IPOP Tantang Kementan

0
41

Raksasa perkebunan kelapa sawit penandatangan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) ternyata tidak takut dengan peringatan pemerintah c.q. Kementerian Pertanian. Padahal, Kementan menilai komitmen IPOP yang ditandatangani lima raksasa sawit nasional bisa berdampak negatif terhadap pembangunan perkebunan nasional.

Penilaian itulah yang disampaikan Dirjen Perkebunan Kementan, Gamal Nasir dalam suratnya bernomor 1521/TU.020/E/10/2015 kepada Direktur Eksekutif IPOP Manajemen tertanggal 21 Oktober 2015. Gamal meminta ditundanya implementasi komitmen IPOP, yang salah satunya penerapan rantai pasok yang bebas dari deforestasi dan penanaman di lahan gambut. “Harus dibahas dengan pemerintah lebih mendalam agar tidak berdampak negatif bagi pembangunan perkebunan nasional,” tulis Gamal dalam suratnya yang ditembuskan ke Mentan Amran Sulaiman.

IPOP memang kontroversial. Pasalnya, selain soal deforestasi dan penggunaan lahan gambut, yang juga bisa melukai harga diri dan berkonsekuensi serius buat rakyat adalah janji tidak menerima atau menampung tandan buah segar (TBS) dan CPO dari kebun sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan penggunaan lahan berkarbon tinggi (HCS).

Terbukti, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Arsjad mengaku kini petani sawit rakyat tak bisa lagi menjual TBS kepada lima perusahaan itu karena kebanyakan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan IPOP. “Padahal, berdasarkan aturan pemerintah Indonesia, kegiatan penanaman kelapa sawit oleh petani rakyat sudah legal,” ujar Arsjad. Itu sebabnya, sejak awal dia minta implementasi IPOP ditunda dulu.

Namun, salah satu penandatangan IPOP, Golden Agri Resources (GAR) menyatakan tetap akan menjalankan komitmennya. “Ada atau tidak ada ikrar, perusahaan anggota IPOP akan tetap menerapkan kebijakan bebas deforestasi, pembukaan lahan tanpa bakar, dan tidak membuka lahan gambut,” kata Managing Director Sustainability & Strategic Stakeholders Enggagement GAR, Agus “Pungki” Purnomo pada sesi diskusi panel Global Landscape Forum, yang merupakan bagian dari Konferensi Perubahan Iklim COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis, Minggu (6/12/2015).

Soal permintaan penundaan IPOP, Pungki yang mantan Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim era Presiden SBY ini menyatakan akan berkomunikasi dengan pihak Kementan. Terkesan menghindar, memang. Maklum, Mentan Amran sendiri mengungkapkan kemarahannya karena surat resmi Dirjen Perkebunan seolah tak digubris.

Manajemen IPOP selaku penerima surat juga memilih bungkam. Direktur Eksekutif IPOP Nurdiana Darus tak mau menjawab pertanyaan yang dilayangkan Agro Indonesia. Atau jangan-jangan IPOP sekadar greenwash alias ketidakjujuran soal concern lingkungan yang merugikan rakyat? Padahal, sejatinya rantai pasok mereka sendiri belum bebas deforestasi seperti tudingan Greenomics Indonesia? AI