Bukti Nyata Sapi Lokal Tak Ada

0
267

Kisruh masalah daging sapi sampai sekarang masih belum tuntas. Persoalannya, pemerintah selalu mengatakan stok sapi dalam negeri tersedia. Faktanya? Di lapangan, sapi sulit ditemukan.

“Masalah pemerintah selalu menganggap sapi dalam negeri tersedia. Tapi kenyataanya sapi lokal sulit ditemukan,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impotir Daging Indonesia (Aspidi), Thomas Sembiring di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, jika pemerintah selalu mengatakan sapi dalam negeri tersedia, sehingga mengurangi impor sapi bakalan dan daging, maka gejolak harga daging sulit untuk diselesaikan.

“Semestinya pemerintah mengakui saja bahwa sapi lokal masih kurang,” tegasnya. Dia memberikan contoh, penugasan Perum Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong sebanyak 50.000 ekor, merupakan bukti nyata bahwa sapi lokal tidak tersedia cukup.

“Secara tidak langsung penugasan Bulog impor sapi siap potong adalah bukti bahwa pemerintah mengakui sapi lokal kurang,” tegasnya. Hal yang sama juga terjadi terhadap jumlah populasi sapi nasional yang tidak pernah akurat datanya, sehingga pada Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan kegagalan swasembada daging akibat salah hitung.

Menurut Thomas, kegagalan pemerintah dalam mencapai swasembada daging harus dapat dipertangungjawabkan karena anggaran yang dihabiskan dalam lima tahun mencapai target swasembada daging sebesar Rp17 triliun. “Tidak ada pertanggungjawaban kecuali Mentan-nya sekadar bilang salah hitung,” tegasnya.

Tak ikut main

Sementara itu Ketua Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) Suharjito mengatakan, importir daging tidak mungkin ikut bermain dalam mengendalikan harga daging sapi, mengingat volume impor daging hanya sekitar 10% dari kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 600.000 ton.

“Tidak mungkin importir daging sapi mengendalikan harga karena jumlah daging yang diimpor sangat kecil,” katanya. Harjito melihat melonjaknya harga daging sapi saat ini, karena pasokan daging ke pasar berkurang.

Menurut dia, berkurangnya, pasokan daging ke pasar salah satu penyebabnya adalah pemerintah mengurangi izin impor sapi bakalan. Pada triwulan I dan II, total izin impor sapi bakalan yang dikeluarkan pemerintah sebanyak 400.000 ekor, tapi pada triwulain III hanya 50.000 ekor.

“Dengan pengurangan ini, maka para feedloter sangat hati-hati melakukan pemotongan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok, agar tidak habis,” tegasnya.

ADDI menyambut baik penugasan Bulog untuk melakukan impor sapi siap potong. Namun, Harjito menyarankan, dalam pemasaran sebaiknya Bulog menjalin kerjasama dengan asosiasi pedagang atau distributor yang ada.

“Tujuannya, agar daging yang dijual Bulog sampai kepada konsumen dengan harga murah. ADDI juga membuka pintu jika Bulog mengajak kerjasama. Intinya, kita ingin membantu pemerintah menstabilkan harga daging,” ungkapnya.

HET

Namun, Direktur Pengadaan Bulog, Wahyu mengaku, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI), Asosiasi Pengusaha Pemotongan Hewan Indonesia atau juga yang sering disebut asosiasi jagal, dan Asosiasi Pengusaha Daging dan Sapi Potong (Apdasi) Jawa Barat.

Untuk menjamin harga terjangkau konsumen, Wahyu mengatakan Bulog akan menetapkan HET (harga eceran tertinggi) daging sapi sehingga keuntungan yang didapat oleh pedagang dan harga di tingkat konsumen dapat berada di level sesuai.

“HET daging dari Bulog di bawah Rp100.000/kg, maka kami ajak para asosiasi bekerja sama dan mereka menyambut baik,” kata Wahyu. Impor sapi siap potong diperkirakan akan sampai ke Indonesia awal bulan September 2015.

Pihak Bulog, lanjut Wahyu, sudah menjajaki rumah potong hewan (RPH) mana saja yang nantinya akan dilibatkan. Sejauh ini, dia memprediksi ada lebih dari 19 RPH di Jabodetabek dan Bandung yang akan digunakan.

Ketua APDI Asnawi menyampaikan, para asosiasi sepakat bekerjasama dengan pemerintah karena selama ini harga daging yang tinggi justru merugikan mereka. APDI pun menjamin pemogokan berakhir hari ini, tanpa ada demo di Istana seperti yang sebelumnya diisukan.

“Karena kalau harga daging tinggi, pedagang juga rugi. Pemerintah memang sudah seharusnya terlibat mengatur tataniaganya. Kalau bicara kenaikan harga, pengusaha memang harus untung, tapi kan harus wajar,” katanya.

Menurut pantauan APDI, sejak sebelum lebaran, harga daging di tingkat pengusaha besar atau importir rata-rata naik 25%-30%, sehingga pedagang tidak memiliki pilihan selain menjual ke konsumen dengan harga tinggi.

Kendati selama ini memasok daging dari para importir, Asnawi pun menilai langkah pemerintah untuk memperbesar perannya amat baik bagi sistem tataniaga pasar. Pasalnya, selama ini persaingan hanya berlangsung di kalangan importir.

Ada, tapi terbatas

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna, mengatakan sapi lokal tersedia dalam jumlah yang terbatas. Jika Bulog mampu mendapatkan sapi lokal, maka dapat menjual daging sapi dengan harga yang lebih murah.

Rina memberikan contoh PD Dharma Jaya, yang menjalin kerjasama dengan Pemda NTB dan Jawa Timur, mampu menjual daging sapi dengan harga Rp85.000/kg-Rp89.000/kg.

“Dharma Jaya mendapat pasokan sapi dari dua provinsi itu dan dagingnya dijual dengan harga yang lebih murah. Bulog kalau bisa, seperti Dharma Jaya, tentunya lebih baik,” katanya.

Rina mengatakan di wilayah Jabodetabek, ada sekitar 13 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang baik dan memenuhi standar. Dari jumlah ini, total sapi setiap hari yang dipotong sebanyak 561 ekor atau sekitar 16.830 ekor/bulan.

“Jumlah yang dipotong ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek, karena untuk hotel dan restoran, sudah ada daging industri,” tegasnya.

Menurut dia, semestinya harga daging tidak bergejolak naik. Apalagi Apfindo mempunyai stok sapi siap potong yang cukup. Namun diakui, anggota Apfindo, perlu menjaga stok di kandang, sehingga mereka perlu impor lagi. “Mestinya pemerintah lebih konsentrasi pengembangan ternak lokal,” katanya.

Menyinggung ada pengusaha anggota Apfindo yang tidak melakukan pemotongan sapi, Rina, mengatakan tidak semua anggota Apfindo melakukan hal itu. “Tidak semua anggota Apfindo melakukan itu. Hanya satu-dua perusahaan saja yang melakukan itu. Jadi, kita tidak boleh pukul rata. Itu hanya kasus,” tegasnya. Jamalzen