Kesepakatan dengan Pedagang, Bukan Petani

0
346

Masalah daging sapi semakin ruyam. Seiiring diluncurkannya kapal khusus pengangkut ternak sapi, KM Camara Nusantara I, yang dimaksudkan untuk mengurangi biaya transportasi hingga harga daging di pasar menjadi lebih murah, justru malah memicu kisruh di kalangan peternak sapi rakyat. Pasalnya, mereka merasa “dipaksa” menjual dengan harga murah untuk pengirimkan ke Jakarta dengan kapal tersebut. Benarkah?

Harga yang murah di hulu memang penting karena terkait dengan target pemerintah menurunkan harga daging sapi di hilir, yakni Jakarta sebagai pasar utama, di kisaran Rp70.000/kg-Rp75.000/kg. Selama ini, harga daging di Jakarta tak pernah bisa turun dari harga Rp100.000/kg lebih.

Sebelumnya, Kementan sudah menjembatani terjalinnya kesepakatan (MoU) antara DKI Jakarta selaku pasar utama dengan dengan lima provinsi sentra peternakan sapi nasional, pada 14 November 2015. Kelima provinsi sentra itu adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lampung.

Kesepakatan itu penting untuk memangkas mata rantai perdagangan dari sentra produksi ke Jakarta. Sebagai langkah awal merealisasikan kesepakatan ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan Gubernur NTT, pelaku usaha serta stakeholder peternakan NTT pada 18 November 2015 di Kupang. Intinya, pemerintah ingin mengubah struktur pasar dan memangkas mata rantai distribusi ke Jakarta. “Mata rantainya panjang. Ini mau kita potong 50%. Kalau biasanya 8 rantai distribusi dipangkas menjadi 4 rantai. Dengan demikian, harga di tingkat konsumen akan menjadi Rp75.000/kg-Rp85.000/kg,” ujar Mentan.

Apalagi kini sudah hadir kapal khusus ternak, sehingga angkutan ternak sapi bisa dipangkas drastis dari Rp1,8 juta menjadi Rp320.000 atau turun 82%. Manfaat lainnya, biasanya perjalanan makan waktu cukup lama sampai ke Jakarta, namun kini hanya butuh 5 hari atau seminggu saja.

“Manfaat keempat, akibat lamanya perjalanan membuat sapi menjadi kurus atau susut bobot badan sapi sampai 20%, bahkan ada sapi yang sampai mati. Susut 20% itu hilang ditelan bumi, tak dinikmati baik konsumen, pedagang, maupun peternak sapi,” katanya. Dengan adanya kapal khusus, maka susut bobot bisa dikurangi tinggal 5%-10%

Selain empat keuntungan tersebut, lanjut Amran, target lainnya adalah ingin memenuhi pasar dengan daging lokal, yaitu 80%, dan sisanya 18%-20% baru dipenuhi dari impor. “Kami yakin (dengan pasok) 80% bisa mengubah struktur pasar karena kita telah memotong rantai pasoknya dan sudah dibuktikan Jumat kemarin dengan kedatangan perdana kapal ternak yang mengangkut 353 ekor sapi,” katanya.

Dipaksa jual murah

Yang jadi persoalan, upaya pemerintah menstabilkan harga daging , termasuk dengan membuat kapal khusus ternak, justru dinilai merugikan peternak. Alasannya, peternak dipaksa menjual sapinya dengan harga murah

Paksaan dari oknum tertentu ini tidak lain untuk memenuhi pengiriman perdana sapi dari NTT menggunakan KM Camara Nusantara I, dan angkutan perdana ini merapat di Pelabuhan Tanjung Priok disambut Predisen Jokowi pada 11 Desember 2015. “Dengan penetapan harga jual sapi, sama saja dengan pemaksaan peternak harus menjual sapi dengan harga murah,” kata Sekjen Perhimpunan Peternak sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Rochadi Tawaf kepada Agro Indonesia, Minggu (20/12).

Menurut dia, pemerintah memang berkepentingan membeli sapi-sapi peternak NTT untuk mengisi kapal ternak Cemara Nusantara I yang akan belayar ke Jakarta. “Peternak sapi di NTT ribut karena harga jual sapi tidak cocok,” katanya.

Dengan cara paksaan tersebut, peternak NTT merasa kecewa karena mereka tidak akan mendapatkan untung dari usaha ternak sapi. Saat ini, harga  sapi hidup sekitar Rp35.000/kg, tetapi oleh pemerintah harga tersebut ditekan menjadi Rp25.000/kg-Rp30.000/kg.

Menurut Rochadi, semestinya pemerintah mempertimbangkan harga sapi yang ada di pasar setempat. Jika ini terus terjadi, maka peternak sapi di NTT tidak akan sejahtera. Bahkan mereka akan terus menderita di tengah kegembiraan Jakarta.

Menurutnya, pembelian sapi untuk dikirim ke Jakarta harusnya memperhatikan produksi sapi setempat. Harus dihitung benar berapa besar kemampuan peternak memasok sapi. Hal ini penting agar populasi sapi NTT tidak terkuras serta untuk menjaga agar sapi betina produktif tidak dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat NTT.

Rochadi mengaku, informasi pemaksaan peternak agar menjual sapi dengan harga murah adalah dari PPSKI NTT. Jika pihak-pihak tertentu tidak percaya dengan informasi tersebut, mereka dapat bertanya langsung kepada PPSKI NTT atau dengan Puskud. “Saya tidak mengada-ada. Kenyataan di lapangan memang begitu,” tegasnya.

Pemaksaan menjual sapinya dengan harga murah dimaksudkan agar harga daging di pasar menjadi murah. Hal ini terkait dengan janji pemerintah yang akan menyediakan daging sapi seharga Rp70.000/kg.

Bagian dari mafia

Namun, kritik PPSKI dijawab keras Mentan Amran. Dia menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat dirinya di Kupang bukanlah dengan peternak rakyat, tapi dengan pedagang. “Jangan main-main atas nama petani ya. Jangan sampai ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Ini negara, jangan main-main mengatasnamakan petani. Padahal, dia bisa saja bagian dari mafia,” ujarnya, di Hotel Peninsula, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu (13/12/2015) malam.

Dia menjelaskan, pihaknya sepakat dengan pedagang harga sapi hidup Rp29.000/kg. “Saya mau klarifikasi. Kita sepakat harga Rp29.000/kg berat hidup dan kita beli Rp30.000, bahkan sampai Rp35.000/kg bobot hidup sapi di NTT yang akan dikirim ke Jakarta,” katanya.

Dalam berita acara kesepakatan dengan Gubernur NTT, pelaku peternakan dan stakeholder tanggal 18 November 2015 di Kupang, harga sapi hidup dipatok Rp29.000/kg di Kupang. Setelah dibawa ke Jakarta, tentunya harga berubah lebih mahal karena ada biaya angkut, pakan, pengawalan dan lainnya.

Mentan menilai orang yang memberikan pernyataan tersebut karena kepentingannya ada yang hilang. “Tak ada yang dipaksa. Anehnya lagi, orang itu mengatasnamakan rakyat. Jagung, saya sudah pasang badan, kemudian beres, cabe, bawang, kurang apa? Eh, kok masih diberitakan seperti itu,” katanya, kesal.

Mentan, menyebutkan keberadaan kapal ternak paling tidak bisa mengubah struktur pasar. Peternak sapi sekarang ini menerima Rp26.000/kg berat hidup-Rp28.000/kg berat hidup, sementara harga daging di pasar Jakarta Rp100.000/kg.  Mahalnya harga daging ini karena mata rantai terlalu panjang, untuk itu perlu dipangkas, hingga daging bisa menjadi murah.

Rochadi sendiri ketika disinggung apakah jadi bagian dari mafia seperti penegasan Mentan dengan santai menjawab janganlah semua berita dan kritik masyarakat disebut mafia. “Kita lihat kasus daging yang digerebek polisi disebut mafia, tetapi Bareskrim tidak temukan apa-apa,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika Mentan memang melihat  ada mafia yang mengganggu, tangkap dan laporkan saja ke polisi. “Pernyataan saya itu atas dasar laporan lisan dari DPD PPSKI NTT,” tegasnya.

Rochadi, yang juga Pengamat Peternakan dan Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Bandung ini menyebutkan, pemerintah bisa menyediakan daging murah seharga Rp70.000/kg. Bahkan sampai harga Rp40.000/kg pun bisa, tapi dagingnya daging tetelan (CL-65).  “Kalau jenis tetelan harganya murah kok,” katanya tak bermaksud sinis.

Rochadi juga menyesalkan Permentan No.58/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan/atau Olahan ke Wilayah  Indonesia, karena aturan ini memperboleh kan lidah masuk ke Indonesia. “Padahal, lidah dan bagian jeroan lainnya merupakan pasar peternak lokal. Kalau lidah boleh diimpor, maka apa lagi yang bisa dijual peternak lokal dari bagian sapi,” katanya. Dia menambahkan pemerintah diminta meninjau kembali ketentuan itu, karena berpotensi mematikan usaha peternak lokal.

Sementara itu, Ketua Umum PPSKI Teguh Boediayan mengatakan, keberadaan kapal khusus pengakut ternak tidak bisa menekan harga daging di pasar, mengingat daya angkut lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan.

“Jumlah yang diangkut lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan. Jadi, keberadaan kapal itu saya kira belum mampu menekan harga daging di pasar. Selain itu, harga dikuasai oleh pedagang,” katanya.

Menurut dia, kebutuhan sapi untuk wilayah DKI mencapai 2.500 ekor/hari. Sementara itu daya angkut kapal hanya 500 ekor. Dengan demikian, harga daging tetap tidak bisa terpengaruh. “Kalau mau daging turun, maka pasok ternak ke DKI minimal sama dengan kebutuhan setiap harinya,” katanya. Jamalzen