Cukup Manfaatkan Bulog Saja

0
175

Pemerintah kini tengah membahas pembentukan Badan Pangan Nasional sebagai realisasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengamanatkan terbentuknya badan otoritas pangan dalam jangka tiga tahun setelah UU tersebut diundangkan.

Alternatif pertama, apakah perlu ada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) dengan memprioritaskan badan pangan yang ada dan bernaung di bawah Kementan, atau lembaga tersendiri sehingga menjadi lebih independen.

Alternatif kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Mentan merangkap menjadi kepala badan ketahanan pangan nasional, dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengkordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan, dan peta jalan menuju swasembada pangan.

Alternatif-alternatif itu kini tengah dibahas dan diharapkan pada awal tahun 2016 nanti sudah bisa disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk kemudian disahkan pembentukan badan tersebut.

Terkait alternatif-alternatif itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menilai pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru, tapi cukup dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada, yakni Bulog

Menurutnya, pengintegrasian Bulog ke dalam Badan Ketahanan Pangan dirasa lebih memungkinkan, karena Bulog merupakan satu-satunya institusi pangan di Indonesia yang memiliki jangkauan luas di berbagai daerah.

“Dengan menjadi LPNK (Lembaga Pangan Non-Kementerian), Bulog memiliki basis APBN sehingga memiliki keleluasaan anggaran. Tidak seperti sekarang, dilepas kepalanya tapi dipegangi buntutnya,” kata Herman.

Dia menegaskan, pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional sejalan dengan amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan mengenai pembentukan badan otoritas pangan (BOP). BOP ini adalah Bulog yang ditambah dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang selama ini di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).

Perum Bulog sendiri telah menyatakan kesiapannya jika memang pemerintah nantinya benar-benar menaikkan statusnya sebagai Badan Ketahanan Pangan Nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, lembaga yang dipimpinnya siap jika memperoleh kewenangan untuk mengamankan harga kebutuhan bahan pokok selain beras. “Untuk itu, kami meminta pemerintah segera memberikan payung hukum untuk memperkuat peran Bulog dalam menstabilkan harga pangan, tidak hanya terbatas pada beras,” ujarnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengamankan harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, Perum Bulog terus melakukan perbaikan infrastruktur.

“Kalau saat ini ditanya apakah infrastruktur yang kita punya sudah ideal? Jawabnya belum. Tapi kalau apakah sudah memenuhi standar minimal? Jawabnya sudah. Untuk itu, pembenahan dalam mempesiapkan infrastruktur yang ideal terus kita upayakan,” papar Djarot.

Dijelaskan, untuk tahun 2016, Perum Bulog menyediakan anggaran sekitar Rp2 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan gudang pendingin (cold storage), revitalisasi mesin penggilingan, pengadaan mesin pengering (dryer) gabah, juga tempat penyimpan (silo) jagung dan gabah.

Saat ini, Perum Bulog memiliki sekitar 1.500 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang selama ini lebih banyak diperuntukkan untuk menyimpan beras dan gabah. Kapasitas gudang yang dimiliki Perum Bulog saat ini mampu menyimpan sekitar 4 juta ton beras. Selain juga tersedia cold storage yang mampu menampung sekitar 200 ton daging. B Wibowo

Menunggu Perpres 11 Komoditi

Tujuan penyelenggaraan pangan di Indonesia, yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sudah tertuang dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan.

Guna mencapai tujuan tersebut, UU 18/2012 ini mewajibkan dibentuknya lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan nasional.

Kewajiban pembentukan lembaga pangan itu tertuang pada pasal 126 yang menyebutkan, dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian di pasal 127 dijelaskan bahwa Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pangan.

Sementara di pasal 128 disebutkan bahwa Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 129 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.

Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat tiga tahun sejak UU 18/2012 diundangkan. Keharusan ini tertuang pada pasal 151. Jika mengacu pada tanggal diundangkannya UU tersebut, yakni tanggal 17 Nopember 2012, maka pembentukan lembaga bidang pangan itu sudah melewati ketentuan yang ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengakui kalau pembentukan lembaga pangan tersebut seharusnya paling lambat dilakukan 17 Nopember tahun 2015 ini.

Dia juga menyebutkan, upaya pembentukan lembaga tersebut sebenarnya sudah diagendakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi di tahun 2014. “Namun, entah mengapa hingga batas waktu yang ditentukan belum terbentuk juga,” katanya.

Karena hingga batas waktu yang telah ditentukan UU 18/2012 lembaga pangan itu belum juga dibentuk, Komisi IV DPR akhirnya mengirimkan surat teguran kepada Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait.

“Baru kemarin setelah kami kirim surat teguran ke Presiden, Kementan dan Kementerian PAN-RB membentuk tim untuk pembentukan lembaga pangan ini,” paparnya.

Dia juga mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan lembaga pangan nasional itu benar-benar seperti spirit awal, yakni menaikkan kelas Bulog, bukan yang lain.

Tunggu Perpres

Bulog sendiri saat ini masih menunggu turunnya Perpres mengenai penambahan penugasan dalam mengamankan komoditas pangan. Jika selama ini Bulog hanya ditugaskan untuk mengamankan pasokan beras, maka melalui Perpres itu kemoditi yang ditangani Bulog menjadi 11 komoditi, antara lain cabai, bawang merah, bawang putih, ayam, garam, ikan, gula, kedelai dan daging sapi.

Agar bisa menjalankan perannya dengan baik, tentunya Perum Bulog membutuhkan payung hukum yang kuat sehingga segala langkah dan tindakan yang dilakukannya, baik dalam hal penyediaan anggaran maupun perintah yang dituruti, bisa dilakukan dengan baik.

Saat ini, untuk satu komoditi beras saja, Perum Bulog harus berurusan dengan banyak instansi, misalnya saja Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN. Hal ini tentunya membuat Perum Bulog memiliki kewenangan yang terbatas

Kewenangan yang terbatas ini menjadi kendala dalam memaksimalkan peran Perum Bulog dalam mengamankan stabilisasi pasokan dan harga komoditas beras.

“Berbagai kendala dalam memaksimalkan peran masih dihadapi Perum Bulog. Salah satunya adalah masalah kewenangan yang masih terbatas. Hal ini membuat peran Perum Bulog sebagai stabilisator masih terbatas,” kata Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti.

Artinya, Djarot berharap dengan penambahan jumlah komoditas yang akan ditangani, Perum Bulog berharap pemerintah juga akan meningkatkan kewenangannya. Hal itu bisa dilakukan dengan menaikkan kelas Perum Bulog menjadi lembaga pangan seperti yang tertuang dalam UU No. 18/2012 Tentang Pangan. Kini bola berada di tangan Presiden Jokowi. B Wibowo