Asap Punya Siapa?

0
92

Dua bulan sudah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tak ada udara segar, tak ada langit biru bahkan sinar matahari pun hanya tembus ala kadarnya. Selimut asap juga membubung jauh hingga ke Singapura, Malaysia, bahkan Thailand.

Korban pun bertumbangan, terutama akibat gangguan pernapasan. Data Kementerian Kesehatan, Kamis (8/10/2015), penderita gangguan pernapasan di Riau mencapai 45.666 orang, di Jambi sebanyak 69.734 orang, dan di Sumatera sebanyak 83.276 orang dengan dua orang dilaporkan meninggal.

Sementara itu, meski belum ada korban meninggal yang dilaporkan, Kementerian Kesehatan mencatat ada 43.477 pasien penderita gangguan pernapasan di Kalimantan Barat, 29.104 pasien di Kalimantan Selatan, dan 36.101 pasien di Kalimantan Tengah.

Hitung-hitungan peneliti Cifor, Hery Purnomo, nilai kerugian akibat praktik pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap di Sumatra dan Kalimantan pada tahun ini diprediksi mencapai Rp200 triliun. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari faktor seperti kesehatan, kerusakan kayu, pencemaran udara, dan keanekaragaman hayati yang hilang.

Sumatera Selatan menjadi sumber utama bencana asap tahun ini. Berdasarkan data Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sejak 1 Januari-6 Oktober 2015, mengacu kepada pantauan satelit Terra-Aqua, terdapat 6.547 titik panas (hotspot) di Sumatera Selatan dengan tingkat kepercayaan 80%. Jumlah tersebut hampir seperempat (24,7%) dibandingkan total hotspot terpantau nasional yang mencapai 26.457 titik.

Biang keladi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun kini diburu penegak hukum. Tak cuma perorangan, korporasi yang diduga terkait dengan pembakaran hutan dan lahan pun dibidik. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah ada 206 tersangka yang ditetapkan, yang terdiri atas 195 perorangan dan 11 korporasi.

Penjelasan BNPB

Satu yang menjadi sorotan adalah kelompok Sinar Mas yang menjalankan bisnis bubur kayu dan kertas terintegrasi lewat Sinar Mas Forestry dan Asia Pulp and Paper (APP). Fokus makin kuat karena kelompok itu tahun depan bakal mengoperasikan pabrik baru yang menjadi terbesar di Asia, PT Ogan Komering Ilir (OKI) Pulp and Paper Mills. Penyiapan lahan masif tentu perlu dilakukan agar bahan baku tersedia untuk pabrik berkapasitas 2 juta ton bubur kayu itu.

Mengoperasikan sekitar 2,6 juta hektare (ha) konsesi hutan tanaman industri (HTI), Sinar Mas memang berkelit dengan mengklaim melaksanakan kebijkan pengolahan lahan tanpa bakar. Namun, fakta yang ditunjukan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menunjukan, ratusan titik api ada di konsesi perusahaan HTI di bawah payung Sinar Mas.

Lewat akun twitternya, Sabtu (3/10/2015), Sutopo yang mengutip data dari Global Forest Watch mempublikasikan, perusahaan yang paling banyak terdapat titik api pada kurun 26 September-3 Oktober adalah PT Bumi Andalas Permai dengan 393 titik api, kemudian PT Bumi Mekar Hijau (237 titik api), PT Sebangun Bumi Andalas (SBA) Wood Industries (103 titik api), PT Rimba Hutani Mas (30 titik api), dan PT Tri Pupajaya (14 titik api).

Sutopo kembali mempublikasikan asal-usul asap dari Sumatera Selatan, Senin (5/10/2015). Lewat cuitannya, Sutopo memaparkan analisa citra satelit di mana titik api yang menjadi sumber asap ada di konsesi PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries.

Untuk diketahui, Bumi Mekar Hijau saat ini sedang dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk kasus kebakaran hutan dan lahan. Gugatan yang diajukan adalah kerugian lingkungan hidup senilai Rp2,6 triliun. Perusahaan itu juga dituntut untuk mengeluarkan biaya pemulihan sebesar Rp5,2 triliun.

Sutopo memang tak menyebut perusahaan tersebut terkait dengan kelompok Sinar Mas. Bahkan, saat dihubungi pun, dia tidak mau mengkonfirmasi apakah keempatnya milik Sinar Mas. “Kalau soal itu, lebih baik tanya langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Berdasarkan penelurusan Agro Indonesia, nama-nama yang disebut terkait keberadaan titik panas itu memang berhubungan dengan Sinar Mas. Setidaknya, hubungan itu tergambar jelas dari dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan dokumen tersebut, empat perusahan tersebut adalah pemasok utama ke PT Indah Kiat Pulp and Paper yang berlokasi di Riau dan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry (Jambi), pengolah bubur kayu kelompok APP untuk kemudian dialirkan ke anak usaha lain yang mengolah produk turunan.

Di tahun 2014, misalnya. Bumi Andalas Permai diketahui memasok 1,01 juta m3 kayu bulat ke Indah Kiat. Bumi Andalas Permai juga memasok sebanyak 157.726 m3 log ke Lontar Papyrus. Pasokan masih berlanjut tahun 2015, di mana sampai awal Oktober, Bumi Andalas Permai telah memasok 1,39 juta m3 log ke Indah Kiat dan 146.379 m3 log ke Lontar Papyrus.

Sementara itu, SBA Wood Industries memasok 484.778 m3 log ke Indah Kiat dan 71.346 m3 log ke Lontar Papyrus pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, SBA Wood Industri sudah memasok 151.390 m3 ke Indah Kiat dan 214.134 m3 log ke Lontar Papyrus. (lihat grafis).

Klarifikasi

Sanksi memang belum dijatuhkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, Kementerian LHK sedang melakukan klarifikasi lapangan terhadap perusahaan-perusahan tersebut. Informasi yang dikumpulkan Agro Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut bakal kena sanksi administratif oleh Kementerian LHK, yang rencananya diumumkan Senin (12/10/2015).

Penyelidikan terhadap perusahan yang terkait APP juga dilakukan oleh pemerintah negeri jiran Singapura. Badan Lingkungan Hidup (NEA) Singapura sudah melakukan investigasi terhadap Rimba Hutani Mas dan SBA Wood Industries. Dalam pernyataan pada situs resmi pemerintah Singapura, Jumat (25/9/2015), penyelidikan dilakukan berdasarkan Undang-undang pencemaran asap lintas batas.

Pada saat yang sama, Dewan Lingkungan Hidup Singapura (SEC) mencabut sementara sertifikat hijau bagi APP di Singapura. SEC menuding produk tisu dan kertas APP merusak dan menyebabkan kebakaran hutan dan asap, seperti diberitakan Chanel News Asia, Rabu (7/10/2015).

Akibatnya, sejumlah swalayan langsung menarik produk tisu dan kertas tisu yang diproduksi APP. Termasuk yang ditarik adala tisu merek Paseo, Jolly dan Nice.

Supermarket yang telah menarik tisu itu adalah NTUC FairPrice, Sheng Siong, Prime Supermarket, Dairy Farm Group (7-Eleven, Cold Storage, Giant), Ikea, Unity Pharmacy dan Watsons.

Tinjau ulang

Pengkampanye hutan Forest Watch Indonesia (FWI) M Kosar meminta pemerintah segera meninjau ulang seluruh konsesi Sinar Mas. Meski tak menyimpulkan kebakaran dilakukan sengaja, namun Kosar memastikan perusahaan-perusahan tersebut tak mampu mengelola konsesinya dengan baik.

“Kebakaran yang terjadi adalah bukti kemampuan mereka mengelola konsesi sampai jutaan hektare dipertanyakan,” katanya, Jumat (9/20/2015).

Kosar melanjutkan, pembekuan bahkan pencabutan izin harus dilakukan pemerintah jika berdasarkan hasil tinjauan ulang ternyata Sinar Mas tak mampu mengelola konsesinya. Lahan tersebut selanjutnya bisa diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola atau diserahkan kepada perusahan lain yang lebih mampu. “Lahan yang sempat dikelola sebaiknya memang direstorasi. Tapi jika sudah terlanjur, tidak ada salahnya jika diserahkan kepada perusahaan lain yang mampu,” katanya.

Kosar juga menyerukan agar sanksi pindana dan perdata bisa dijatuhkan kepada perusahaan-perusahan tersebut. Pemerintah punya jurispudensi untuk menjatuhkan sanksi perdata miliran rupiah untuk kasus pembakaran lahan di Rawa Tripa, Nangroe Aceh Darusalam.

Selain meninjau ulang izin konsesi yang ada, Kosar juga menyerukan pemerintah untuk menunda pembangunan pabrik bubur kayu APP, OKI Pulp and Paper. “Jika pemerintah membekukan dan mencabut izin perusahan-perusahan tersebut, maka tidak ada bahan baku yang cukup untuk OKI Pulp and Paper. Jadi, lebih baik izin industri tersebut ditunda lebih dulu,” katanya. Sugiharto