Kebun Tebu dengan Pola Agroforestry

0
310

Sumber daya hutan kembali jadi gantungan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Tak sedikit kawasan hutan yang dilepas atau diubah fungsinya untuk menjawab berbagai kebutuhan. Termasuk soal ketahanan pangan. Apalagi, Presiden Joko Widodo memang menginginkan agar Indonesia segera swasembada gula, jagung, dan daging.

Sempat mencuat kabar soal rombongan investor pangan yang mengincar lahan seluas 2,5 juta hektare (ha), dengan 1 juta di antaranya adalah untuk kebun tebu. Namun, ternyata tak semuanya serius. Belakangan, kebutuhan luas lahan menyusut tinggal 700.000 ha saja. Dari luas tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dititahkan untuk mengalokasikan kawasan hutan seluas 200.000 ha.

Yang menarik, sebagian dari kebutuhan lahan tersebut ditetapkan di hutan Jawa, yang dikelola Perum Perhutani. Ini bisa menjadi jalan bagi satu-satunya perusahaan pelat merah kehutanan itu untuk naik kelas dari sekadar raja hutan menjadi raja pangan.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, San Afri Awang mengungkapkan, Kementerian LHK sudah berhasil mengidentifikasi sekitar 180.000 ha dari permintaan seluas 200.000 ha. Dia mengungkapkan, pemenuhan lahan tersebut menggunakan dua pola. “Pertama, dengan pelepasan kawasan hutan, dan pola kedua adalah dengan kerjasama,” katanya.

Pelepasan kawasan hutan akan dilakukan pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang memang tidak produktif. Lahan yang tersedia, tak terlalu luas. Menurut Awang, hanya sekitar 7.000 ha.

Nah, sisa kebutuhan lahan atau setara 173.000 ha akan dipenuhi dengan pola kerjasama. Sebagai mitra kerjasama adalah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP). Lahan di antaranya tersebar di Lampung, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk lahan hutan yang ada di Jawa, kerjasama akan dilakukan melalui Perum Perhutani. “Karena di Jawa ada Perhutani, maka kami (Kementerian LHK) perintahkan untuk menjalankan kerjasama,” kata Awang.

Tebu

Pilihan untuk memanfaatkan hutan Jawa diambil karena di sinilah lahan yang cocok untuk pengembangan pangan, khususnya tebu. Menurut Awang, kawasan hutan di Indonesia memang luas, tapi tak semua cocok untuk tanaman tebu yang membutuhkan persyaratan tumbuh yang rigid. “Hanya di tempat-tempat tertentu,” katanya.

Pilihan ini bukan tanpa risiko. Pasalnya,  kawasan hutan Jawa sejatinya sudah kurang dari luas ideal, yaitu 30% dari luas daratan. Apalagi, lahan yang dimanfaatkan nantinya adalah kawasan hutan yang masih produktif. Namun, Awang menepis kekhawatiran tersebut. Menurut dia, pengembangan pangan di kawasan hutan Jawa akan mengedepankan pengelolaan agroforestry. Artinya, lahan yang dimanfaatkan akan tetap memiliki fungsi hutan. “Jadi, fungsi hutan tak terganggu meski dimanfaatkan untuk pengembangan pangan,” katanya.

Agroforestry memang bukan praktik baru di kawasan hutan. Namun tidak biasa untuk tanaman tebu, yang butuh cahaya matahari penuh, ditanam secara berkelompok dengan pengelolaan intensif.

Soal ini, Awang punya penjelasan. Menurut dia, ada dua alternatif pola agroforestry tanaman tebu yang disiapkan. Pertama, dengan tanam jalur. “Jadi, bisa saja jalur tanaman tebu selebar 30 meter, kemudian ada jalur tanaman pohon selebar 10 meter,” katanya.

Alternatif kedua adalah dengan pola mozaik petakan. Pola ini memberi ruang tanam bagi satu petak tanaman tebu, sementara tanaman pohon ada di sekelilingnya. Tanaman pohon sekaligus menjadi sekat bakar.

Awang memastikan keseimbangan fungsi hutan tetap dipertahankan, meski penanaman tebu dilakukan di kawasan hutan. Namun, Awang juga mengakui, Kementerian LHK tidak akan terlalu kaku soal bagaimana implementasi agroforestry dilakukan. “Kami tidak terlalu rigid karena ini tujuannya untuk swasembada pangan,” katanya.

Keluwesan Kementerian LHK juga berlaku untuk mekanisme kerjasama pengembangan tebu. Menurut Awang, pemerintah sepenuhnya menyerahkan kepada Perhutani soal bagaimana kerjasama dilakukan. Ini berarti investor tebu tak perlu lagi berurusan dengan Kementerian LHK. “Jadi, tak perlu lagi misalnya urus izin pinjam pakai lahan,” katanya.

Sebagai rambu-rambu, nantinya pemerintah akan menerbitkan peraturan menteri LHK tentang kerjasama pengembangan tanaman pangan di kawasan hutan. Ini akan merevisi Peraturan Menteri LHK No P.12 tahun 2015 yang memang kaku, terutama soal luasan tanaman pokok. Berdasarkan Permen LHK No P.12/2015, tata ruang dalam hutan tanaman sudah diatur minimum 70% sebagai tanaman pokok.

“Saat ini, draft Permen LHK sudah finalisasi. Mudah-mudahan bisa segera diterbitkan,” kata Awang.

Dia mengungkapkan, sejauh ini ada 27 investor tebu yang menyatakan minatnya. Beberapa ada investor lama yang sudah memiliki pabrik tebu, meski ada juga investor baru.

Dalam perkembangannya, kata Awang, tak semuanya benar-benar serius mau mengembangkan kebun tebu. Ada juga yang kemudian memilih untuk mundur. “Ketika kami sodori pola kerjasama, tidak direspons. Jadi, ada yang hanya mau sekadar land banking,” katanya.

Perhutani siap

Sementara itu Perhutani menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan perintah. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perhutani Morgan Sarif Lumban Batu (yang diwawancara sehari sebelum pelantikan dirut baru Perhutani, Red.) menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan kesiapan tersebut ke Kementerian BUMN, yang ditembuskan ke instansi terkait termasuk Kementerian LHK. “Kami siap mendukung program ketahanan pangan pemerintah,” katanya kepada AgroIndonesia, Selasa (23/8/2016).

Hasil identifikasi Perhutani ada sekitar 239.550 ha yang cocok untuk mendukung ketahanan pangan. Rinciannya, sebanyak 101.950 ha untuk tanaman jagung, 20.000 ha untuk ketela, 24.000 ha untuk silvopastura pengembangan sapi, dan 30.900 ha untuk silvofishery pengembangan perikanan. “Untuk tebu ada 62.700 ha,” kata Morgan, yang juga direktur SDM dan Umum Perhutani.

Ketersediaan lahan untuk tebu tersebut tersebar di 11 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yaitu Indramayu, Majalengka, Purwakarta, Balapulang, Blora, Banyumas Barat, Randublatung, Mantingan, Bojonegoro, dan Mojokerto. Berdasarkan kalkulasi, lahan itu bisa mendukung produksi gula hingga 270.000 ton/tahun. “Kami optimis pengembangan pangan ini berhasil karena lahan yang kami alokasikan adalah lahan produktif,” katanya.

Asal tahu saja, lahan yang dialokasikan ini bukan lahan yang selama ini sudah dimanfaatan untuk tanaman pangan oleh petani lewat pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). “Lahan yang kami alokasikan benar-benar baru,” kata Sekretaris Perusahaan Perhutani, John Novarly.

Soal pola kerjasama, Perhutani akan mengedepankan sinergi BUMN. Meski demikian, Perhutani tetap terbuka untuk bekerjasama dengan pihak swasta. Jika kerjasama dengan swasta dijajaki, maka akan dibentuk perusahaan baru, di mana Perhutani mendapat kemilikan saham sebesar 20% (goodwill share). “Bagaimana persisnya pola kerjasama itu akan dibahas bersama Kementerian BUMN,” kata John.

John juga mengungkapkan, pengembangan pangan di lahan Perhutani akan tetap melibatkan masyarakat. Untuk itu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) akan dirangkul dalam pelaksanaan pengembangan tanaman pangan. Sugiharto

Jalan Keluar Penyelesaian Utang Lahan RNI

Dibukanya peluang penanaman tebu di kawasan hutan membuka jalan untuk menyelesaikan kisruh lahan antara Perum Perhutani dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Kedua BUMN tersebut bisa menjalin kerjasama untuk mengelola lahan tebu seluas 12.000 hektare (ha) yang terletak di Majalengka dan Indramayu.

“Kalau untuk investor baru, pola kerjasama penanaman tebu saja dibolehkan, tentu bisa juga dilakukan antara Perhutani dan RNI,” kata Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, San Afri Awang.

Kisruh lahan antara Perhutani dan RNI diawali dari pencadangan kawasan hutan Perhutani di KPH Indramayu dan Majelengka seluas 12.022 ha untuk perkebunan tebu RNI (dahulu PT Perkebunan XIV) tahun 1976. Proses yang harus dilalui adalah tukar-menukar kawasan hutan. Artinya, RNI wajib untuk menyediakan lahan pengganti secara bertahap kepada Perhutani.

Dalam prosesnya, RNI belum juga menyelesaikan kewajiban tersebut sampai masa HGU-nya habis tahun 2004. Saat perpanjangan HGU itulah, Menteri Kehutanan menagih utang lahan RNI. BUMN itu diwajibkan untuk segera menyediakan lahan pengganti dalam 10 tahun.

Namun, lagi-lagi dalam perjalanannya, lahan pengganti tak tersedia. Menteri Kehutanan pun berkali-kali melayangkan surat peringatan agar RNI menunaikan kewajibannya.

Mendapat peringatan keras, RNI mencoba membayar utangnya. Calon lahan pengganti disediakan. Namun, hanya segelintir saja yang memenuhi persyaratan untuk dikembalikan sebagai kawasan hutan.

Kisruh makin ruwet setelah adanya gugatan class action untuk mengembalikan lahan tebu RNI menjadi kawasan hutan. Putusan pengadilan, sampai di tingkat Pengadilan Tinggi, pun mengabulkan gugatan tersebut. Saat ini, putusan terhadap gugatan tersebut sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Nah, dengan pola kerjasama, maka persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya. Lahan tebu akan dikembalikan statusnya sebagai kawasan hutan, untuk selanjutnya dikelola dengan pola kerjasama. Perhutani pun bakal makin menguatkan posisinya sebagai raja gula. Sugiharto