa dipastikan areal tersebut tak dibebani izin pengelolaan.

Nana mengingatkan, perpanjangan moratorium hanya akan menutup potensi produksi kayu yang berarti potensi devisa dan pertumbuhan ekonomi. Moratorium juga berarti menghilangkan kesempatan bekerja bagi masyarakat.

Begini gambarannya. Ada sekitar 500.000 ha permohonan HPH yang diajukan, dengan 70% areal efektif, maka ada sekitar 350.000 ha areal yang ditujukan untuk produk kayu. Jika pembagian blok tebangan dilakukan secara konservatif sebanyak 35 blok untuk 35 tahun, maka ada 10.000 ha yang bisa dioperasikan setiap tahun.

Jika diasumsikan setiap hektare bisa memproduksi sekitar 20 m3 kayu jenis meranti, maka potensi produksinya bisa mencapai 200.000 m3/tahun. Dengan harga Rp1,5 juta/m3, maka potensi kehilangan sudah sebesar  Rp300 miliar. Potensi itu hilang karena pemerintah menolak permohonan yang diajukan.

“Potensi serapan tenaga kerja langsung yang hilang bisa mencapai 2.000 orang,” kata Nana.

Potensi besar juga lenyap di HTI. Dengan permohonan sekitar 500.000 ha, di mana areal efektif untuk tanaman yang bisa dialokasikan seluas 350.000 ha. Jika areal tersebut telah dibangun HTI dengan pembagian 7 blok pemanenan untuk daur 7 tahun, maka luas areal yang dipanen adalah 50.000 ha/tahun. Dengan asumsi setiap hektare bisa menghasilkan 150 m3 kayu, maka potensi produksi kayu HTI yang hilang dari ditolaknya permohonan yang diajukan adalah 7,5 juta m3/tahun.

ISPO

Desakan untuk mengakhiri moratorium hutan juga datang dari Gapki. “Jika pemerintah melihat peran strategis perkebunan sawit dan industri turunannya dalam pembangunan dan penyerapan tenaga kerja, maka moratorium hutan tidak perlu dilanjutkan,” kata Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan, Kamis (5/2/2015).

Harus diakui, saat ini perkebunan sawit dan industri turunannya sangat strategis. Nilai ekspor produk sawit pada tahun lalu mencapai 20,8 miliar dolar AS, naik dari tahun 2013 yang sebesar 19,3 miliar dolar AS. Kinerja ekspor sawit yang mengilap menjadikannya berada di nomor dua untuk catatan ekspor setelah migas.

Perkebunan sawit juga menjadi gantungan hidup untuk lebih 340.000 kepala keluarga.

Fadhil beralasan, moratorium tak perlu diperpanjang karena tata kelola hutan di Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. Indonesia sudah punya One Map Policy, yang memastikan tidak ada tumpang tindih pemanfaatan lahan. Untuk perkebunan, Indonesia juga punya sistem sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), yang memastikan kebun sawit saat ini dibangun dengan memerhatikan aspek kelestarian lingkungan. Sugiharto