BRG Asongkan Restorasi Gambut

0
307

Upaya memulihkan lahan gambut benar-benar proyek raksasa dan “memaksa” Badan Restorasi Gambut (BRG) mengasong ke sejumlah investor asing. Bahkan, BRG menawarkan investasi di lahan gambut yang tak dibebani izin. Sayangnya, kelapa sawit malah dianggap komoditi haram.

Mengasong. Itulah yang dilakukan BRG di sela acara World Economic Forum di New York, Amerika Serikat 21 September 2016. Di depan sejumlah investor dan lembaga donor asing, BRG menawarkan lahan gambut tak berizin seluas 4 juta hektare (ha) yang bisa direstorasi dengan tiga skema investasi: perlindungan gambut, pemulihan gambut, dan produksi.

Hal itu ditempuh BRG karena restorasi gambut tak bisa hanya mengandalkan hibah dan dana CSR (corporate social responsibility). Apalagi, butuh dana besar untuk merestorasi gambut. Berdasarkan hitungan BRG, dibutuhkan dana yang dibutuhkan sekitar 350-1.000 dolar AS/ha. “Kalau mau berkelanjutan, restorasi harus menjadi bussiness case,” kata Kepala BRG, Nazir Foead di Jakarta, Senin (26/9/2016).

Dari ketiga skema investasi yang ada, skema produksi menarik disimak. Skema ini akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan usaha yang berkelanjutan atau bisnis yang ramah gambut basah. Nah, komoditi yang bis dikembangkan antara lain nanas, kelapa dan kopi. Sementara untuk komoditas perkayuan di antaranya adalah jelutung.

Pertanyaannya, mengapa tidak kelapa sawit? Menurut Nazir, untuk kelapa sawit sudah ada kebijakan moratorium oleh Presiden Jokowi. “Sawit tidak masuk karena ada kebijakan moratorium,” katanya.

Sikap ini yang dikecam Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Apalagi, sawit juga bisa dikelola secara berkelanjutan dan terbukti tak merusak gambut. “BRG jelas tidak adil,” kata Kepala Kompartemen Riset Gapki, Bandung Sahari ketika dihubungi, Jumat (7/10/2016). Dia mempertanyakan sikap BRG yang membuka peluang bagi investasi kelapa, namun mencoret sawit. Padahal, keduanya merupakan jenis tanaman palem-paleman.

Hal ini juga yang disayangkan Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjat H Wibowo. Menurutnya, BRG bisa jadi menggantang asap dengan asongannya itu karena nanas atau kelapa dinilai belum menguntungkan. Justru yang realistis bagaimana memanfaatkan investasi swasta ketimbang donor asing.

Sayangnya, soal swasta ini, pemerintah malah menyia-nyiakan komitmen APRIL (grup Raja Garuda Mas) 100 juta dolar AS. Dengan membatalkan kesepakatan kerjasama PT Gemilang Cipta Nusantara (GCN) — anak usaha APRIL di bidang restorasi ekosistem –sampai kini tidak jelas bagaimana nasib komitmen tersebut. AI