Tak Ada Alasan UE Ulur Waktu

0
96

Sejatinya, sorotan Uni Eropa dalam negosiasi lanjutan FLEGT VPA bukan cuma soal pemberlakuan dokumen DE. Ada juga soal penggunaan kayu yang berasal dari penyiapan lahan perkebunan yang biasa disebut IPK.
Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian LHK, Agus Jusnianto, isu pemanfaatan kayu IPK sudah diselesaikan. Ke depan, kayu IPK juga akan diwajibkan menggunakan dokumen S-LK.

Isu lain yang belakangan mencuat adalah soal keterbukaan informasi. Isu ini muncul setelah setelah adanya sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan dengan Kementerian LHK. Dalam sengketa tersebut, Kementerian LHK diminta memberi akses terhadap informasi dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) dan Rencana Pemanfaatan Bahan Baku Industri (RPPBBI).
Putusan Komisi Informasi Publik, Mei 2015, memerintahkan Kementerian LHK untuk memberikan informasi yang diminta. Namun, Kementerian LHK mengajukan banding karena berpendapatan sebagian dari informasi yang diminta mengandung rahasia perusahan.

Soal sengketa tersebut, Agus menyatakan pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan kalangan LSM yang mengajukan gugatan. Nantinya, Kementerian LHK akan memberikan data dan informasi terkait dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK dan RPPBBI yang memang tidak dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
ā€œDengan selesainya isu-isu tersebut, seharusnya tidak ada alasan Uni Eropa untuk mengulur waktu,ā€ katanya. Sugiharto