Apa Kesalahan APRIL?

0
1526
????????????????????????????????????

Hari masih pagi, ketika para pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tergesa-gesa menghadiri acara mendadak di Ruang Sonokeling, Gedung Manggala Wanabakti, Selasa (26/7/2016). Rupanya ada seremoni pelantikan pejabat yang mesti dihadiri. Hanya ada dua pasang pejabat yang dilantik. Ini menguatkan kesan bahwa acara pelatikan kali ini bukan sudah dirancang jauh-jauh hari.

Mendadaknya acara pelantikan juga sangat kentara dengan memperhatikan pakaian yang digunakan para pejabat yang hadir. Tak semua mengenakan setelan jas, dress code yang lazim pada acara pelantikan. Sebagian hanya mengenakan coklat-coklat, pakaian dinas harian pegawai Kementerian LHK. Maklum saja, banyak di antara mereka tak sempat menyiapkan setelan jas karena baru menerima undangan pagi hari itu juga.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Mahfudz. Dia menggantikan Tandya Tjahjana yang dicopot sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Padahal, Tandya baru sekitar empat bulan resmi menjabat sebagai Kepala BBKSDA Riau. Sempat akan non job, Tandya akhirnya dilantik sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan di Yogyakarta, jabatan yang ditinggalkan Mahfudz.

Pejabat lain juga dicopot adalah Dida Gardera dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi pada Biro Humas. Penggantinya adalah Heri Hermana. Dida sendiri akhirnya dilantik sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Kajian Kebijakan Strategis, posisi yang sebelumnya dijabat Heri.

Acara pelantikan yang digelar sesungguhnya sudah ditunda satu hari. Tadinya, acara sempat akan digelar Senin (25/7/2016) sore. Ini bakal lebih dramatis karena undangan pelantikan pun baru diketik pagi harinya dan Rapat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kementerian LHK baru digelar pada hari yang sama.

Pernyataaan pers

Semua gelaran mendadak itu tak lain buntut dari ribut pengelolaan Taman Nasional Zamrud, Riau. Taman nasional itu baru diresmikan oleh wakil Presiden Jusuf Kalla, saat peringatan Hari Lingkungan Hidup, Jumat (22/7/2016), atau selang empat hari sebelum acara pelantikan. Keributan pecah hanya gara-gara pernyataan pers dari Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL) Group, produsen bubur kayu dan kertas terintegrasi.

Dalam pernyataannya, yang didistribusikan Jumat (22/7/2016), APRIL grup mengumumkan sudah  menjalin kerjasama lewat anak usahanya yang bergerak di bidang restorasi ekosistem PT Gemilang Cipta Nusantara (GCN) dengan BBKSDA Riau untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sejumlah kawasan konservasi di Riau, termasuk TN Zamrud.

Managing Director APRIL Group Indonesia Operations, Tony Wenas mengatakan, pihaknya sangat senang dapat mendukung kegiatan pemulihan kawasan konservasi. Kerjasama itu dapat terwujud karena adanya kesamaan visi antara pemerintah dan APRIL Group untuk melindungi kawasan konservasi agar fungsi gambut tetap terjaga dari kerusakan dan penjarahan.

“Kami siap bahu-membahu dengan pemerintah untuk melakukan konservasi yang terfokus pada pengelolaan dan perlindungan dalam bentuk bentang alam, ” kata Tony.

Menurut Tony, kerja sama tersebut merupakan perluasan program Restorasi Ekosistem Riau (RER) di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang. RER merupakan merupakan kolaborasi antara APRIL, Group, Fauna & Flora International, dan LSM sosial BIDARA untuk merestorasi hutan gambut seluas 150.000 hektare (ha).

Kesepakatan antara APRIL Group dan BBKSDA Riau sebenarnya sudah diteken pada 29 Juni 2016. Penandatangan kesepakatan dari BBKSDA adalah Tandya Tjahjana, yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala BBKSDA. Penandatanganan nota kesepahaman bertajuk “Penguatan Fungsi Kawasan Konservasi di wilayah Kerja BBKSDA Riau” dilakukan di Kantor Kementerian LHK dan disaksikan hampir seluruh pejabat di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), termasuk Dirjen Tachrir Fathoni.

Banyak penyimpangan

Siapa sangka, pernyataan pers standar tersebut menuai badai. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya murka. Kerjasama yang sudah terjalin antara GCN dan BBKSDA Riau kemudian diputuskan untuk dibatalkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Lho? Alasannya? Ada indikasi penyimpangan dan proses yang tidak sesuai prosedur. APRIL Group juga dinilai mengeluarkan klaim sepihak yang dapat menyesatkan publik tentang kolaborasi tersebut.

Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengungkapkan, surat resmi pembatalan perjanjian kerjasama sudah dikeluarkan Senin (25/7/2016). “Perjanjian tersebut tidak konsisten dengan aspek-aspek legalitas tertentu dan mengandung banyak penyimpangan,” kata dia, Rabu (27/7/2016).

Bambang juga menyesalkan pernyataan tentang pengelolaan kolaboratif TN Zamrud oleh APRIL Group, yang menurutnya dibuat tanpa persetujuan Kementerian LHK. Dia menyatakan, Kementerian LHK sebenarnya sangat terbuka untuk bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Namun, setiap kerjasama harus sesuai dengan semua aspek legalitas dan harus sesuai prosedur.

“Salah satu prosedur yang dilanggar adalah tidak dilibatkannya seluruh eselon I dalam proses pembahasan kerjasama tersebut,” kata Bambang.

Benarkah?

Benarkah semua tudingan itu? Sejatinya, jika mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan No P.85/Menhut-II/2014, wewenang kerjasama untuk penguatan fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) diserahkan kepada Kepala Unit Pengelola, sepanjang mitra kerjasama bukan lembaga internasional dan berada dalam satu unit pengelola.

Permenhut P.85/2014 ini dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA, yang telah diubah dengan PP No. 108 tahun 2014. Payung besarnya adalah Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Jika mengacu kepada ketentuan tersebut, maka kerjasama yang dilakukan BBKSDA Riau sudah memenuhi prosedur. Namun, Bambang menilai kerjasama yang dilakukan BBKSDA Riau seharusnya tetap melibatkan seluruh eselon I Kementerian LHK. “Karena terkait alokasi sumber daya lahan hutan,” tegas Bambang.

Dia mengingatkan, kebijakan alokasi sumber daya lahan hutan yang digariskan Menteri Nurbaya adalah mengedepankan kepentingan masyarakat. Atas dasar itu, maka Permenhut P.85/2014 tak bisa dijadikan satu-satunya pedoman. Ada juga Peraturan Menteri LHK No. P.78/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam negeri Lingkup Kementerian LHK. “Peraturan yang lebih baru mengharuskan proposal kerjasama diverifikasi Sekjen dengan melibatkan eselon I lainnya,” katanya.

Catatan lain yang membuat kerja sama APRIL Group akhirnya dibatalkan adalah kinerja PT GCN — selaku pemegang izin usaha Restorasi Ekosistem — belum pernah dievaluasi oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian LHK. Menurut Bambang, sangat riskan melakukan kerjasama untuk pengelolaan kawasan konservasi pada pihak yang kinerjanya belum diketahui.

Sanksi

Selain memutus kerjasama dengan APRIL Group, Bambang mengungkapkan, Menteri Nurbaya telah memerintahkan dilakukan penyelidikan menyeluruh pada internal Kementerian LHK yang terlibat dalam masalah ini. Jika ditemukan ada aturan atau prosedur yang dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini bagian dari perbaikan internal birokrasi Kementerian LHK,” katanya.

Meski demikian, Bambang memastikan, dicopotnya Tandya sebagai BBKSDA Riau, juga Dida Gardera sebagai Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi pada Biro Humas, bukan bagian dari sanksi yang diberikan. Secara diplomatis dia menyatakan, pergeseran jabatan yang baru terjadi hanyalah penyegaran biasa. “Pak Mahfudz yang saat ini menjadi Kepala BBKSDA itu jaringan internasionalnya kita butuhkan karena salah satu fokus kita saat ini adalah merestorasi gambut,” kata Bambang.

Dikonfirmasi terpisah, Dirjen KSDAE Kementerian LHK Tachrir Fathoni memastikan seluruh prosedur dilewati dalam proses kerjasama dengan PT GCN. “Semua tahapan sudah dilewati sesuai prosedur. Tapi, kalau kami tetap dianggap salah, ya kami akan minta maaf,” katanya.  Sugiharto