IPOP Langgar Kedaulatan RI

0
868

Keunggulan Indonesia di perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya terus mendapat tekanan berat. Bukan sekadar kampanye hitam dan aksi boikot, tapi malah melakukan “jebakan” yang bisa melanggar kedaulatan negeri ini. Itulah yang terjadi dengan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP).

Entah siapa yang punya skenario, tiba-tiba saja empat perusahaan kelas kakap di perkebunan sawit Indonesia membuat janji yang mengejutkan. Di bawah panji Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), kelompok usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk. — anak usaha Golden Agri Resources (GAR) sebagai imperium bisnis kebun sawit Sinar Mas — Cargill Indonesia, Wilmar dan Asian Agri membuat janji yang sangat merugikan. Pertama, tidak akan melakukan ekspansi kebun mencaplok lahan hutan (deforestasi). Kedua, tak membangun kebun di lahan gambut. Ketiga, tidak menggunakan lahan berkarbon tinggi (HCS) dan terakhir tidak menerima atau menampung tandan buah segar (TBS) dan CPO dari kebun sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS.

Belakangan, dua entitas bisnis kebun besar lainnya, Musim Mas dan Astra Agro Lestari, juga ikut dalam skema IPOP. Menurut kajian Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), keenam raksasa sawit tersebut menampung hampir 90% seluruh TBS dan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, termasuk  di dalamnya TBS dari 4,5 juta hektare (ha) kebun sawit yang dikelola rakyat. Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), luas kebun sawit tahun 2014 tercatat 10,21 juta ha, di mana swasta menguasai 5,05 juta ha, BUMN 700.591 ha dan sisanya kebun rakyat.

Meski janji itu diteken dan disaksikan Presiden SBY di sela forum KTT Perubahan Iklim di New York, Desember 2014, namun prosesnya ternyata “gelap” kalau bukan ada skenario yang mengatur. Setidaknya itu yang dituturkan Deputi Menko Perekonomian bidang Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud. Diakuinya, ada upaya Kedubes AS yang difasilitasi KADIN Indonesia membawa isu sawit di forum itu, tapi pengusaha keberatan. “Saat itu tidak mengemuka soal adanya penandatanganan janji atau apapun,” katanya. “Jadi, agenda penandatangan IPOP tidak ada. Seperti ada sesuatu yang diatur yang sebenarnya belum pas, tapi diteken di depan presiden dan menko (perekonomian Chairul Tanjung),” kata dia.

Yang jelas, perjanjian itu kini membuat gerah dan marah pemerintah. Pasalnya, pengaitan deforestasi dan penggunaan lahan gambut melanggar kedaulatan Indonesia. Apalagi, IPOP juga bisa memberangus pekebun rakyat. “Praktis pengembang kebun sawit baru terhenti, dan banyak daerah bakal zero growth. Apakah ini yang disebut pro rakyat?” ujar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, San Afri Awang, di sela diskusi “IPOP dari Perspektif Lingkungan Hidup dan Kehutanan” di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Bahkan, San Afri tegas menyatakan ada kewenangan pemerintahan yang dilangkahi IPOP, yang berdampak pada ekonomi rakyat. Yang berbahaya, ada wilayah bangsa berdaulat yang diatur oleh sekelompok swasta. “Ini adalah pelanggaran undang-undang dasar bahwa pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya. Adalah tidak berdaulat jika kewenangan negara diatur oleh swasta,” kata San Afri. AI