Optimalkan BKP karena Terkait Produksi

0
102

Tiga tahun akhirnya terlampaui dan pemerintah pun mendapat teguran dari DPR karena gagal memenuhi tenggat waktu pembentukan lembaga pangan sesuai amanat Undang-undang (UU) No.18/2012 tentang Pangan. Teguran ini yang baru membuat pemerintah bergerak.

“Pemerintah sedang memproses pembentukan Badan Pangan Nasional,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, usai bertemu dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, belum lama ini.

Pemerintah memang sedang mengkaji pembentukan Badan Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menurut Yuddy, Badan Pangan Nasional merupakan ranah Kementerian Pertanian, karena itu pembentukan lembaga ini masih perlu dikaji mengingat sekarang ini sudah ada Dewan Ketahanan Pangan, yang Ketua Hariannya adalah Menteri Pertanian, serta ada pula Badan Ketahanan Pangan. Di samping itu, negeri ini juga punya Perum Bulog

Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera membentuk tim khusus antara Kemenpan-RB dan Kementan untuk menyiapkan alternatif pembentukan  Badan Pangan Nasional. “Ada beberapa alternatif yang nanti akan bahas  oleh tim khusus ini dan setelah selesai akan kita laporkan kepada Presiden,” katanya.

Yuddy mengatakan, ada beberapa alternatif. Misalnya, apakah perlu dalam bentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), atau membentuk badan pangan independen. Ada pula usulan untuk mengoptimalkan badan ketahanan pangan yang ada sekarang ini.

Alternatif tersebut semuanya bermuara  pada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Mentan untuk merangkap menjadi Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional.

Dengan kewenangan tersebut, lanjut Yuddy, akan lebih mudah  untuk mengkoordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan dan peta jalan menuju swasembada pangan. “Kita harapkan kajian atau pembahasan ini secepatnya selesai. Paling lambat akhir Desember 2015 sudah maju ke Presiden, sehingga Januari tahun depan lembaga ini sudah ada,” tegasnya.

Yuddy mengungkapkan, pembentukan lembaga pangan yang baru  ini akan terus didiskusikan, sehingga hasil final dari kajian akan menjadi pertimbangan dalam pembentukan lembaga pangan tersebut.

Beberapa hal yang diperhatikan dan jadi pertimbangan adalah Badan Ketahanan Pangan. Lembaga ini sudah ada di 34 provinsi, sehingga lembaga baru ini dapat mengakomodir yang sudah tersedia sekarang. “Karena itu, ada tim dari Kementan dan dari Kemenpan-RB yang mulai membahas secara intens untuk mempercepat proses dibentuknya Badan Ketahanan Pangan Nasional ini,” ujar Yuddy.

Sementara itu Amran menambahkan, adanya lembaga baru yang mengurusi masalah pangan dipastikan  tidak akan melemahkan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pangan, seperti Perum Bulog. “Lembaga pangan yang baru ini dibentuk bukan untuk melemahkan, tapi justru ini untuk memperkuat tercapainya swasembada pangan,” katanya.

Amran menambahkan, pemerintah akan terus mengupayakan langkah strategis guna meningkatkan produktivitas pangan dan pertanian dalam negeri. Salah satunya dengan membentuk lembaga pangan yang baru.

“Apapun menyangkut ketahanan pangan akan kita lakukan. Karena kita memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun produksi di sektor pangan,” tegasnya.

Optimalkan BKP

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Gardjita Budi mengatakan, pihaknya sudah memberikan draf pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN), kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Minggu lalu, draf pembentukan lembaga pangan sudah kami berikan kepada Menpan-RB, untuk selanjutnya dipelajari,” katanya kepada Agro Indonesia, usai salat Jumat (4/12) di Jakarta.

Menurut dia, dalam draft tersebut ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan untuk pembentukan lembaga pangan ini, misalnya mengoptimalkan peran Badan Ketahanan Pangan, yang ada sekarang ini dengan menggabungkan Perum Bulog ke dalam atau sebaliknya, BKP yang bergabung ke Bulog. Selain itu, ada juga usulan pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

“Semua kemungkinan ini kita serahkan sepenuhnya kepada Menpan-RB. Kita harapkan setelah melalui berbagai pembahasan akan terbentuk badan yang memang diharapkan,” tegasnya.

Gardjita Budi menyebutkan, masih butuh proses waktu yang agak lama untuk membentuk badan ini. “Saya kira tidak akhir tahun ini, karena pembahasanya masih panjang. Selain itu, kalau badan ini sudah terbentuk, anggarannya dari mana? Karena untuk anggaran 2016 kan sudah diputuskan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, dari alternatif yang diajukan, yang sangat memungkinkan adalah mengoptimalkan peran BKP yang ada sekarang. ”Peran BKP bisa kita tingkatkan dengan memasukan komoditi beras ke BPK,” katanya.

Selama ini, komoditi beras ditangani Perum Bulog. Dengan ditariknya beras ke dalam BPK, maka kebijakan yang diluncurkan Kementerian Pertanian menjadi sinergi. Selain itu, Bulog lebih konsentrasi mengurus komoditi yang lain. “Dalam draft ke Menpan-RB, kami usulkan komoditas beras ditangani oleh badan yang akan dibentuk,” katanya.

Ditanya apakah pihak Kementan lebih cenderung membentuk lembaga baru atau mengoptimalkan BKP, Gardjita Budi mengatakan, draft yang diajukan ke Menpan-RB cenderung ingin mengoptimalkan BKP. “Karena pangan lebih dekat ke masalah teknis (produksi), maka tidak salah kalau Kepala Badannya adalah juga Menteri Pertanian,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Gardjita Budi, koordinasi untuk pengadaan beras, misalnya, akan lebih gampang. “Selama ini kami juga sering minta Bulog melakukan operasi pasar, jika harga beras mahal. Kalau komoditi beras Bulog yang dimasukan ke badan yang baru ini, maka akan lebih gampang melakukan koordinasi,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, pemerintahan sekarang melakukan efisiensi dengan mengurangi lembaga-lembaga yang ada, sehingga yang sangat memungkinan adalah meningkatkan peran BKP. “Kalau membentuk lembaga baru akan membebani anggaran pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu Dirjen Tanaman Pangan, Kementan, Hasil Sembiring mengatakan, pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan amat UU No.18/2012 tentang Pangan. “Menurut saya akan lebih sempurna jika Bulog menjadi Badan Pangan Nasional,” katanya di Jakarta, pekan lalu.

Hasil berharap lembaga baru ini dapat mengatasi masalah pangan nasional, terutama yang terkait dengan masalah distribusi dan harga pangan seperti beras. “Lembaga pangan yang akan dibentuk ini kita harapkan dapat mengatasi masalah-masalah pangan di dalam negeri,” ungkapnya.

Gabungkan Bulog

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, lembaga pangan yang baru ini akan lebih efektif kalau menggabungkan Bulog ke dalam Badan Pangan Nasional.

“Bulog sebaiknya digabungkan dalam lembaga baru ini, sehingga oprasional di lapangan dapat berjalan dengan baik karena Bulog sudah punya kaki-tangan di daerah,” katanya kepada Agro Indonesia.

Menurut dia, pemerintah lebih baik meningkatkan peran lembaga yang ada sekarang ini seperti BKP Kementan dan Perum Bulog. “Kalau membentuk lembaga baru akan memberatkan anggaran pemerintah. Sementara lembaga yang ada sekarang ini bisa ditingkatkan perannya dalam mengatasi masalah pangan,” tegasnya.

Winarno mengusulkan kepada pemerintah agar peran BKP ditingkatkan dengan menggabungan Bulog di dalamnya. Hal ini penting mengingat Bulog sudah memilik fasilitas yang tidak sedikit. “Bulog itu punya gudang, punya penggilingan padi dan punya kaki tangan di daerah. Dua lembaga ini kalau disatukan, maka akan punya kekuatan yang luar biasa,” ungkapnya.

Menurut dia, Bulog perlu digabung, karena sekarang ini atasan Bulog terlalu banyak. “Atasan Bulog itu terlalu banyak. Tidak hanya Meneg BUMN, tetapi juga menteri yang lain seperti Menteri Perdagangan, Pertanian, Menko Perekonomian. Bulog bingung, siapa atasannya,” katanya. Jamalzen