KKP Desak Tuntaskan Tataniaga Garam

0
38

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti nampaknya sudah hilang kesabaran menghadapi persoalan tataniaga garam impor. Pasalnya, sudah lebih dari setahun persoalan tataniaga ini tak kunjung usai. Sialnya, kisruh itu justru terjadi antarsesama pemerintah, yakni Kementerian Perindustrian. Tak hanya itu, untuk mengubah kategorisasi garam industri aneka pangan menjadi garam konsumsi pun belum juga usai.

Bukan kali ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) teriak-teriak soal masuknya garam impor dan memukul garam rakyat. Namun, baru Menteri Susi Pudjiastuti yang bersuara keras, dan menuding langsung Kementerian Perindustrian secara tak langsung ikut merusak garam rakyat.

“Saya bisanya cuma teriak-teriak saja. Tapi tidak punya akses untuk berbuat sesuatu. Jika tidak bisa duduk bareng (juga), maka petani garam saya kasih ke Kementerian Perindustrian. Jadi, petani garam masuk portofolio Kementerian Perindustrian. Bawa anggaran pemberdayaannya sekalian,” tegas Susi beberapa waktu lalu di kantornya.

Wajar Susi bersikap ketus. Pasalnya, garam industri aneka pangan sampai sekarang masih masuk dalam kategori garam industri. Impornya juga tidak sedikit. Data Kementerian Perdagangan, tahun 2013 garam industri aneka pangan mencapai 277.475 ton, dan melesat tajam tahun lalu menjadi 473.133 ton. Padahal, sejatinya garam ini adalah untuk konsumsi, meski kadar NaCl-nya yang tinggi, yakni 97%. Itu sebabnya, garam kualitas bagus ini kerap menghancurkan garam rakyat karena merembes ke pasar.

Yang jadi soal, berdasarkan Permendag No.58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam, yang pegang rekomendasi garam impor ada di Kemenperin. Sementara KKP tidak punya kewenangan. Itu sebabnya, Permendag 58/2012 ini sedang direvisi dan diakui Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih sudah sampai tingkat Menko Perkonomian.

Kabarnya, revisi Permendag No.58/2012 akan menyentuh tiga hal, yakni definisi dari garam industri, definisi garam dalam negeri, dan terkait dengan rekomendasi dari KKP serta Kemenperin untuk tidak memperpanjang rantai perizinan.

Direktur Kimia Hulu Kemenperin, M Khayam mengakui desakan KKP untuk diikutsertakan dalam proses pemberian rekomendasi impor garam industri. “Memang ada tuntutan dari KKP untuk dilibatkan dalam pemberian rekomendasi impor garam industri dalam revisi Permendag itu,” ujarnya. Namun, dia mengingatkan kebijakan yang akan diambil tidak boleh menimbulkan rantai birokrasi yang nantinya dapat menghambat kegiatan industri pengguna garam. AI