Persaingan Bisnis Membahayakan SVLK

0
277

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Taufik Gani, tergopoh-gopoh keluar dari ruang pameran International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2015, yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015) siang. Cuaca siang itu rupanya memicu kehawatiran pengusaha mebel kelahiran Madiun, Jawa Timur ini. Langit hitam pekat disertai angin kencang bisa menyapu tenda besar yang menjadi ruang pamer IFFINA 2015.

“Repot memang jika pameran di area terbuka,” ujar Taufik.

Selain memastikan tenda tahan menghadapi panas dan hujan deras, banyak perangkat lain yang mesti disiapkan untuk membuat 500 peserta pameran — dengan lebih dari 20.000 buyer dari 100 negara — nyaman. Mulai dari penyejuk udara, pencahayaan, hingga toilet yang bisa bergerak. Sudah dua tahun belakangan Asmindo merasakan kerepotan tersebut.

Sebelumnya, pameran tahunan yang berlangsung sejak tahun 2008 itu selalu digelar di gedung pamer megah. Sempat di Jakarta Convention Center, Senayan, juga di Jakarta International Expo, Kemayoran. Namun, itu semua berubah ketika Asmindo memutus kerjasama dengan Dyandra, perusahaan penyelenggara pameran kelompok Kompas-Gramedia.

Putusnya kerjasama mereka lantaran ada perbedaan pandangan. Direktur Eksekutif Asmindo, Lisman Sumardjani menceritakan, pihaknya menginginkan IFFINA tetap menjadi ajang promosi bagi anggotanya yang 80% industri kecil menengah (IKM). “Untuk itu, biaya sewa stan pameran pun harus terjangkau,” cetusnya.

Harga sewa stan diyakini bakal melonjak jika kerjasama dengan Dyandra diteruskan. Pasalnya, Dyandra ingin memperbesar skala pameran dengan menggandeng UBM Asia — perusahaan penyelenggara pameran, yang melantai di bursa London.

Hubungan mantan kongsi itu kemudian memanas. Dyandra-UBM ingin mempertahankan IFFINA, namun ditolak. Pasalnya, Asmindo mengklaim IFFINA sebagai miliknya. Asmindo kemudian menggelar IFFINA secara mandiri dengan menggandeng penyelenggara pameran lain.

Namun, Asmindo kesulitan mendapat ruang pameran. Menurut Lisman, ruang pamer yang selama ini dimanfaatkan ternyata sudah ada penyewanya. “Anehnya, ternyata di ruang pamer sepi-sepi saja,” ujar Lisman.

Padahal, sebagai bagian dari sirkuit pameran mebel Asia Tenggara, IFFINA sudah mendapat jadwal tetap untuk diselenggarakan, yaitu setiap 14-17 Maret. Jadilah IFFINA 2014 terpental ke Parkir Timur Senayan.

Yang menarik, Dyandra-UBM kemudian merangkul Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) untuk menggelar Indonesia International Furniture Expo (IFEX). Bentroknya jadwal penyelenggaraan IFEX dengan IFFINA menguatkan adanya friksi yang cukup panas soal pameran mebel ini.

Saat pertama digelar, tahun 2014, IFEX digelar secara maraton di gedung yang menjadi langganan pameran besar. Tanggal 11-14 Maret di Jakarta International Expo, dan 12-15 Maret di Jakarta Convention Center, seperti yang tercantum pada media-media promosinya. Tahun ini, penyelenggaraan IFEX pun tetap pada tanggal tersebut yang memastikan kembali terjadinya bentrok dengan IFFINA.

Friksi makin tajam

Penyelenggaraan pameran kemudian seolah menjadi bensin yang menyiram api konflik antara Asmindo dan AMKRI. Sudah menjadi pengetahuan umum, dua asosiasi tersebut kurang akur meski sama-sama menaungi industri mebel dan kerajinan.

Unjuk kekuatan pun makin kentara belakangan. Salah satunya dengan menghadirkan Presiden Joko Widodo pada pembukaan pameran yang digelar. Sejauh ini, skor masih sama kuat 1-1. Sebab, Jokowi hadir pada pembukaan IFEX 2015 maupun IFFINA 2015. Di luar kebiasaan, Presiden Jokowi hadir pada pembukaan kedua pameran yang digelar hanya berselisih dua hari itu. Padahal, dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengungkapkan ketidaksukaan pada acara seremonial. Boleh jadi, karena Jokowi juga seorang pengusaha mebel.

Kehadiran Jokowi pun menjadi momentum untuk menggosok isu yang beberapa waktu terakhir menjadi semacam arena pertarungan dua asosiasi tersebut. Isu tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK).

AMKRI yang menolak SVLK, seolah di atas angin. Pasalnya saat pembukaan IFEX 2015 sempat mencuat Jokowi menyebut SVLK mengambat ekspor dan tak perlu dikenakan pada industri hilir. Berita tersebut termuat pada salah satu suratkabar nasional yang terafiliasi dengan penyelenggara pameran.

Namun, skor kembali sama kuat. Pasalnya, Jokowi memberikan klarifikasi pada pembukaan pameran IFFINA 2015 milik Asmindo, yang notabene mendukung SVLK. Menurut Jokowi, kesulitan yang dihadapi oleh IKM mebel adalah mengurus perizinan seperti izin usaha industri (IUI), izin gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). “SVLK baik, tapi praktiknya di bawah memang tidak semudah yang dibayangkan. Mengurus IUI-nya, HO-nya, SIUP-nya, itu ternyata lama sekali. Ini yang sedang kami rapatkan untuk dipermudah,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, pihaknya sudah merespon instruksi Presiden untuk memberi kemudahan dalam proses SVLK. “Sudah ada langkah-langkah konkret untuk kemudahan SVLK. Nanti akan diumumkan detilnya,” ujarnya.  Sugiharto

Asmindo: Tak Ada Kompromi

AMKRI sejatinya punya catatan bagus soal menggoyang SVLK. Diundurnya tenggat waktu implementasi penuh SVLK pada produk mebel dan kerajinan dari 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember tahun ini tak lepas dari lobi AMKRI.

Pintu masuknya tak lain Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, yang juga merupakan Anggota Dewan Penasehat AMKRI. Rahmat Gobel bahkan disebut-sebut punya hubungan khusus. Rumor beredar, Gobel sejatinya punya bisnis mebel yang dioperasikan oleh Sekjen AMKRI Sobur.

Namun, hal itu dibantah tegas oleh Sobur. Menurutnya, rumor tersebut adalah isu murahan karena dirinya maupun pengurus AMKRI lainnya tak satupun menjalankan usaha yang dimiliki Gobel.

Tepis menepis rumor datang dari kubu Asmindo. Soal adanya perseteruan antara asosiasi misalnya Ketua Umum Asmindo Taufik Gani membantahnya. Menurut dia, Asmindo dan AMKRI selalu seiring sejalan. “Kami akur. Kami selalu bersama-sama, sering kumpul-kumpul. Kalau pameran di luar negeri juga bareng-bareng,” katanya.

Meski demikian, Taufik menegaskan, soal bisnis Asmindo dan AMKRI punya jalan sendiri-sendiri. Asmindo, katanya, lebih memilih untuk memfasilitasi IKM dengan kemampuan finansial rendah. “Kalau bukan Asmindo yang mengayomi siapa lagi? Kalau AMKRI ingin mengurus yang besar-besar, silakan. Tidak masalah,” ujarnya.

Tapi soal SVLK, Taufik menyatakan tidak ada kompromi. Menurut dia, SVLK menjawab tuntutan yang makin tinggi dari konsumen soal legalitas. “Kalau produk mebel ditolak karena tidak ada bukti legalitasnya, memang mereka mau tanggung jawab?” katanya.

Asmindo bahkan menyerukan implementasi penuh SVLK tidak ditunda lagi. Menurut Taufik, pemberlakuan SVLK bisa menekan aliran kayu ilegal menuju negara pesaing. Berbekal SVLK, maka produk kayu bisa dilacak asal-asulnya. “Itu memastikan kayu khas Indonesia tak bisa lagi dikirim secara ilegal ke negara pesaing,” kata dia.

Taufik menyatakan, selama ini banyak kayu khas Indonesia yang diminati negara konsumen ternyata malah diekspor dari negara pesaing Indonesia, yang notabene tidak memiliki jenis kayu tersebut. Jenis kayu tersebut misalnya seperti kruing, merbau, atau sonokembang. Akibatnya, industri pengolahan kayu nasional justru malah kalah bersaing.

Saat ini, sekitar 30% dari 2.836 anggota Asmindo telah mendapat sertifikat SVLK. Taufik menyatakan, pihaknya yakin seluruh anggotanya yang kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah itu mampu memperoleh sertifikat SVLK pada tahun ini.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah juga telah memberi kemudahan seperti sertifikasi berkelompok dan pengurangan biaya sertifikasi. Taufik mengritik pelaku industri perkayuan yang menolak SVLK. Menurut dia, mereka yang menolak sudah terlalu nyaman dengan ketidakteraturan. “Mereka yang menolak SVLK juga pemalas, karena dalam proses sertifikasi semua penggunaan dan pemanfaatan bahan baku kayu harus tercatat,” ujarnya.

Dia mengingatkan, negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia kini menuntut produk kayu yang diimpor memiliki legalitas dan kejelasan sumber bahan bakunya. “Kami juga merasakan, sejak ada SVLK, kampanye negatif dari LSM terhadap produk kayu Indonesia berkurang,” kata Taufik. Sugiharto/B. Wibowo