Reforma Agraria Ancam Hutan?

0
553

Pemerintah akhirnya menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penguasaan atau hak atas tanah yang ada di dalam kawasan hutan. Namun, penyelesaian lewat peraturan bersama (Perber) empat kementerian itu malah menimbulkan kekhawatiran hancurnya hutan nasional. Benarkah?

Di penghujung jabatannya, empat anggota Kabinet Indonesia Bersatu II meneken keputusan penting tentang penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Lewat keputusan bersama yang ditandatangani 17 Oktober 2014 oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu, berbagai masalah tenurial di kawasan hutan, yang jadi penyakit kronis bertahun-tahun, terbuka untuk dituntaskan.

“Ini adalah jalan keluar terhadap masalah tenurial di kawasan hutan. Masak ada masyarakat yang secara nyata tinggal sudah puluhan tahun tidak diakui,” ujar Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Bambang Soepijanto, pekan lalu.

Namun, kebijakan ini pagi-pagi sudah membuat pelaku usaha sektor kehutanan kebat-kebit. Harap maklum, Perber itu dinilai multitafsir akibat banyaknya istilah agraria. Bahkan, dalam salah satu pasal Perber, pemberian hak atas tanah bisa dilakukan, meski tanah tersebut dikuasai kurang dari 20 tahun, dalam rangka reforma agraria. “Kurang dari 20 tahun itu berapa waktunya? Sangat multitafsir,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Purwadi Soeprihanto.

Apalagi, dokumen yang bisa dijadikan pedoman dalam pengakuan hak sejatinya sangat lemah dari sisi hukum karena bisa hanya berupa surat keterangan tanah dari kepala desa setempat. Itu sebabnya, APHI berharap pemerintah merevisi, bahkan mencabut Perber itu. Alasannya, Permenhut tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sudah sangat memadai untuk memfasilitasi sengketa lahan. “Persoalan lahan di hutan selama ini sebenarnya bukan ketentuan hukumnya yang tidak kuat. Tapi implementasinya. Proses pengukuhan berjalan lambat,” katanya.

Namun, praktisi hukum yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Dr Sadino menilai Perber sudah tepat sebagai tindaklanjut penetapan MK. “Ini justru untuk kepastian kawasan hutan serta itikad baik pemerintah. Soal penandatangannya di penghujung jabatan juga boleh saja. Tidak masalah. Justru harusnya kita kritik kenapa tidak dari dulu-dulu karena keputusan MK kan sudah lama.”

Yang pasti, Bambang menegaskan tidak semua klaim bisa dikabulkan dengan mudah. Kementerian LHK akan jadi filter penentu. “Jadi, tidak serta merta ada klaim lahan, pasti dikabulkan,” katanya. Apalagi jika permohonannya berupa perkebunan. Nah. AI