BIG dan LAPAN Digandeng Pantau Hasil Penanaman

0
88
????????????????????????????????????

Ucapannya tegas. Ditambah dengan kumis tebalnya, membuat wibawa Dr. Ir. Hilman Nugroho, MP makin keluar. Namun, berbeda dengan tampilannya, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung ini ternyata pria yang sangat ramah. Putra Jepara ini tak sungkan untuk berbincang dengan banyak kalangan dari berbagai latar belakang tentang macam-macam persoalan, termasuk hal-hal terkait tugas yang kini diembannya.

Ide-ide ayah satu putera yang kerap ‘out of the box’ ini juga membuatnya selalu punya solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Termasuk soal target rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5,5 juta hektare (ha) yang dibebankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di bawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya.

Hilman yakin, target yang diberikan Presiden Joko Widodo dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian LHK tahun 2015-2019 itu bisa dituntaskan jika kerjasama dengan seluruh pihak dilakukan. Itu sebabnya, legalitas kerjasama pun perlu diperkuat.

Tak hanya itu. Untuk mencegah terjadinya lahan dan hutan kritis, menjaga Daerah Aliran Sungai, Danau, maupun sumber mata air tetap berfungsi optimal, Hilman menyatakan akan menggunakan kajian ilmiah SWAT (Soil and Water Asessment Tools).

Dia juga menekankan, keberadaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bisa semakin mengefektifkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. “Oleh karena itu, kami mendorong agar KPH bisa segera beroperasi,” katanya.

Untuk tahu lebih banyak upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan, tantangan dan solusi yang ditawarkan, berikut petikan wawancara dengan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada itu.

Saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tahun 2014, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan penanaman semakin efektif. Tak hanya ramai pada saat seremonial. Terhadap instruksi tersebut, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan?

Ada beberapa langkah yang kami lakukan. Salah satunya adalah melakukan kajian ilmiah SWAT (Soil and Water Asessment Tools) pada setiap Daearah Aliran Sungai. SWAT ini adalah model hidrologi yang menghubungkan data spasial yang mencakup berbagai komponen termasuk cuaca, aliran air permukaan, penguapan, erosi, vegetasi tutupan lahan, dan komponen pada DAS lainnya dengan pemanfatannya.

Berbekal data SWAT akan terpetakan titik mana saja yang sangat genting untuk segera direhabilitasi, termasuk jenis-jenis tanaman yang perlu untuk ditanam di lokasi itu. Dengan SWAT kita tahu persis tanaman apa yang dibutuhkan di satu lokasi pada sebuah DAS. Misalnya dibutuhkan sengon, maka tentu bibit tanaman yang kami siapkan bibit sengon. Demikian juga jika yang dibutuhkan jenis lainnya.

Nah, SWAT ini akan kami gunakan untuk penanganan terutama 15 DAS dan 15 danau prioritas. DAS dan danau tersebut masuk prioritas karena kondisinya saat ini sudah lampu kuning. Selain luasnya lahan kritis, juga dikarenakan air yang ada pada sungai dan danaunya mengalami penurunan kualitas, baik karena erosi maupu pencemaran.

Strategi apa lagi yang akan memperkuat upaya itu?

Pendekatan baru untuk rehabilitasi hutan dan lahan yang kini kembangkan adalah melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ini adalah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Jadi, KPH akan tahu persis titik mana di wilayah pengeloalaanya yang butuh direhabilitasi. Termasuk juga pola rehabilitasi yang cocok untuk dilakukan. Nantinya kami, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS & HL, punya tugas untuk mendorong pengoperasian KPH Lindung.

Rehabilitasi bisa dilakukan misalnya dengan mendorong pengelolaan hutan kemasyarakatan atau kemitraan. Terutama pada kawasan hutan yang terlanjur ada masyarakatnya.

Kegiatan penanaman kan digencarkan beberapa tahun belakangan. Sebenarnya, bagaimana hasilnya sih Pak?

Hasil dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan sebenarnya bisa terlihat dari tren penurunan lahan kritis Indonesia. Berdasarkan peta lahan kritis, total luas lahan kritis dan sangat kritis pada tahun 2006 mencapai 30,19 juta ha. Berkat penanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan, luasnya berhasil diturunkan menjadi 27,29 juta ha, pada tahun 2011. Data terbaru, tahun 2014, menunjukan luas lahan kritis dan sangat kritis kembali berkurang menjadi 24,3 juta ha.

Nah, ke depan, kami akan memperkuat pemantauan hasil penanaman. Dulu, untuk pemantauan kami menggunakan sistem pelaporan yang dilengkapi titik koordinat. Sekarang kami sudah menggandeng Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk ikut memantau sumber daya hutan, termasuk hasil penanaman. Keterlibatan BIG dan LAPAN memastikan pohon yang kami siapkan ditanam dengan benar. Kalau tidak, pasti akan terpantau.

Cara lain untuk menilai keberhasilan menanam sebenarnya bisa dengan melihat fenomena yang sekarang ini terjadi, di mana industri berbasis kayu hasil tanaman tumbuh dengan pesat di Jawa. Di luar Jawa industri berbasis kayu tanaman juga mulai tumbuh. Industri ini memanfaatkan kayu-kayu hasil penananamn rehabilitasi seperti sengon, jabon, dan gmelina. Produk yang dihasilkan pun berkualitas ekspor.

Kalau dilihat dari data peta itu, lahan kritis di Indonesia masih cukup luas ya?

Memang, kalau dibandingkan luas lahan kritis yang ada, kegiatan rehabilitasi dan penanaman yang diinisiasi Kementerian LHK masih kecil. Saat ini, kemampuan anggaran pemerintah untuk merehabilitasi lahan kritis hanya sekitar 500.000 ha setiap tahun. Jadi, kalau hanya bergantung kepada anggaran pemerintah, butuh waktu hingga 48 tahun. Untuk itu, peran serta semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan.

Untuk saat ini, bagaimana target rehabilitasi hutan dan lahan?

Sesuai dengan RPJM kami, Kementerian LHK mendapat tugas untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 5,5 juta ha. Itu berarti luas rata-rata lahan yang harus direhabilitasi adalah 1,12 juta hektare setiap tahunnya.  Luas ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 2,5 juta ha.

Seperti tadi saya jelaskan, kalau hanya mengandalkan APBN jelas akan sulit. Makanya, ada intervensi regulasi sehingga banyak pihak lain bisa dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi. Misalnya, mendorong pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk merehabilitasi DAS.

Kami juga terus bekerjasama dengan institusi, baik pemerintahan maupun swasta. Juni lalu, kami sudah menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama. Berdasarkan nota kesepahaman, siswa sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi akan diajak untuk menanam minimal lima batang pohon. Sementara calon pengantin yang akan menikah juga akan diwajibkan untuk menanam oleh Kantor Urusan Agama.

Kesepakatan ini dipastikan dampaknya besar sekali. Saat ini ada 179 perguruan tinggi negeri dengan jumlah mahasiswa sekitar 20.000 orang. Jika setiap mahasiswa menanam pohon satu batang setiap tahunnya, maka ada 17,9 juta batang pohon yang ditanam.  Jumlah tersebut setara dengan luas 35.800 ha per tahun.

Sementara untuk penanaman peserta didik SD, SMP, dan SMA luasnya bisa mencapai 750.000 ha per tahun. Rinciannya, ada sekitar 75 juta siswa SD, SMP, SMA. Jika masing-masing peserta didik menanam lima batang,  maka ada 375 juta batang pohon yang tertanam.

Nah, untuk calon pengantin, nantinya akan diatur agar tiap pasangan mesti menanam lima batang pohon. Tiap tahun, data Kemenag ada sekitar empat juta pasang yang menikah. Itu berarti sudah sekitar 20 jutaan pohon atau sekitar 42.000 ha.

Dengan langkah tersebut, maka rencana penanaman bisa mengimbangi target yang dibebani RPJM. Jika langkah ini konsisten, maka rehabilitasi lahan kritis bisa diperpendek menjadi 20-tahunan saja.  AI